Berita Nasional Terkini

Nasib Oknum yang Coba Mark Up Pembelian Senjata di Kemenhan, Prabowo Sudah Ambil Langkah Tegas

Nasib oknum yang coba mark up pembelian senjata di Kemenhan, Prabowo Subianto sudah ambil langkah tegas

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Tribunnews.com/Jeprima
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023). Nasib oknum yang coba mark up pembelian senjata di Kemenhan, Prabowo Subianto sudah ambil langkah tegas 

TRIBUNKALTIM.CO - Heboh kabar adanya mark up pembelian senjata di Kementrian Pertahanan.

Kabar ini disampaikan langsung adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, belum lama ini.

Bahkan, mark up tersebut bernilai fantastis hingga Rp 51 triliun.

Lantas, siapa yang mencoba melakukan mark up tersebut dan bagaimana nasibnya kini?

Baca juga: Elektabilitas Anies-Cak Imin Sengaja Dipersepsikan Rendah? Cek 7 Survei Capres-Cawapres Terbaru

Baca juga: Joe Biden Tidak Menanggapi Permintaan Jokowi soal Palestina

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut telah memberhentikan pihak-pihak yang diduga melakukan upaya tindak pindana korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, upaya korupsi berupa mark up sejumlah pengadaan alutsista bisa dihentikan karena Prabowo enggan menandatangani kontrak yang disiapkan.

“Tentu tindakan tegas dari sisi birokrasi, ya tentu Pak Prabowo berhentikan,” ucap Dahnil di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (18/11/2023) malam.

Meski begitu, ia menyatakan Kemenhan tak berhak melakukan tindakan hukum.

Kewenangan itu berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Namun, ia mengklaim Prabowo sudah melibatkan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pengadaan di Kemenhan sebagai langkah preventif pada korupsi.

“Sehingga kalau teman-teman perhatikan banyak sekarang proses belanja di Kementerian Pertahanan itu dipotong.

Jadi broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang.

Sehingga praktek-praktek mark up itu sekarang agak sulit dilakukan,” papar dia.

Terakhir, ia menekankan bahwa Prabowo tak bisa dibodohi dengan proses mark up yang terjadi di Kemenhan.

Pasalnya, mantan Danjen Kopassus itu memiliki jaringan yang mumpuni soal alutsista di seluruh dunia.

Baca juga: Ganjar Beri Nilai Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Sampaikan pada Pak Mahfud MD

Baca juga: Jawaban TKN soal Peran Iriana untuk Gibran Maju menjadi Cawapres Prabowo, Respon Anak Jokowi

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved