Polemik Ponpes Al Zaytun di Pemilu 2004, Dugaan Penggelembungan Suara untuk Menangkan Satu Capres

TRIBUNKALTIM.CO - Polemik Ponpes Al Zaytun, bukan hanya kali ini saja, di Pemilu 2004 lalu ponpes yang berada di Indramayu, Jawa Barat ini juga jadi sorotan.

Ada sejumlah hal yang disoroti dari Ponpes Al Zaytun di Pemilu 2004 lalu terkait dugaan penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu pasangan capres - cawapres.

Dugaan penggelembungan suara untuk memenangkan satu pasangan capres - cawapres di Pemilu 2004 ini karena ada sejumlah kejanggalan di Ponpes Al Zaytun.

Pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum (2004), diduga terjadi  mobilisasi massa hingga penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Peristiwa yang terjadi di Ponpes Al Zaytun ini sempat mencoreng gelaran Pemilu 2004.

Berdasarkan laporan Harian Kompas 7 Juli 2004 menyebutkan setidaknya ada penggelembungan suara di 83 TPS di Ponpes Al Zaytun.

Selain itu, seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, ada rekaman video yang ditunjukkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) yang memperlihatkan adanya pengumpulan massa dengan menggunakan kendaraan menuju ke ponpes.

Dalam vidoe terlihat  gambar ratusan bus besar Bianglala, puluhan mini bus bertuliskan Mabes TNI serta beberapa kendaraan pribadi berpelat nomor Jakarta (B).

Diperkirakan kendaraan yang datang ke wilayah Ponpes Al Zaytun itu berjumlah sekitar 519 mobil.

Rekaman itu juga menunjukkan betapa canggihnya TPS-TPS di sekitar ponpes itu.

Baca juga: Blak-blakan Waketum MUI Sebut Kasus Panji Gumilang dan Al-Zaytun Cuma Sandiwara, Singgung Orde Baru?

TPS itu dilengkapi dengan pesawat telepon dan komputer.

Rekaman gambar juga memperlihatkan pengusiran salah satu anggota Panwas yang ingin masuk ke TPS tetapi diusir oleh seorang anggota KPPS dan anggota hansip.

Menurut Ketua Panwas Kecamatan Gantar, Sudirman Gandaatmadja, para saksi dari empat tim pasangan capres-cawapres tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti jalannya pemilu di TPS.

Salah seorang anggota Panwas saat itu, Topo Santoso, mengatakan kasus Indramayu tersebut cukup unik dan mungkin kasus yang paling besar pada Pemilu 2004 ini.

"Dari informasi yang kami peroleh, massa berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Indramayu, bahkan ada yang dari Batam," kata Topo.

Hal paling penting untuk diklarifikasi ke KPU Kabupaten Indramayu adalah jumlah TPS sebanyak 83 di ponpes tersebut apakah sah atau tidak, karena di 83 TPS itu mencakup 24.000 pemilih.

Lebih lanjut, Topo menjelaskan, pada saat pemilu legislatif, pemilih yang terdaftar di ponpes hanya 5.000 pemilih kemudian melonjak menjadi 13.000 pemilih saat pendaftaran pemilih pemilu presiden.

Selanjutnya, hari H pencoblosan pemilu presiden suara pemilih menjadi 24.000.

Hasil di TPS tersebut calon presiden dari Partai Golkar Wiranto lebih unggul dari empat capres lainnya.

Baca juga: Menko PMK, Muhadjir Effendy sebut Al Zaytun tak Sekadar Ponpes, sudah seperti Komune, Ini Artinya

Dari total jumlah pemilih sebanyak 24.843 pemilih, Wiranto - Wahid memperoleh 24.794 suara atau 99,8 persen.

"Maka itu menjadi suatu problem serius dikaji secara hukum.

Dalam UU Pemilu dijelaskan, satu desa hanya mempunyai satu PPS.

Nah, dengan pemilih yang begitu banyak, apakah di situ berdiri satu PPS khusus, karena di UU tidak dikenal dan PPS khusus hanya di RS atau rutan.

Ini perlu kami kaji kembali," jelas Topo.

"Dari mana suara itu melonjak begitu tinggi, apakah pemilih itu sah atau tidak, memang penduduk di situ atau bukan, akan kami kaji dengan Panwas kabupaten dan provinsi," katanya.

Menurut Ketua Panwas Pemilu Jawa Barat kala itu, Adjat Sudradjat, sekitar 24.000 orang terdaftar sebagai pemilih di Ponpes Al Zaytun.

Padahal, penghuni ponpes tersebut hanya sekitar 5.000 orang.

Wakil Ketua KPU Jawa Barat, Ferry Kurnia, juga mengatakan adanya kemungkinan untuk mengadakan penyelidikan.

KPU Jawa Barat juga sudah mengirimkan surat kepada Panwas sehubungan dengan kasus tersebut.

Baca juga: Tak Main-main Panji Gumilang Al-Zaytun Kukuh Buat Santri Wanita Jadi Khatib, Disebut Ulama Sesat

Dalam surat itu memang disebutkan adanya kejanggalan karena jumlah pemilih di Ponpes Al Zaytun yang melebihi jumlah pemilih di suatu desa.

Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang mengelak bahwa telah terjadi mobilisasi massa di ponpesnya untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.

Polemik Ponpes Al Zaytun Terkini

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini penanganan masalah di Ponpes Al Zaytun dilakukan dari sisi hukum dan pendidikan.

“Karena itu, Al-Zaytun akan kita lihat akan seperti apa.

Tapi yang jelas nasib dari para santri akan diselamatkan, terutama masa depan studinya,” kata Muhadjir saat ditemui usai melaksanakan salat Iduladha di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta pada Rabu (28/6/2023) lalu.

Muhadjir memastikan para santri di Ponpes Al Zaytun bisa tetap melanjutkan pendidikan jika sewaktu-waktu penindakan hukum dilakukan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Al Zaytun.

Dia juga menyebut kehidupan di Al Zaytun tak seperti lembaga pendidikan pada umumnya melainkan seperti komune.

Sebelumnya, Ponpes Al Zaytun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi.

Ponpes itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya saf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Baca juga: Unsur Pidana Ponpes Al Zaytun akan Ditangani Polri, Mahfud MD: Administrasi Juga Bakal Dievaluasi

(*)

Update Berita Nasional Terkini

Berita Ponpes Al Zaytun

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS