Ibu Kota Negara

ASN Kaltim Diajak Gabung ke IKN Nusantara, Deputi Alimuddin: Jangan Begitu Penuh Mau Masuk

Di dalamnya juga termasuk bakal memberikan layanan bagi warga yang bertempat tinggal di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin ditemui Tribunkaltim.co, saat berada di Kota Samarinda.TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tahun 2024 menjadi momentum penting Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menjalankan fungsi pelayanan sebagai pemerintah daerah.

Di dalamnya juga termasuk bakal memberikan layanan bagi warga yang bertempat tinggal di IKN Nusantara.

Pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilaksanakan awal tahun depan diungkapkan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Nusantara Alimuddin.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah khusus ditarget berjalan setidaknya Juli 2024 mendatang untuk dan telah terbangunnya kantor khusus Otorita IKN di Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Baca juga: PT Waskita Karya Target Rampungkan 6 Proyek IKN Nusantara 2024, Nilai Capai Rp5,89 Triliun

Baca juga: Ganjar Pranowo Puji Jokowi Wujudkan Mimpi Soekarno, Berani Bangun IKN Nusantara

Wilayah ini masuk area Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN atau PP 27/2023.

Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023.

"Setidaknya tahun depan di bulan Februari sudah harus siap," tegasnya, Sabtu (1/7/2023).

Sementara pada Pasal 2 PP 27/2023, kewenangan Otorita IKN Nusantara mencakup semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan absolut.

Diantaranya seperti urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Pada Pasal 3 PP 27/2023, mengatur kewenangan khusus Otorita IKN seperti pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha.

Serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan IKN dan daerah mitra.

Kewenangan lainnya berkaitan dengan penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.

Alimuddin menekankan, siapa pun yang akan bergabung di IKN sebagai mitra tentu harus memperhatikan beberapa aspek sosial dan budaya.

"Kearifan lokal kita, harus siap membaur, gampang-gampang susah memang. Kita harus bisa beri pandangan kepada orang yang akan masuk dan harus memahami adat istiadat setempat," terangnya.

Menurut Alimuddin kearifan lokal penting, karena IKN termasuk ingin menciptakan new civilitazion.

"Karena akan hadir sebuah peradaban baru di IKN. Ini perlu diperhatikan," tukasnya.

Baca juga: Ganjar Pastikan IKN Nusantara Berlanjut, Tapi, Syaratnya PDIP Menang Pilpres 2024

Sedangkan, terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sudah mengunjungi lokasi pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Sabtu 10 Juni 2023 lalu.

Progres pembangunan ditegaskannya berjalan baik serta diharap dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti.

Sebagaimana rencana, pemerintah di IKN akan membangun sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Da ada dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.

Agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal.

Skema pemindahan ASN yang telah disiapkan pemerintah melalui Kemenpan-RB, tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang.

Terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personil.

Alimuddin mengajak masyarakat Kaltim terlibat untuk ikut andil dalam menunjang IKN 2024 mendatang.

Semua generasi muda diajaknya masuk ke IKN, termasuk ASN, agar bergabung.

Menurutnya, jangan nanti ketika telah terlaksana Pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) orang daerah tidak bisa ikut bekerja, padahal mempunyai talenta.

"Jangan begitu penuh sudah, mau masuk, nunggu dulu dong. Kami ajak putra-putri kita, bagian dari histori IKN ini, dan potensi orang lokal tidak kalah, mereka lebih dulu dan lebih maju, kita tunjukkan itu," jelas Alimuddin. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved