Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Gerak Cepat Serap Anggaran 2023, Ini Strategi Dinas PU Kutai Kartanegara

Penandatanganan Pakta Integritas, Serah Terima SK PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan Kegiatan APBD-P TA 2023 Dinas PU

Penulis: Iklan Tribun Kaltim | Editor: Aris
HO PROKOM
300823_Penandatanganan_Pakta_Integritas,_Kegiatan_APBD-P_TA_2023_Dinas_P 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat untuk menjalankan kegiatan tahun anggaran 2023 yang tersisa beberapa bulan, baik itu yang bersumber dari APBD murni maupun perubahan.

Plt Kepala Dinas PU Kukar Wiyono mengatakan ada ratusan paket kegiatan di APBD murni dan perubahan, dimana ada waktu lebih kurang 3 bulan untuk pengerjaannya.

"Maka perlu strategi khusus agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut 3 bulan kedepan, dengan Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Dinas PU yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada 97 di murni dan perubahan, jumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17 murni dan perubahan, dan Pejabat Pengadaan 25," ujarnya pada acara Penandatanganan Pakta Integritas, Serah Terima SK PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan Kegiatan APBD-P TA 2023 Dinas PU, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, tengah pekan tadi disaksikan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Sekda Kukar H Sunggono.

Baca juga: Bupati Kukar Ikut Kemeriahan Syukuran dan Pesta Rakyat di Timbau

Adapun langkah strategi yang dilakukan untuk percepatan untuk melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran tersebut, yaitu pemetaan SDM PPK PPTK dan Pejabat pengadaan, menyiapkan dokumen lelang, percepatan tender, dan menetapkan tak ada uang muka pengerjaan kegiatan.

Kemudian penunjukan langsung konsultan pengawas, jika dilakukan proses kualifikasi maka akan panjang, kecuali perencanaan. Kemudian menetapkan zona PPK, PPTK untuk satu jalur misalnya wilayah hulu, tengah dan pesisir. Juga membuat time schedule dengan harapan berjalan sesuai rencana.

Wiyono juga meminta jajarannya untuk menyiapkan dokumen anggaran, untuk kemudian bisa diserahkan ke bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ia juga menargetkan tanda tangan kontrak paling lambat 2 Oktober.

Baca juga: Pemkab Kukar Simposium Pilkada, Bahas Periode Masa Jabatan Jelang Pemilu 2024

Kemudian, menganalisis pekerjaan yang memang perlu didahulukan/prioritas atau memerlukan waktu lama agar segera diproses.

"Saya sudah membuat simulasi terkait time schedule proses tender dan seleksi, targetnya sudah tertera dengan jelas. Untuk posisi kontrak itu di 2 Oktober, harap administrasi dijalankan dan tersusun dengan baik agar mempermudah proses penagihan. Jangan sampai kegiatan ini melebihi tahun anggaran, kami harap kawan bisa bergerak cepat," ujarnya mengingatkan kepada jajarannya.

Wiyono juga meminta persiapan kegiatan 2024 juga dilakukan akhir tahun ini. Sehingga Januari sudah melakukan kontrak.

"Masing-masing bidang di PU agar menyiapkan timnya dari akhir tahun ini, agar penyerapan APBD 2024 berjalan lebih baik," demikian pintanya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved