Beda Anies Baswedan, AHY dan Ganjar soal IKN Nusantara, Gubernur Jateng Singgung Komitmen dan UU

TRIBUNKALTIM.CO - Belum lama ini, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono yang biasa disapa AHY, dan Ganjar Pranowo menyinggung megaproyek IKN Nusantara. 

Jadi sorotan perbedaan pernyataan Anies Baswedan, AHY dan Ganjar Pranowo terkait dengan IKN Nusantara apalagi pernyataan ini disampaikan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Diketahui, Anies dan Ganjar Pranowo sempat menyinggung IKN Nusantara saat kedua bakal capres ini hadir di Rakernas XVI APEKSI Makassar, Kamis (13/7/2023), sementara AHY sempat menyinggungnya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (14/7/2023). 

Hari ini, Senin (17/7/2023) , Ganjar Pranowo kembali menyinggung soal komitmen IKN Nusantara.

Ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023), Ganjar Pranowo merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan IKN di Kaltim.

"IKN? IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit," ujar Ganjar seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapa pun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia.

"Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh," katanya.

"Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar lagi.

Diketahui, kritik terkait IKN sempat dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN dan menganggap pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024.

“Semangatnya kita enggak ada masalah.

Baca juga: Porsi Anggaran Untuk PPU Diharapkan Bertambah Dengan Adanya IKN Nusantara

Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Oleh karena itu, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurut AHY, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” katanya.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” ujar AHY melanjutkan.

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.

Menurutnya, jangan sampai kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” kata AHY.

Dilansir dari Tribunnews.com, AHY menilai logis soal proyek IKN itu karena karena menurut dia, tidak ada yang bermasalah dengan wacana tersebut.

"Masalah IKN, Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya.

Tidak ada yg keliru dari sisi argumentasi logisnya," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

Proyek itu menjadi tidak logis karena dia menaruh fokus pada kondisi perekonomian Indonesia yang belakangan ini menurutnya masih belum meningkat.

Baca juga: Perguruan Tinggi Ternama tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara, Isran Noor: Wajib Terus Dikembangkan

Termasuk kata dia soal kondisi fiskal bangsa Indonesia dan utang pemerintahan Indonesia yang belakangan ini meningkat.

"Yang menjadi kurang logis saat ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja seolah ada yang memaksakan diri, tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yg diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga mengukur diri," kata dia.

Selain itu, kritik juga datang dari bakal (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Anies mengaku heran karena sering mendapatkan pertanyaan terkait keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara.

Ia mengatakan, jika IKN merupakan rencana yang baik dari pemerintah, maka proyek tersebut pasti bakal terus berjalan.

“Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah sebetulnya?" kata Anies di hadapan seluruh walikota se-Indonesia dalam acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Jumat (14/7/2023).

Lanjut hingga 20 Tahun Mendatang

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pencapaian pembangunan di IKN akan terjadi pada 2024.

Hal tersebut bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada tahun depan.

"Pencapaian pertama kita akan terjadi pada tahun depan, karena Presiden kita, Pak Jokowi sebagai salah satu penggagas berpindahnya ibu kota akan mengakhiri masa jabatannya.

Jadi kita harus melakukan sesuatu pada tahun depan, 2024," ujar Bambang dalam acara Forum Investasi IKN yang disiarkan YouTube KBRI Astana, sebagaimana dilansir pada Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Progres Konstruksi Kantor Luhut di IKN Nusantara, Berkonsep Smart dan Green Building

Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen membangun IKN dalam jangka waktu 20 tahun ke depannya. Dalam paparannya, Bambang menjelaskan adanya lima tahapan dalam pembangunan IKN.

Tahap pertama yakni 2022-2024, di mana pemerintah melakukan perpindahan perkantoran kementerian yang diprioritaskan.

Tahap kedua, yakni pada 2025-2029 dengan menguatkan kondisi area inti Kota Nusantara.

Dalam tahapan ini pemerintah akan memperbanyak pembangunan perumahan, perkantoran dan zona komersial.

Tahap ketiga, yakni pada 2030-2034, pemerintah meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan serta teknologi di IKN.

Kemudian tahap keempat pada 2035-2039, pemerintah akan menuntaskan konstruksi utama di Kota Nusantara.

Termasuk akan memperkuat konektivitas antara Kota Nusantara, Balikpapan dan Samarinda.

Tahap kelima, yakni pada 2040-2045 pemerintah akan memperkuat branding Kota Nusantara sebagai "World Class City of All".

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengungkapkan bahwa hingga 28 Juni 2023, pemerintah sudah menerima 256 letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal investasi dari berbagai perusahaan baik nasional maupun asing.

"256 LoI yang dierima berasal dari berbagai sektor. Dan masih akan bertambah," kata Bambang.

Sektor yang paling banyak diminati oleh investor adalah infrastruktur, pelayanan, energi dan teknologi.

Kemudian dari 256 LoI, sekitar 50 persen diantaranya berasal dari investor luar negeri.

Ada lima negara dengan investor yang paling banyak peminatnya, yakni Jepang, Malaysia, Singapura , Malaysia, China dan Amerika Serikat.

Baca juga: Dibanding Sewa Rp 328 M, Ahok Pilih Pindahkan Kantor Pertamina Dekat IKN Nusantara

(*)

Berita IKN Nusantara

Berita Ibu Kota Negara