Ibu Kota Negara

Pemindahan Pusat Finansial dari Jakarta ke IKN Nusantara tak Semudah Memindahkan Pusat Pemerintahan

Bagaimana IKN Nusantara setelah era Presiden Jokowi. Pemindahan pusat finansial tak semudah pindah pusat Pemerintahan.

Editor: Amalia Husnul A
Dok. Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mulai membangun Jalan Lingkar Sepaku sebagai akses utama menuju IKN Nusantara. Bagaimana IKN Nusantara setelah era Presiden Jokowi. Pemindahan pusat finansial tak semudah pindah pusat Pemerintahan. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggenjot pemindahan IKN Nusantara. 

Bagaimana nasib IKN Nusantara setelah era Pemerintahan Presiden Jokowi?

Menurut akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) memang memiliki banyak tantangan.

Tantangan IKN Nusantara yang dimaksud bukan hanya soal pemindahan pusat Pemerintahan.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Bakal Jadi Program Prioritas, Ekonom Ingatkan Proporsi APBN dan 3 Risiko

Baca juga: Fraksi Demokrat Kritik Anggaran Rp 40 T untuk IKN Nusantara, Kontras dengan Pembangunan Daerah Lain

Baca juga: ASN Enggan Pindah ke IKN Nusantara karena Sharing Hunian? Kepala OIKN: Enggak, Sudah Ada List Nama

Tantangan memindahkan pusat Pemerintahan dinilai sebagai yang paling memungkinkan untuk dikontrol.

Namun, tantangan memindahkan pusat finansial ini lebih tak akan semudah itu. 

Mengingat selama ini Jakarta dapat disebut merupakan pusat finansial yang menjadi titik perputaran uang, bisnis, atau perekonomian yang masif di Indonesia.

Sementara, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang demi pemerataan wilayah serta pertumbuhan perekonomian baru yang menjangkau hingga Indonesia bagian timur.

Menurut Guru Besar Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Delik Hudalah, pemindahan pusat pemerintahan masih menjadi hal yang paling memungkinkan dan lebih bisa dikontrol dalam jangka pendek maupun menengah.

"Tapi kalau unsur lain juga dipindahkan ke sana (IKN), itu yang saya pikir agak utopia.

Terutama pusat finansial itu yang paling long lasting," ujarnya dalam diskusi publik Akademi Jakarta, pada Kamis (31/08/2023), seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Delik Hudalah kemudian mengambil contoh penghentian dollar atau dedolarisasi.

Mungkin saja dilakukan, namun hasilnya tidak dalam satu atau dua dekade.

Jangankan dedolarisasi, menurutnya poundsterling pun masih menjadi mata uang yang kuat.

Padahal Inggris bukan lagi negara adidaya.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved