Soal Konflik Rempang, PBNU: Semua Pihak Harus Cooling Down Terutama Aparat Keamanan

TRIBUNKALTIM.CO - Simak update kasus Rempang dan seputar kerusuhan Rempang yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

Begini tanggapan PBNU soal kerusuhan Rempang, Batam yang jadi perhatian.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan dengan warga Rempang, Batam agar tidak terjadi kekerasan yang sudah melampaui batas. 

Ketua  Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan konflik di Pulau Rempang ini sama dengan kasus-kasus sebelumnya terjadi dimana hak rakyat diambil paksa negara atas nama pembangunan secara paksa. 

"Jadi masalah di Rempang merupakan masalah berulang satu kasus yang serupa dengan masalah lainnya dimana tanah yang harusnya jadi hak rakyat lalu diambil atas nama pembangunan," ujar pria yang kerap disapa Gus Ulil dalam bincang bersama Tribunnews, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Bentrok Masyarakat vs Aparat di Rempang Jadi Sorotan Media Asing, Sebut Hanya Masalah Komunikasi

Baca juga: Diduga Gara-gara Sedekah Makanan untuk Warga Rempang, Sahabat Ustadz Abdul Somad Dipanggil Polisi

Baca juga: Sosok Abang Long Pahlawan Rempang yang Bikin Kapolres Terdiam dan Nasibnya Kini, PH Sulit Bertemu

Gus Ulil mengatakan, sikap NU konsisten sejak kasus Semen Indonesia,  kasus Wadas, yaitu tidak boleh melakukan pencabutan hak tanah rakyat atas nama negara atau pembangunan tanpa proses komunikasi dua arah dengan kekerasan dan pemaksaan.

"Kita sangat sedih peristiwa seperti ini terus berulang. Kita tahu sesungguhnya ada kebutuhan pemerintah untuk pembangunan sehingga membutuhkan investasi untuk tingkatkan ekonomi. Tapi itu tidak boleh mengorbankan hak rakyat," tuturnya.  

Gus Ulil  sedih karana kejadian ini berulang terus, apalagi tidak ada komunikasi yang manusiawi, cara yang dipakai melukai publik.

Sangat dimengerti kebutuhan pemerintah agar tidak terjebak dałam middle income. Tapi hal ini bisa lakukan pendekatan persuasif. 

  PBNU mendorong pemerintah dan aparat keamanan agar tidak pakai cara kekerasan.

  PBNU imbau agar aparat melakukan dialog  begitu juga dengan rakyat di Rempang harus bersedia diajak dialog.

  PBNU haramkan soal merebut hak orang lain secara tidak sah hukumnya.

Dalam hukum Islam jika suatu tanah yang antah berantah tidak digarap atau tidak dimanfaatkan bila digunakan seseorang maka dimanfaatkan secara de fakto maka dialah pemilik tanah itu.

Jadi warga yang sudah bertahun-tahun bahkan berabad lalu tinggal di Rempang maka merekalah pemilik Tanah.

Kalau pemerintah berusaha merebut tanah warga Rempang dengan kekerasan maka pemerintah akan kena getahnya dan melukai rakyat.

Menurut Gus Ulil, dialog ini memang tidak akan menyenangkan bagi pihak yang mau cepat merealisasikan kepentingan mereka. 

"Tindakan pemerintah sudah mencederai rasa keadilan dan sekarang ini kita lihat publik sebagian besar sudah marah. NU dorong semua pihak cooling down meski lama terutama aparat keamanan harus menahan diri tidak melakukan kekerasan," pungkasnya. 

Baca juga: Dibalik Instruksi Viral Panglima TNI, Minta Prajurit Piting Warga Rempang, Tak Tega Polisi Digebuki

Panglima TNI Perintahkan Tentara Piting Rakyat Rempang 

Pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan anggotanya piting rakyat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau viral di media sosial.

Perintah Panglima TNI Yudo Margono menyusul bentrokan antara aparat dan warga Rempang dan menyoroti momen rakyat Rempang yang anarkis.

Di sisi lain, Panglima Suku Dayak, Panglima Pajaji yang dikenal dengan nama Agustinus Lucky lantang menyuarakan solidaritasnya untuk masyarakat Rempang Batam.

Panglima Pajaji tampak berang melihat bentrokan di sana dan siap mengerahkan pasukannya demi membela masyarakat adat Kepulauan Rempang di Kepri.

Sebab, Panglima Pajaji merasa senasib dengan rakyat Rempang.

"Menyesalkan tindakan yang terjadi di Pulau Rempang. Saya sangat menyesalkan perbuatan aparat penegak hukum yang mengintimidasi masyarakat, yang ada di Pulau Rempang," kata Panglima Pajaji seperti ditayangkan di akun YouTube Tribunnews, berdasar video di akun Facebook Panglima Pajaji, yang dilihat Wartakotalive.com, Sabtu (16/9/2023).

Panglima Pajaji lalu memberi pesan ke aparat bahwa mereka terlahir dari masyarakat dan dibesarkan oleh masyarakat.

"Anda aparat, para aparat. Anda-anda itu terlahir dari masyarakat dan sama seperti saya. Anda dibesarkan oleh masyarakat. Anda juga didirikan, dihadirkan karena masyarakat," kata Panglima Pajaji.

Namun nyatanya kata Pajaji, tindakan aparat justru menyakiti masyarakat.

"Tapi sekarang tindakan kalian malah berputar arah. Menyiksa masyarakat. Mengintimidasi rakyat negara kalian sendiri. Menjarah negara kalian sendiri," ujarnya.

Panglima Pajaji memahami bahwa aparat hanya menjalankan tugas. 

"Ya, saya tahu kalian menjalankan tugas. Tapi yang kalian lawan itu adalah rakyat, masyarakat kita yang ada di NKRI ini," katanya.

Baca juga: Apa Itu Rempang Eco City? Proyek yang Picu Konflik di Pulang Rempang, Ini Perusahaan di Baliknya

Kemudian Panglima Pajaji menyampaikan pesan ke masyarakat Rempang untuk terus berjuang dan ia berjanji akan membantunya.

"Masyarakat Rempang, saudara-saudara saya yang ada di sana. Saya akan turun tangan langsung membantu kalian yang ada di Rempang. Saya akan hadir membantu saudara-saudara saya yang ada di Rempang," kata Panglima Pajaji.

"Saya tidak main main. Saudara-saudarau di Rempang. Tetaplah perjuangkan hak kalian di sana. Karena hak kalian, tumpah darah kalian. Hak kalian adalah warisan nenek moyang kalian yang mereka rampas dari penjajah dan terbentukah NKRI," ujar Panglima Pajaji.

Namun sekarang kata Panglima Pajaji, anak cucu dan generasinya dijajah dengan gaya baru.

"Dan sekarang anak cucunya, generasinya yang diperjuangkan tanah leluhur, sekarang dijajah. Dijajah dengan gaya baru," katanya.

Piting Rakyat

Sebelumnya Pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan anggotanya memiting rakyat Rempang, di media sosial.

Video yang diunggah Tribun Network lewat kanal youtube itu pun diunggah ulang oleh masyarakat di sejumlah platform media sosial.

Pernyataan itu pun menuai kritik keras dan tanda tanya besar publik.

Sebab dalam instruksinya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan akan menerjunkan anggota TNI di Pulau Rempang.

Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan.

Video pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono itu satu di antaranya diunggah akun @yaniarsim pada Jumat (15/9/2023).

"Lebih dari masyarakatnya itu satu orang miting satu. Ya kan TNI-nya umpanya, masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000. Satu miting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu," ungkap Laksamana Yudo Margono. 

"Tahu itu dipiting? ya itu dipiting aja satu-satu," tegasnya.  

Dalam tayangan berikutnya, Laksamana Yudo Margono menilai langkah tersebut mampu mengatasi sikap anarkis rakyat Rempang yang melakukan perlawanan.

Dirinya pun menegaskan anggota TNI yang diterjunkan ke Pulau Rempang harus dilengkapi dengan perlengkapan anti huru hara.

Laksamana Yudo Margono pun memerintahkan Kepala Badan Perbekalan Tentara Nasional (Babek TNI) untuk mempersiapkan perlengkapan anti huru hara.

