Efek Bagi Kutai Barat Kala Ada IKN Nusantara, Harapan FX Yapan Atas Jembatan Aji Tukur Jejangkat

Hal ini terjadi disebabkan penurunan pendapatan.

Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2016, terdapat penurunan target pendapatan secara besar-besaran berimplikasi pada penurunan dan dana perimbangan bagi hasil daerah termasuk kabupaten Kutai Barat.

Penurunan DBH dari Rp 1,93 triliun menjadi Rp 501 miliar.

Kemudian terbit surat edaran Menkeu Nomor SE-10 MK 07/2016 tentang pengurangan atau pemotongan DAK fisik secara mandiri, di mana pengurangan DAK fisik Kutai Barat dari Rp 91,7 miliar menjadi RP 82,4 miliar.

Selanjutnya surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/4878/751-II/KEU tanggal 6 Oktober 2016 tentang pemotongan Dana Bantuan Keuangan.

Kemudian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 mewajibkan kepada Pemerintah Kutai Barat untuk memberikan kewajiban hibah sebesar Rp 80 miliar kepada Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru.

Baca juga: Semarak Kostum Budaya Unik dalam HUT ke 24 Kutai Barat, Jadi Rebutan Berfoto Ibu-ibu

Sehingga berdampak pada pemotongan dan penundaan kegiatan pembangunan multiyears.

Pj Gubernur Akmal Malik Sampaikan Usulan ke Presiden Jokowi agar Balikpapan-Penajam punya Jembatan

Tak hanya jembatan ATJ di Kubar, Pj Gubernur Akmal Malik juga mengaku mengusulkan jembatan di daerah lain sebagai penguatan Kaltim untuk kawasan penyangga atau buffer zone Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Usulan ini disampaikan Akmal Malik saat berada satu mobil bersama Presiden Joko Widodo.

"Saat kunjungan pekan lalu, Presiden memanggil saya. Kami satu mobil dan berdiskusi. Saya sampaikan usulan itu," kata Akmal Malik.

Sebagai buffer zone IKN Nusantara, Kaltim menurutnya harus dilakukan penguatan, baik dari pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial.

Hal itu harus dilakukan agar pembangunan tidak hanya berjalan kencang di dalam IKN, tetapi tidak maksimal di luar IKN Nusantara.

Serta rencana pengembangan investasi, yang semestinya tidak hanya fokus untuk IKN, tetapi akan lebih baik bila diarahkan ke area buffer zone.

"Hampir satu jam dengan Pak Presiden saya cerita soal itu. Presiden sangat tertarik untuk mendorong daerah-daerah buffer zone itu. Betul itu Pak Akmal kata Presiden," ungkap Akmal menceritakan.