Kehadiran IKN di Kaltim, Berdampak Bagi Pembangunan Kutai Barat jadi Cepat

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Adanya kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membuat wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi salah satu daerah yang mengalami percepatan pembangunan. 

Hal ini disampaikan Kepala Bappedalitbang Kubar, Yudianto Rihartono saat mempresentasikan laporan pendahuluan penyusunan peta ekoregion serta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kubar di kantor Bappedalitang Kutai Barat.

"Hal tersebut juga berdampak pada iklim investasi di Kubar yang semakin meningkat, cakupan wilayah Kubar yang semakin kecil membuat pengaturan wilayah lebih efisien," katanya, Kamis (6/7).

Yudianto Rihartono menyebut kehadiran IKN Nusantara di Kalimantan Timur berpotensi membentuk Kutai Barat sebagai wilayah penyangga kegiatan ekonomi di kawasan IKN Nusantara khususnya ekonomi dibidang jasa dan pertanian.

Baca juga: Grand City Balikpapan jadi Penghubung Langsung IKN Nusantara, Bakal Buat Gerbang Ketiga

Dia memaparkan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kubar tahun 2021 menunjukan bahwa, sektor pertambangan dan penggalian.

Khususnya batu bara menjadi penghasil PDRB tertinggi di Kubar yaitu, sebesar 49,15 persen dari total PDRBnya.

Dan diikuti dengan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan total sumbangan sebesar 14.97 persen dan total PDRB Kubar.

Tingginya sektor pertambangan tersebut, kata dia, berkaitan dengan melimpahnya sumber daya batu bara di Kubar dan harga batu bara di pasar internasional yang mengalami peningkatan menjadi 215,01 USD per ton.

Hal tersebut tentu membuat penambangan batu bara di Kubar akan terus mengalami peningkatan.

Baca juga: Luasnya 22 Hektare, TPST di IKN Nusantara Mampu Kelola Sampah 74 Ton Dalam Sehari

Kemudian kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kubar juga terus meningkat.

Terutama di bidang perkebunan sawit dan karet yang tersebar luas di Kutai Barat.

"Tercatat dengan total luasan lahan perkebunan di Kubar mencapai sekitar 44635 hektare pada tahun 2020," paparnya. 

Di sisi lain, Kubar juga memiliki ancaman berupa degradasi dan kerusakan lingkungan apabila proses pembangunan  tidak dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sehingga pembangunan Kutai Barat ke depan harus memerlukan instrumen lingkungan untuk menilai, memantau, mengontrol dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan.

"Penyusunan peta ekoregion dan D3TLH Kubar menjadi salah satu instrument lingkungan yang diperlukan untuk mendampingi rencana dan pembangunan di Kubar," pungkasnya. (*)