Tujuannya agar anggotanya tidak menjadi sasaran empuk serangan rakyat Rempang ketika terjadi kericuhan.

"Saya kuatir kalau kita pakai alat, nanti kita bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus untuk bertahan, tetapi kalau dilempari, ngamuk juga sampean itu. Ada itu di Babek. Kita punya itu alat-alat baru," ungkap Laksamana Yudo Margono.

"Itu memang kalau yang lama nggak dipakai ya silahkan Kababek biar keluar dari gudang, itu sudah lama saya lihat. Kasih tahu Kababek itu," tegasnya. 

Baca juga: Sejarah Pulau Rempang yang Kini Jadi Sorotan, Ustadz Abdul Somad Sebut Warganya Keturunan Prajurit

Pernyataan Laksamana Yudo Margono disesalkan akun @yaniarsim.

Dirinya menilai cara-cara kekerasan dalam mengatasi konflik Pulau Rempang tidak perlu dilakukan. 

"Sedih saya dengarnya pak @Puspen_TNI 'Satu orang piting satu orang, rakyatnya 1.000 kita turunkan 1.000 selesai....' Dulu rakyat mengusir kompeni, kini diusir TNI, apabedanya kelen klu gitu," tulis akun @yaniarsim pada Jumat (15/9/2023).

Tak hanya akun @yaniarsim, hal senada disampaikan masyarakat.

Mereka menuliskan beragam tanggapan terkait pernyataan sang Panglima dalam kolom komentar.

@adilsan71: Bila ini diteruskan bukan Mustahil timbul Simpati pada OPM yg sering membunuh TNI. Naluri manusia itu bila dia disakiti maka ketika org yg menyakiti terkena musibah akan hilang simpati.

@yaniarsim: Bila perlu OPM nya undang ke Rempang

@YasirMukhtar: Wah, kacau sih ini... Sebelumnya TNI justru jadi tempat "mengadu" ketika institusi satu lagi gebukin rakyat. Sekarang dua-duanya mau gebukin rakyat. Not good, not good. Semoga ada pimpinan yang waras yang bisa menengahi.

@mhdgnti: TNI VS Rakyat. Gaji TNI dibayar dari pajak Rakyat. Menyedihkan !

@wahyutoto1: Tidak ada rakyat yang berani menyerang aparat pelindungnya, dan rakyat rempangpun sedang tidak kelaparan, hanya mempertahanksn tanah leluhurnya yang memberinya penghidupan. Tupoksi TNI adalah menjaga kedaulatan negara dari musuh, apakah rakyat dirempang itu musuh negara..??

@66Lodaya: Saya masyarakat pak, kalau satu lawan satu dan anak buah bapak ngak bawa senjata. Saya yakin anak buah bapak yg saya piting...

@CH4__15R: Pasal 7 Statuta Roma 1998 berbunyi “attack directed against any civilian population” dari kebijakan negara merupakan “crime against humanity”. Nah, pasal ini diadopsi dalam Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sejak benturan tanggal 11 September 2023 .

@therra_: Makananm, minuman, tempat tinggal, senjata yg kalian pakai itu semua dr pajak rakyat...skrg rakyat diperlakukan layaknya kriminal demi investor??
Dzolim kalian!!

@qwrtpsdfgh: Ya udah, pak @Puspen_TNI kalau emamg ada nyali, tinggal sebut aja "ayo perang". Rakyat ga ada yg takut dengan semua petugas bersenjata kok.

Fakta Video Panglima Laksamana Yudo Margono

Pernyataan Panglima Laksamana Yudo Margono yang viral di media sosial merupakan potongan dari video milik TNI yang dipotong sebagian.

Dalam video lengkap, pernyataan Panglima Laksamana Yudo Margono itu merujuk aksi anarkis sekelompok masyarakat yang menyerang secara brutal anggota TNI ketika terjadi kericuhan di depan Kantor BP Batam, Batam, Kepulauan Riau pada Senin (11/9/2023).

Panglima Laksamana Yudo Margono menyoroti momen rakyat rempang yang sangat anarkis.

Tak hanya melempari aparat dengan batu, mereka memukuli seorang anggota polisi yang sudah tak berdaya.

