Pengamat Politik Ini Nilai Penunjukkan Akmal Malik Jadi Pj Gubernur Ada Kepentingan Pemerintah Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penunjukkan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim dinilai sarat kepentingan pemerintah pusat di Bumi Etam.

Terlebih adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) serta menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Pengamat Politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman sedari awal telah menerka bahwa ada kepentingan pusat untuk penunjukkan Pj Gubernur.

Akmal Malik akan dilantik 2 Oktober 2023 dan undangan pelantikan Pj Gubernur Kaltim yang berbarengan dengan Pj Gubernur Sumsel ini telah tersebar dan diterima beberapa pihak, seperti Ketua DPRD Kaltim. 

Surat undangan bernomor 100.2.1.3/5230/SJ telah ada 28 September 2023, yang berisi pelantikan digelar pada 2 Oktober 2023. 

Lelantikan akan digelar pukul 08.00 WIB di Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, No 7, Jakarta Pusat.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Akmal Malik Pj Gubernur Kaltim Gantikan Isran Noor, Ketua DPRD Akan Hadiri Pelantikan

Penetapan pemilihan Pj Gubernur Kaltim yang menunjuk Akmal Malik didasarkan faktor pengamanan kepentingan pusat atau pembangunan proyek strategi pusat jika mengacu siapa yang ditunjuk.

"Apalagi wilayah PPU yang merupakan salah satu wilayah Kaltim menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), bagian dari Kaltim. Jadi, kalau kita pada konteks IKN nya, maka dibutuhkan orang yang bisa mengawal," terangnya, Minggu (1/10/2023).

Dari awal Budiman menduga yang akan terpilih menjadi Pj Gubernur merupakan anak Buah Mendagri Tito Karnavian di Kementerian.

Apalagi, melihat Makmur Marbun yang ditunjuk menjadi Pj Bupati PPU.

Dugaan kuat ada kepentingan pemerintah pusat tengah untuk sesuatu hal, sangat terasa di Kaltim.

Alasan lainnya menunjuk Akmal Malik menjadi Pj Gubernur Kaltim, tentu melihat riwayat pengalaman.

Baca juga: Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik Santer Disebut Jabat Pj Gubernur Kaltim, Undangan Sudah Beredar

"Akmal Malik tercatat sudah pernah menjadi Pj, terakhir menjadi Pj Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi dugaan-dugaan seperti alasan politis, elektoral serta kepentingan pusat terasa. Sesuai dengan fungsi Gubernur, penghubung kepentingan daerah ke pusat dan sebaliknya," ungkapnya.

Tak dipungkiri, Bumi Etam akan memperoleh secercah keuntungan hadirnya elite pusat di Pemerintahan Provinsi.

Program-program nasional akan turun ke daerah, lantaran Pj Gubernur Kaltim.