Tak Temukan Kasus Stunting, DPRD Kutim Minta Data Stunting Divalidasi Ulang

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui meminta data stunting agar divalidasi kembali dengan bandingan di lapangan.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) kasus stunting di Kutai Timur pada tahun 2022 lalu dari 27,4 persen turun menjadi 24,7 persen.

Menurut Yan, angka tersebut cukup tinggi, apabila dihitung, sekitar 7 ribu lebih penduduk Kutai Timur terkena stunting.

"Jumlah itu banyak, tapi nyatanya tidak ada, di pinggir jalan kita lihat tidak ada yang keadaannya kurus kering begitu, mungkin kita perlu kaji dan pendataan ulang," ucapnya, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Evaluasi Stunting di Balikpapan, Tim Penelitian Sahli Panglima TNI Audiensi ke Dokkes Polda Kaltim

Baca juga: Cegah Stunting Meningkat, BBPOM Samarinda Gelar Uji Sampel Jajanan Anak Sekolah di 5 Sekolah

Selain itu, ia juga menilai dari pihak Kementerian terkait harus memaparkan indikator-indikator yang menjadikan Kutai Timur berstatus stunting.

Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) duduk bersama untuk menyatukan data dan angka stunting yang akurat.

Tujuannya agar data stunting yang diperoleh berasal dari satu pintu.

Sehingga, tidak ada perbedaan atau selisih data stunting di Kutai Timur.

"Nanti di dinas ini menyebutkan sekian, dinas ini menyebutkan lain lagi, nah ini yang perlu kita satukan," imbuhnya.

Di sisi lain, ia juga berharap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang peruntukkannya sebagai anggaran stunting harus fokus untuk stunting.

Baca juga: Targetkan Nol Stunting, Camat Sambutan Samarinda Belajar ke Sumedang, Ini Rekomendasinya

Jangan sampai, lanjutnya, anggaran tersebut digunakan untuk program selain penurunan stunting.

"Karena kalau tidak fokus maka angak stunting kita tidak turun, malu juga kita disebut kabupaten dengan angka stunting tinggi," terangnya. (*)