Anggota polisi itu bahkan dihantamkan dengan batu berukuran besar hingga pingsan. 

"Orang sudah diam, terus diambil batu langsung dilemparkan (ke polisi). Ini kan udah seperti orang yang lagi bunuh hewan gitu loh," kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. 

"Seperti bunuh hewan pakai batu gede langsung dilemparkan begitu," sambungnya. 

Dalam video tersebut, dirinya meyakini para pendemo yang besikap anarkis itu adalah bukan merupakan orang asli Rempang.

Mereka katanya orang luar Pulau Rempang yang ikut serta dalam aksi demo dan membuat suasana semakin panas. 

"Ini berarti sudah masuk ke ranah pidana. Ya kalau seperti itu, ya nanti kita berikan. Saya tidak memberikan itu, karena saya khawatir, karena anak-anak ini nanti mindsetnya berubah nanti, kembali lagi seperti orde baru," jelasnya.

Dalam tayangan selanjutnya, Panglima Laksamana Yudo Margono pun menegaskan TNI akan berada di Garda terdepan apabila dibutuhkan.

Sebab diakuinya, dirinya sudah gemas melihat polisi diserang oleh massa.

"Saya melihat kemarin itu, mampu, tapi mampu kok diam saja digebuki, atau memang apa namanya," ungkap Panglima Laksamana Yudo Margono.

"Karena saya lihat bertahan saja kan, saya lihat dengan anu yang di atas dan menumpuk jadi satu, dan sementara pendemonya ini bawa batu besar-besar itu, dilemparkan ke itu, kayak lempari itu," jelasnya.

Oleh karena itu, Panglima Laksamana Yudo Margono menginstruksikan akan menerjunkan anggotanya di Pulau Rempang.

Laksamana Yudo Margono pun meminta anggotanya untuk mengatasi kerusuhan di sana dengan cara memiting rakyat Rempang yang mencoba melawan.

Video pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono itu satu di antaranya diunggah akun @yaniarsim pada Jumat (15/9/2023).

"Lebih dari masyarakatnya itu satu orang miting satu. Ya kan TNI-nya umpanya, masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000. Satu miting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu," ungkap Laksamana Yudo Margono. 

"Tahu itu dipiting? ya itu dipiting aja satu-satu," tegasnya.  

Dalam tayangan berikutnya, Laksamana Yudo Margono menilai langkah tersebut mampu mengatasi sikap anarkis rakyat Rempang yang melakukan perlawanan.

Dirinya pun menegaskan anggota TNI yang diterjunkan ke Pulau Rempang harus dilengkapi dengan perlengkapan anti huru hara.

Laksamana Yudo Margono pun memerintahkan Kepala Badan Perbekalan Tentara Nasional (Babek TNI) untuk mempersiapkan perlengkapan anti huru hara.

Tujuannya agar anggotanya tidak menjadi sasaran empuk serangan rakyat Rempang ketika terjadi kericuhan.

"Saya kuatir kalau kita pakai alat, nanti kita bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus untuk bertahan, tetapi kalau dilempari, ngamuk juga sampean itu. Ada itu di Babek. Kita punya itu alat-alat baru," ungkap Laksamana Yudo Margono.

"Itu memang kalau yang lama nggak dipakai ya silahkan Kababek biar keluar dari gudang, itu sudah lama saya lihat. Kasih tahu Kababek itu," tegasnya. 

Polri Terjunkan 400 Personil

Imbas kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Polri menambah pasukan sebanyak 400 personel.

Jumlah tersebut setara dengan empat Satuan Setingkat Kompi atau SSK.

"Kekuatan personel saat ini terus kami tambah, ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini kami tambah," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).

Ia menuturkan penambahan pasukan atau personel menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di sana.

Namun, Listyo Sigit mengatakan dalam penanganan persoalan di sana, bakal tetap mengedepankan pendekatan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut dia, ada kesalahan komunikasi sehingga terjadilah kericuhan serta penyerangan di kantor BP Batam beberapa waktu lalu.

"Memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan, kemudian tentunya memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif," kata dia.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul PBNU Haramkan Cara Paksa Ambil Tanah Rakyat Rempang, Minta Aparat Keamanan Cooling Down.