Menggoda Partai Demokrat Mengupayakan Tiket Keempat

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

MENGKRISTALNYA pasangan Anies Rasyid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden menjadi titik awal dari bergairahnya pesta demokrasi yang bakal dihelat 2024 mendatang.

Duet Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar yang dimotori politisi gaek yang tak lain adalah ketua Umum Pasrtai Nasdem Surya Paloh seolah menjadi penanda bahwa Pemilu 2024 benar-benar sudah dekat.

KPU sebagai penyelenggara pantas berterimaksih dengan , momentum deklarasi yang digelar di Hotel Majapahit Surabaya, Sabtu (2/10/2023) ini. Sebab deklarasi tersebut benar-benar membuat publik kembali ingat bahwa Pemilu sudah dekat.

Deklarasi itu bahkan lebih menyita perhatian publik dibanding publikasi Daftar Calon Sementara (DCS) yang direlease oleh KPU. Meski menjadi bagian dari tahapan Pemilu yang harus dilaksanakan, namun pengumuman atas DCS yang akan segera disusul dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) ini seolah tak mendapatkan respon signifikan dari public.

Selain menjadi penanda bahwa pemilu sudah dekat, duet dan deklrasi Anies – Muhaimin yang konon disingkat menjadi AMIN ini juga menjawab sekaligus mengubah banyak hal.

Satu di antaranya adalah kepastian Anies Baswedan yang banyak disebut tak akan memperoleh tiket dalam Pilpres, maka Surya Paloh mampu menjawab keraguan tersebut dengan manuver politiknya menggaet PKB yang sebelumnya sudah merapat ke Gerindra yang bakal mengusung Prabowo Subiyanto.

Konsekuensi lain dari langkah Surya Paloh yang juga nyaring kita dengar adalah marahnya Partai Demokrat yang sejak awal memegang proposal untuk posisi calon wakil presiden untuk mendampingi anies Baswedan.

Banyak dinamika lain yang muncul akibat manuver Surya Paloh mengawinkan Anies Baswedan dan Muhaimin ini. Bahkan lantaran dinamisnya, segala sesuatu yang baru kita tulis di awal paragraph tulisan ini, maka sesuatu tersebut sudah berubah sebelum kita membuat kutipan terakhir dari tulisan ini. Politik begitu dinamis dan akan berjalan semakin cepat dengan munculnya duet Anies – Muhaimin ini.

Presidential Threshold

Terlepas dari visi, misi dan juga cita-cita luhur yang sering digaungkan dan selalu menjadi proposal untuk merebut suara konstituen, berpolitik adalah bagian tak terpisahkan dari perebutan atau mempertahankan kekuasaan yang dilegalkan oleh undang-undang.

Dinamika dan termasuk keriuhan yang terjadi akibat duet Nasdem-PKB (dengan mengabaikan atau menunggu sikap PKS di koalisi perubahan untuk perbaikan , red) tak lepas dari jerat politik masa lalu yang juga bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan.

DInamika kemarahan Demokrat dan juga rumitnya tiket untuk bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tak lepas dari jerat Presidential Threshold atau ambang batas minilal partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon presiden – wakil presiden yang sudah mulai diterapkan di Pemilu 2004.

Presidential threshold mulai berlaku pada pada Pemilu 2004 dan aturan ini tercantum di dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk Pemilu 2024 yang akan kita lalui, aturannya masih sama dengan pemilu 2019 dimana pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh sekurang-kurangnya 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebagaimana yang diatur Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Banyak yang bilang, langkah Surya Paloh ini sebenanrnya adalah langkah genius untuk mengamankan tiket Anies Baswedan, meski manuvernya harus membuat Partai Demokrat dan PKS merasa ditelikung di koalisi perubahan yang sebelumnya berisi Nasdem, Demorat dan PKS ini.

Dari Presidential Threshold 20 persenjumlah kursi, maka Nasdem dan PKB yang masing-masing memiliki 59 kursi dan 58 kursi di parlemen, maka Anies Imin sudah bisa maju lantaran dua partai ini sudah memiliki 117 kursi dari 115 kursi yang menjadi ambang batas minimal.

Dengan mengandaikan PDI Perjuangan yang memang sudah memegang golden tiket dengan 128 kursi maju sendiri tanpa koalisi,  kemudian Nasdem dan PKB yang sudah bulat mengusung Anies Muhaimin, maka maka sangat memungkinkan Pilpres 2024 mendatang akan diikuti empat pasangan.

Ilustrasinya, PDI Perjuangan (128) yang telah resmi mengusung Ganjar maju sendiri dengan tiket emas sebagai pasangan pertama. kedua adalah gerbong Golkar (85) duet dengan Gerindra (78) plus PAN (44) dengan total 204 menjadi tiket kedua yang akan dipakai oleh Prabowo Subiyanto.

Tiket ketika baru saja diamankan oleh Surya Paloh yang mengawinkan Nasdem (59) dan PKB (58) yang bahkan sudah memastikan mengusung duet Anies Rasyid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar adalah pemegang tiket ketiga.

Peluang tiket keempat ini dimiliki oleh Partai Demokrat (54) yang sangat mungkin merayu PKS (50) yang sebelumnya sama-sama berada di Koalisi Perubahan bersama Nasdem yang kemudian datang PKB gegara manuver Surya Paloh.

Jika Demokrat mampu menggoyang dan merayu PKS, maka Demokrat masih butuh merayu PPP (19) untuk menggenapi menjadi 123 kursi di senayan danitu sudah lebih dari 115 sebagai ambang batas minimal persyaratan pencalonan pasangan keempat capres.

Tentu skenario ini bukan tentang siapa yang akhirnya paling berpeluang untuk bisa memenangkan hati public. Namun normatifnya, semakin banyak pasangan calon presiden, itu sama halnya dengan memberikan keleluasaan pada rakyat sebagai konstituen untuk menentukan pemimpin yang menurut mereka paling baik.

Sambil berharap pada skenario yang legal dialam demokrasi ini, maka kita tinggal menunggu sekaligus menggoda Partai Demokrat untuk gerilya menguoayakan tiket keempat.

Lebih dari itu, atas nama keleluasaan konstituen, kita juga berharap agar nantinya muncul kesadaran dari elit politik kita untuk menjadikan Presidential Threshold menjadi nol. Lantaran itu masih terlalu panjang, maka setidaknya kita ingin melihat Pilpres 2024 mendatang diikuti oleh 4 passangan dan itu akan sangat tergantung pada kepiawaian dari lobi politik yang dilakukan Partai Demokrat. (*)