Usai Status Ibu Kota Negara Pindah ke IKN Nusantara, Jokowi Mau Jakarta Jadi Kota Global

Sehingga, penetapannya tidak melebihi batas akhir sampai 12 Februari 2024 atau saat batas akhir perpindahan ibu kota negara.

"Kita punya komitmen akan coba selesaikan insya allah sampai akhir Desember 2023.

Agar tidak mengganggu. Jadi mohon doanya saja semua selesai dengan tepat waktu," ujar Akmal.

Dalam kesempatan itu, Akmal juga mengungkapkan soal arahan khusus dari Presiden Jokowi untuk sejumlah poin dalam RUU DKJ.

Antara lain, Jakarta akan dijadikan daerah khusus pengembangan ekonomi.

Kemudian, untuk tata politik dan pemerintahan tetap akan dilaksanakan secara otonomi satu tingkat.

"Arahan Bapak Presiden kita akan coba rencanakan tetap menjadi daerah khusus.

Tetapi, bukan lagi daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus pengembangan ekonomi," kata Akmal.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan, pemerintah akan mengubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.

Ma'ruf mengatakan, perubahan tersebut akan diatur dalam RUU yang sedang diproses oleh pemerintah.

"Sekarang sedang diproses itu pembentukan RUU DKJ namanya.

Jadi Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, tidak lagi menjadi DKI tapi menjadi Daerah Khusus Jakarta" kata Ma'ruf dalam keterangan pers pada 19 September 2023.

Baca juga: Balikpapan jadi Beranda IKN Nusantara akan Berdampak Pesat pada Sisi Properti 

Ia mengungkapkan, Jakarta tetap diberikan status daerah khusus dengan mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis karena status sebagai bekas ibu kota dan potensi yang dimilikinya.

Ma'ruf mengatakan, Jakarta sebagai daerah khusus juga akan diberikan kewenangan untuk menangani sejumlah masalah perkotaan, berbeda dari daerah lainnya.

"Misalnya soal kemacetan, soal polusi, soal banjir dan juga Jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di dunia, semacam global-lah," ujarnya.