Ibu Kota Negara

Rendi Susiswo Ismail Ingin Pembangunan IKN Nusantara Pacu Ekonomi Sekitar Kawasan Ibu Kota Negara

Progres pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus dikebut.

Penulis: Aris | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA
Ketua Dewan Pembina Yayasan Dharma Wirawan Kalimantan Timur Universitas Balikpapan, Rendi Susiswo Ismail. TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Progres pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus dikebut.

Bahkkan hingga saat ini pengerjaan kontruksi bangunan IKN Nusantara juga masih terus dikerjakan.

Sejak adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara, geliat ekonomi, sosial dan budaya menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Hal tersebut pasti memiliki dampak bagi masyarakat Kalimantan Timur itu sendiri.

Terlebih, banyaknya agenda nasional yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur, serta kunjungan-kunjungan investor asing yang berkunjung ke IKN Nusantara.

Baca juga: Otorita dan Polda Kaltim Bentuk Satgas, Sapu Bersih Tambang Ilegal di IKN Nusantara

Salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Timur yang juga ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan (Yapenti-DWK), Rendi Susiswo Ismail menjelaskan, IKN Nusantara di Kaltim yang ada saat ini sudah merupakan keputusan politik negara yang disahkan dalam Undang-Undang antara pemerintah dan DPR.

Dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur kata Rendi, masyarakat mengapresiasi keputusan tersebut karena dinilai menjadi keputusan yang sangat strategis untuk masyarakat Kalimantan Timur.

"Apalagi secara histori kan rencana pemindahan ibu kota sudah dicanangkan sejak era Soekarno," ujar Rendi kepada Tribunkaltim.co.

Bahkan kata dia, rencana serius pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar sudah ada sejak zaman kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan telah dilakukan kajian oleh Bappenas pada saat itu.

Baca juga: Ciputra Siap Garap Lahan 300 Hektar di IKN Nusantara Jadi Hunian Terpadu

"Jadi kajian saat itu berkenaan dengan dimungkinkan atau tidak dimungkinkannya pemindahan ibu kota itu," tutur pria yang juga maju sebagai calon DPD RI dapil Kaltim tersebut.

Rendi juga membahas terkait keadilan pembangunan dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur, pasalnya menurut dia selama sebelum adanya IKN, kesenjangan pembangunan di kawasan-kawasan sangat mencolok, seperti di kawasan barat, timur dang tengah.

"Sementara, isu disparitas atau kesenjangan pembangunan antar kawasan pada saat itu sangat kuat dan berdampak negatif untuk kehidupan berkeadilan bagi bangsa dan bernegara," jelasnya.

Ia menegaskan, tidak hanya pembangunan antar pusat dan daerah saja, dengan adanya IKN Nusantara juga bisa meningkatkan kegaiatan pembangunan antar kawasan dalam daerah, seperti konektivitas pembangunan antara pedalaman dengan kawasan kota maupun di kawasan pinggiran.

Baca juga: Hanya 304 Pekerja di IKN Nusantara yang Masuk DPT Pemilu 2024, KPU Kaltim Ungkap Kendalanya

"Seperti pembangunan infrastruktur jalan di Trans Kalimantan untuk membangun koneksitas antar daerah," ucapnya.

Dirinya berharap, dengan adanya IKN Nusantara dapat merubah pula pembangunan di wilayah Kalimantan Timur agar lebih cepat, bahkan dirinya berharap dapat berdampak ke seluruh wilayah Kalimantan.

"Saya berharap ini akan memacu pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa di kawasan sekitar IKN Nusantara," harap Rendi. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved