Ibu Kota Negara
PUPR Sebut Progres Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Nusantara sesuai Rencana, OIKN Terima 237 LoI
Kementerian PUPR sebut progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara sudah sesuai dengan rencana. Sementara, OIKN sudah terima 237 LoI.
TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN Nusantara menelan dana jumbo hingga banyak pihak yang menaruh perhatian pada mega proyek Pemerintah ini.
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara sudah berjalan sesuai rencana.
Sementara itu Otorita IKN Nusantara (OIKN) sejauh ini sudah menerima 237 Letter of Intent (LoI).
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjadja mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar IKN semuanya telah berjalan sesuai rencana.
"Jadi kira-kira sekarang untuk IKN tahap 1 sudah progres di kisaran 34 persen-35 % ," ujar Endra ditemui di Tol Cisumdawu, Selasa (11/7/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.
Endra mencontohkan, pembangunan jalan-jalan kawasan, gedung pemerintahan, istana presiden, kantor presiden.
Kemudian kantor menteri koordinator, rumah tapak jabatan menteri sampai hunian pekerja konstruksi di IKN sudah dimulai. Bahkan ada yang telah rampung yakni hunian pekerja konstruksi IKN.
Endra menyebut, dalam waktu dekat Bendungan Sepaku Semoi akan diresmikan.
Bendungan ini terbilang krusial karena untuk menyuplai kebutuhan air baku di IKN.
Selain itu, Endra menyampaikan, salah satu aspek penting pembangunan infrastruktur dasar adalah pembangunan Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.
Dengan demikian, MUT nantinya akan diisi oleh lintas sektor.
Menurutnya, pengisian MUT oleh lintas sektor merupakan salah satu pekerjaaan yang menjadi perhatian setidaknya hingga tahun 2024.
"(Pembangunan infrastruktur dasar) Tahap 2 memang baru kita mulai lelang-lelang 2023 ini, baru 1 % atau 2 % progresnya. IKN semua on the right track, kita pacu terus," jelas Endra.
Baca juga: Masih Ada Hak Masyarat Adat di IKN Nusantara yang Belum Dilindungi, harus Ada Perubahan Kebijakan
Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw menyampaikan, hingga saat ini telah ada 237 Letter of Intent (LoI) dari calon investor yang berminat investasi di IKN.
Dari jumlah tersebut, telah ada sejumlah calon investor yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Otorita (BUO).
Sehingga saat ini PT Bina Karya dapat berperan sebagai master developer dan menjalankan fungsi serta tugasnya dalam hal aspek komersial dan B2B dengan investor yang berminat untuk investasi di IKN.
Tercatat, sudah ada sejumlah perusahaan yang telah telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan PT Bina Karya (Persero).
Diantaranya, PT Citra Kotabaru Nusantara (Ciputra Group), PT Medikaloka Hermina Tbk, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT ARCS House Wisata Indonesia (Jambuluwuk), dan PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group).
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dukungan anggaran infrastruktur IKN selama 2020-2023 telah mencapai Rp 36,72 triliun.
Adapun total anggaran dukungan IKN hingga 2024 sebesar Rp 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan.
Pada awal Juni 2023 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai dengan 2023 ini, sebanyak 39 paket pekerjaan IKN senilai Rp 24,16 triliun dalam proses konstruksi. Kemudian, 37 paket pekerjaan senilai Rp 21,41 triliun dalam proses lelang.
Kemenhub Alokasikan Rp 25 Miliar untuk Bus Listrik Rute Balikpapan-IKN Nusantara
Sektor transportasi dari dan menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, jadi prioritas.
Baca juga: Alasan IKN Nusantara di Kaltim, Viral Murid SD Sorong: Mengapa Ibu Kota Tidak Dipindahkan ke Papua?
Kementrian Perhubungan berencana membangun terminal terintegrasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN dan Balikpapan.
Dilansir dari Kontan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat mengusulkan pagu alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi darat di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 86,8 miliar.
Kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi darat di IKN termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024.
"Dukungan ibukota negara sebesar Rp 86,8 miliar," Kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (5/7).
Dalam paparannya, tahun depan Ditjen Perhubungan Darat berencana melakukan pembangunan temporary transfer center atau terminal integrasi antarmoda di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
Di mana terminal integrasi tersebut akan melayani angkutan antar moda rute Balikpapan (Bandara Sepingggan dan Pelabuhan Semayang - KIPP).
Selain itu, rencananya juga akan dibangun temporary urban consolidation center.
Operasi layanan rencananya meliputi, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP IKN dan layanan angkutan umum massal di Balikpapan.
Dari Rp 86,8 miliar yang diajukan, rinciannya ialah Rp 5,5 miliar untuk penyusunan dokumen perencanaan teknis enam paket.
Kemudian untuk Layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN akan disediakan dua jenis bus yakni bus diesel dan bus listrik.
Baca juga: Skema Pembiayaan Investasi yang Ditawarkan Otorita IKN Nusantara untuk Calon Investor Kazakhstan
Untuk bus diesel pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp 5,5 miliar, dan untuk bus listrik Rp 25,8 miliar.
Sedangkan untuk layanan angkutan umum massal perkotaan di Balikpapan dan KIPP akan dianggarkan hingga Rp 50 miliar.
Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal mengatakan, tahun depan akan ada tiga program prioritas di IKN.
Di mana ada studi amdal untuk membangun transportasi kereta api untuk mendukung IKN.
"Ada tiga kegiatan untuk mendukung IKN, yaitu studi amdal jalur Kereta Api Bandara Sultan Aji Muhammad di Sepinggan, Balikpapan menuju KIPP IKN.
Kedua studi amdal jalur kereta api perkotaan Balikpapan menuju ke KIPP, dan SID untuk kereta antarkota Trans-Kalimantan dan Kalimantan Timur," jelas Risal.
Sementara itu, Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Salah satunya akses penghubung dari Balikpapan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP di Penajam Paser Utara.
Diketahui, Pemerintah membangun beberapa ruas jalan tol menuju IKN Nusantara.
Terbaru, melansir dari instagram @kemenpupr Minggu (9/7/2023), Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga memaparkan bahwa progres pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3B di daerah zona 6 telah mencapai sekitar 25 persen.
Daerah 3B menjadi salah satu akses tol yang nanti akan menghubungkan antara Balikpapan dengan IKN Nusantara.
Danis menjelaskan berbagai progres yang telah dicapai selama pembangunan.
"Kita lihat progres pekerjaan utama tadi sebelah sana terdapat pekerjaan pile slab, struktur untuk mendekatkan jalan ini sampai sana kemudian badan jalan di tempat saya berdiri, kemudian lereng-lereng," ujar Danis.
Pejabat Pembuat Komitmen TOL 3B IKN Alfi memberi tahu panjang dari Tol 3B yakni 7,325 km.
Progres pembangunan telah mencapai 25,7 persen dan pada zona 3B terdapat pekerjaan galian dengan menggunakan treatment hyroseeding.
Baca juga: Cara Pekerja bisa Nyoblos di TPS di IKN Nusantara, Berikut 4 Langkah Pindah TPS di Pemilu 2024
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Hanya 304 Pekerja di IKN Nusantara yang Masuk DPT Pemilu 2024, KPU Kaltim Ungkap Kendalanya |
![]() |
---|
Kawasan di Sekitar IKN Nusantara Jadi Fokus Satgas Tambang Ilegal di Kaltim, Tim Segera ke Lapangan |
![]() |
---|
Termasuk Pemilu dan IKN Nusantara, Daftar Program Strategis Pemerintah Tahun 2024 yang Diawasi BPKP |
![]() |
---|
Deforestasi dan Degradasi Hutan Masih Terjadi di IKN Nusantara, Forest City Jadi Visi yang Berat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.