Pemindahan Pusat Finansial dari Jakarta ke IKN Nusantara tak Semudah Memindahkan Pusat Pemerintahan

"Itu adalah legasi dia (Inggris) ketika abad ke-18 sebagai adidaya, efeknya itu yang paling lama adalah finansial, sehingga mata uangnya masih berharga," tandasnya.

Delik Hudalah pun mengatakan bahwa pembangunan IKN sebagai legasi politik yang keras, berupa bangunan kota, dan proyek jangka panjang.

Maksudnya, relatif lebih sulit dan bisa kontroversial untuk diwujudkan, dalam artian tantangannya banyak.

"Kalau saya perlu juga melihat dimensi soft dari legasi ini.

Sebetulnya untuk semua pemimpin perlu juga mempertimbangkan bagaimana meninggalkan warisan itu yang bersifat soft, ideologi, kepercayaan, nilai tertentu, yang dicetuskan oleh kelompok tertentu yang mungkin juga bisa diasosiasikan dengan IKN," terangnya.

Pembangunan IKN sebagai legasi politik bisa terus berlanjut pasca era Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Pembebasan Lahan IKN Nusantara dalam Masalah, Anggaran Bisa Bengkak, Hingga Agustus: Rp723,78 Miliar

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan.

Pertama, dari segi mekanisme kelembagaan formal.

Misalnya jika regulasi IKN bisa lebih berkualitas secara substansi dan prosedur mungkin akan lebih sulit digoyahkan setelah 2024.

"Tapi kalau sebaliknya, tentu akan bisa digoyah," katanya.

Kedua, dari segi mekanisme informal, tingkat soliditas kelompok koalis yang mendukung pasca Pemilu 2024.

"Terakhir, penetrasi budaya yang lebih kelembagaaan, bukan sekedar ritual.

Jadi bagaimana institusi kemasyarakatan bisa dimobilisasi untuk memperkokoh ini (legasi IKN) pasca Pemilu 2024," pungkasnya.

ASN Enggan Pindah?

Sementara itu, pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) dari Jakarta ke IKN Nusantara direncanakan akan dilaksanakan mulai 2024.