Fraksi Demokrat Kritik Anggaran Rp 40 T untuk IKN Nusantara, Kontras dengan Pembangunan Daerah Lain

TRIBUNKALTIM.CO -  Anggaran sebesar Rp 40, 6 T untuk pembangunan IKN Nusantara yang disebutkan dalam Rancangan APBN 2024 menuai kritik dari Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Fraksi Partai Demokrat anggaran sebesar Rp 40,6 T untuk IKN Nusantara tersebut sangat besar dan dinilai kontras jika dibandingkan dengan pemerataan pembangunan daerah lain.

Kritikan fraksi Partai Demokrat terkait rencana anggaran Rp 40,6 T untuk IKN Nusantara ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RAPBN 2024 serta Nota Keuangan, Selasa (22/8/2023). 

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyampaikan tanggapan fraksi Partai Demokrat terkait rancangan APBN 2024, salah satunya terkait dengan anggaran IKN Nusantara.

Baca juga: IKN Nusantara Bakal Jadi Prioritas Nasional selama 10 Tahun, Ekonom Ingatkan Kondisi BUMN Karya

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara dan Revisi UU IKN Disorot, Rocky Gerung Singgung Amdal, Ekonom: Beban APBN

Baca juga: Daftar Titik Panas Sekitar IKN Nusantara, Potensi Karhutla harus jadi Pertimbangan Pindah Ibu Kota

Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat, anggaran untuk IKN Nusantara itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya.

"Anggaran IKN sebesar Rp 40 triliun sangat besar, jika kita kontraskan dengan pembangunan pemerataan daerah lainnya.

"Jangan sampai pembangunan yang dimaksud hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera tahun depan di IKN," kata Suhardi Duka di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2023).

Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024.

Dia mengatakan pembangunan harus mengedepankan aspek kualitas. Perencanaan dan prosedur pembangunan, kata dia, harus diutamakan.

Baca juga: DPD RI Usul Anggaran untuk Daerah Penyangga IKN Nusantara

Dia mengatakan jangan sampai pembangunan ini berakhir dengan kualitas buruk hanya karena mengejar target penyelesaian.

"Kita lihat contoh lainnya yaitu Jalan Tol Trans Sumatera yang kualitasnya jauh dari harapan," kata dia seperti dikutip TribunKaltim.co dari laman resmi dpr.go.id.

Catatan Lain Partai Demokrat

Lebih lanjut, Suhardi menyambut baik atas diakomodasinya usulan-usulan FPD dalam RAPBN 2024, salah satunya adalah untuk menaikkan gaji ASN/TNI/Polri.

Namun, ia sangat berharap kebijakan murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN/TNI/Polri, bukan hanya sekedar sebuah kebijakan yang bersifat populis karena memasuki tahun politik.

Selain itu, Suhardi juga menyinggung program food estate, ia menilai program tersebut perlu dikaji kembali efektivitasnya dan dampaknya terhadap keseimbangan alam.

"Anggaran untuk kedaulatan pangan perlu angka yang besar, sehingga perlu dilihat dari kaca mata ekonomi hijau, jangan sampai bertolak belakang dengan cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" atau disebut SDGs," terangnya.

Selanjutnya, untuk mengejar ketahanan pangan, Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pangan yang mendukung sektor pertanian, seperti irigasi, tata kelola pupuk, mata rantai penjualan produk pertanian serta infrastruktur jalan yang menghubungkan perdesaan dengan jalan-jalan utama, termasuk jalan tol.

"Di tengah ancaman krisis pangan, Pemerintah perlu menjaga pasokan pupuk untuk memperkuat industri pasok pangan, sehingga diperlukan tambahan alokasi anggaran untuk perluasan komoditas pangan unggulan, seperti beras, gula, garam dan lainnya.

Selain itu, diperlukan juga anggaran untuk distribusi monitoring rantai minyak mentah yang beredar di pasar," ungkapnya.

Untuk Apa Saja Anggaran IKN Nusantara sebesar Rp 40,6 T?

Pemerintah mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 untuk infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 40,6 triliun.

Baca juga: Bangun Infrastruktur IKN Nusantara, Pemerintah Kucurkan Rp 723 M untuk Beli Tanah

"Belanja untuk IKN tahun depan akan mencapai Rp 40,6 triliun, termasuk yang tadi Kementerian PUPR Rp 35 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Anggaran tersebut diserahkan kepada Kementerian PUPR sekitar Rp 35 triliun dan sisanya untuk Kementerian Perhubungan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada kesempatan yang sama.

"Total Rp 40 triliun, untuk Kementerian PUPR Rp 35,672 triliun yang lain ke Kementerian Perhubungan untuk Bandara VVIP," jelas Basuki.

Sementara APBN yang dikucurkan untuk infrastruktur IKN pada 2022 senilai Rp 5,246 triliun dan 2023 sebesar Rp 26,672 triliun.

Secara umum, progres pembangunan infrastruktur IKN telah mencapai 30 persen dengan berbagai proyek yang mulai dikerjakan pada waktu berbeda.

Misalnya Bendungan Sepaku Semoi yang mulai dibangun pada tahun 2021, saat ini sudah selesai dan akan segera impounding.

"Sepaku Semoi akhir tahun ini sudah selesai, sudah impounding, sudah diisi airnya," imbuh Basuki.

Kemudian, juga 47 tower rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditargetkan dilaksanakan pada September 2023 mendatang. Khusus untuk rusun ASN, sebanyak 12 tower sudah siap huni pada Juli 2023, sehingga bisa ditempati secara bertahap oleh ASN.

"Tol untuk mempersingkat perjalanan dari Balikpapan ke IKN sudah akan selesai sebagian pada 2024," ucap Basuki. Infrastruktur IKN lain yang juga bakal selesai pembangunannya pada 2024 adalah Lapangan Upacara, Kantor Presiden, 4 Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) hingga Masjid Negara.

Sri Mulyani Minta Otorita Kerja Sama dengan Swasta

Otorita Ibu Kota Nusantara diminta memetakan proyek yang bisa digarap bersama swasta.

Dilansir dari Kompas.com, hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Mulanya, Sri Mulyani menuturkan, pembangunan IKN sejak awal memang dirancang untuk jangka panjang yakni hingga 2045.

Maka pendanaannya juga sudah dirancang untuk tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah.

"Dalam jangka panjang, atau menengah panjang ini, tentu peranan non-APBN akan menjadi lebih besar," kata dia.

Ia bilang, Badan Otorita IKN juga sudah diminta untuk memetakan proyek-proyek yang memungkinkan digarap bekerja sama dengan swasta atau melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Dengan meningkatkan keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan IKN, maka penggunaan anggaran negara pun akan semakin mengecil ke depannya.

"Berbagai proyek bisa secara KPBU, sehingga dalam hal ini kepartisipasian atau penggunaan dari APBN-nya bisa lebih kecil dalam jangka pendek, dan kemudian bisa sesuai dengan kemampuan dari APBN ke depannya," papar Sri Mulyani.

Diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di 2024.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian, terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Total keseluruhan IKN tahun depan kita anggarkan Rp 40,6 triliun.

Itu termasuk untuk pembangunan bandara VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden," ujarnya

Secara khusus pada Kementerian PUPR, anggaran pembangunan IKN untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp 35,37 triliun.

Kementerian ini menerima anggaran yang besar karena mengerjakan pembangunan infrastruktur dasar, komplek pemerintahan, hingga perumahan ASN.

Sri Mulyani pun meyakini pembangunan IKN akan berkelanjutan dari sisi pendanaan, bahkan ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada tahun depan.

Diketahui, Pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Hingga 10 Agustus 2023, pembangunan fisik proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara Batch 1 telah tembus 40,01 persen.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis H Sumadilaga mengungkapkan, rata-rata progres fisik proyek infrastruktur setiap minggunya naik 2 persen.

Danis mengungkapkan, terdapat 39 total paket proyek infrastruktur pada batch 1 dengan nilai Rp 24 triliun.

"Batch 1 39 paket dengan nilai Rp 24 triliun sudah 40,0131 persen status 10 Agustus (2023), 3 Agustus (2023) baru 38 (persen).

Jadi, ini rata-rata progres kalau diperhatikan setiap minggu dua persen," terang Danis dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Oleh karenanya, dia optimistis pada akhir tahun mendatang, progres pembangunan proyek infrastruktur di IKN batch 1 akan tembus 70 persen.

Optimisme ini muncul lantaran pembangunan gedung-gedung akan terlihat hingga ke bagian atas bangunan.

Contoh pembangunan proyek infrastruktur di IKN pada batch 1 bidang sumber daya air (SDA) yakni Bendungan Sepaku Semoi.

"Sudah selesai sekarang pekerjaan finishing (penyelesaian) seperti pemasangan batu dan sebagainya," tambah Danis.

Sehingga, pembangunannya diharapkan selesai pada Agustus ini.

Sehingga, September akan diisi air (impounding) dan diresmikan sekitar Oktober atau November. 

Baca juga: ASN Enggan Pindah ke IKN Nusantara karena Sharing Hunian? Kepala OIKN: Enggak, Sudah Ada List Nama

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS