DPD RI Usul Anggaran untuk Daerah Penyangga IKN Nusantara

"Dan mampu membuat pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa," ujarnya.

Belum Semangat Otonomi Daerah

Sementara Wakil Ketua DPD RI dan Senator Kalimantan Timur, Mahyudin menjelaskan berdasarkan RUU dan Nota Keuangan yang disampaikan presiden, belanja untuk pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp2.446,5 triliun dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp857,5 triliun.

Baca juga: IKN Nusantara Bakal Punya Mal Lebih dari Satu

Sehingga, porsi Belanja Pemerintah Pusat dengan persentase sebesar 74,04 persen masih lebih besar, dibandingkan dengan transfer ke daerah dengan persentase 25,96 persen.

"Hal ini mengesankan kebijakan anggaran cenderung sentralistik dan belum sejalan dengan semangat otonomi daerah," ulasnya.

Satu hal yang menarik dari perekonomian Kalimantan Timur, menurut M. Syaibani,

Kanwil DJPb Kaltim, M. Syaibani menyebut perputaran ekonomi dibesarkan dari aktivitas ekspor-impor dan industri pengolahan.

Baca juga: Bangun Infrastruktur IKN Nusantara, Pemerintah Kucurkan Rp 723 M untuk Beli Tanah

"Tahun 2023 ini, hampir 70 triliun alokasi APBN di Provinsi Kalimantan Timur,” tutur Syaibani.

Namun, lanjutnya, ada dua isu penyaluran TKD, yakni belum adanya penyaluran DAU untuk penggajian P3K dan dana transfer hibah.

"Dua desa gagal salur dana desa tahap 1 di Kabupaten Mahakam Ulu," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Sekdakot Muhaimin menyampaikan bahwa perekrutan ASN tahun ini hanya ada di Kementerian atau Lembaga, sementara itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya mendapatkan P3K.

"Padahal, kami juga butuh perekrutan ASN. Harusnya formulasi DAU untuk P3K itu terpisah dan ada penganggaran sendiri, atau setidaknya gaji pokok dari APBD dan tunjangan dari APBN," jelasnya.

Baca juga: Skor ESG di IKN Nusantara Bakal Jadi Pertimbangan Investor dan Pendanaan Dunia

"Apabila tidak, itu semua akan menjadi permasalahan dan kami tidak mampu melaksanakan belanja modal," tambahnya.

Asisten III Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Usman menyampaikan hanya 200 juta dana per kelurahan yang per tahun sangat timpang dengan Dana Desa yang mendapatkan dana 6,5 miliar.

Serambi IKN Nusantara