Trending QRIS, Keluhan Pedagang hingga Minta Konsumen Bayar Cash, Kebijakan Tarif 0,3 Persen Disorot

TRIBUNKALTIM.CO - Hari ini, Jumat (14/7/2023) QRIS kembali jadi trending topic Twitter setelah sejumlah keluhan pedagang beredar di medsos.

Di medsos beredar sejumlah keluhan pedagang soal tarif QRIS yang naik menjadi 0,3 persen bahkan beredar juga foto pengumuman yang meminta konsumen atau pembeli membayar cash karena ada kenaikan tarif tersebut.

Kebijakan Bank Indonesia menaikkan tarif QRIS menjadi 0,3 persen untuk pedagang usaha mikro pun disorot.

Kenaikan tarif QRIS menjadi 0,3 persen ini disebut-sebut dapat menjadi kemunduran dan kesalahan kebijakan.

Sebelumnya, QRIS juga masuk trending topic Twitter setelah pemberlakuan kenaikan tarif menjadi 0,3 persen yang dilakukan Bank Indonesia mulai 1 Juli 2023.

DIkutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Bank Indonesia (BI) menetapkan besaran Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0,3 persen bagi usaha mikro, mulai 1 Juli 2023.

Kendati demikian, pedagang tidak boleh membebankan biaya yang sebelumnya nol ini kepada masyarakat pengguna QRIS.

Kebijakan ini pun tak jarang menuai protes dari pedagang.

Bahkan, beberapa pedagang mengimbau pembeli untuk melakukan transaksi dengan uang tunai atau cash.

Imbauan beli dengan uang tunai tersebut salah satunya dibagikan pengguna Twitter ini, pada Kamis (13/7/2023) pagi.

"Sebuah kemunduran," tulis pengunggah. Tampak dalam twit, sebuah foto usaha mikro yang mencantumkan pengumuman bertuliskan, "Per tgl 1 Juli pembayaran melalui QRIS terkena potongan 0,3 persen. Tolong...! Kalau bisa bayar cash aja."

Hingga Jumat (14/7/2023) pagi, unggahan tersebut telah menuai lebih dari 3,7 juta tayangan, 14.700 suka, dan 3.200 twit ulang dari warganet Twitter.

Lantas, bagaimana pandangan pengamat akan dampak pengenaan tarif 0,3 persen tersebut?

Baca juga: QRIS Tak Lagi Gratis Per Juli 2023, Tarif Layanan Dibebankan kepada Pembeli?

Pengamat sebut potensi kemunduran

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira membenarkan, ada potensi kemunduran berupa kembali menggunakan uang tunai setelah kebijakan tarif 0,3 persen.