APBD Kutai Kartanegara 2024 Diproyeksi Rp 12,6 Triliun, Pemkab Kebut Rencana Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), memastikan mengebut penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026.

Mempercepat target kinerja yang harusnya selesai pada tiga tahun ke depan, Pemkab Kukar akan mengupayakan rampung pada 2024 mendatang.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kukar 2024 mencapai Rp 12,6 triliun, banyak hal yang akan dikerjakan oleh Pemkab Kukar. Di antaranya mengentaskan kemiskinan, menekan angka stunting, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Baca juga: Wakil Bupati Rendi Solihin Beber RAPBD Kukar 2024, Proyeksi Tembus Rp 12,6 Triliun

Selain itu, Pemkab Kukar masih akan berupaya menekan dan mengendalikan inflasi, meningkatkan infrastruktur dan konektivitas jalan dan pembangunan kawasan pertanian terintegrasi di 5 kecamatan.

“Tapi kita percepat sampai 2024, mudahan target kinerja bisa kita penuhi,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, Rabu (22/11/2023).

Ia pun optimis hal tersebut dapat terealisasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, optimistis tercapai setidaknya sekitar 80 persen.

Tidak hanya itu, Pemkab Kukar telah menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan serapan anggaran APBD Kukar 2024 yang mencapai Rp 12,6 triliun, yang disebut APBD Kukar terbesar dalam sejarah.

Yakni menunjuk dan menetapkan lebih awal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPKom, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), serta memaksimalkan dan menekan jumlah paket sub kegiatan proyek di tahun depan.

Baca juga: APBD Kukar 2024 Diprediksi Tembus Rp9,3 Triliun

“Ada strategi khusus, diantaranya yang pernah direkomendasikan Dirjen Keuangan ketika kita fasilitasi dan melakukan pendampingan,” kata Sunggono.

Diketahui, pada tahun 2023 ini, Pemkab Kukar mencatat ada 30 ribu paket sub kegiatan. Di antaranya, 11 ribu sub paket berbentuk kegiatan Penunjukan Langsung (PL), 8 ribu berupa sub paket kegiatan berkontrak, sisanya berupa kegiatan dalam e-Purchasing.

Oleh sebab itu, Pemkab Kukar bersama DPRD Kukar pun sudah bersepakat dan berkomunikasi untuk memaksimalkan anggaran kegiatan berbentuk PL di atas angka Rp 400 juta.

"Diusahakan lebih sedikit sub paket kegiatan dengan asumsi bisa lebih maksimal penyerapan anggaran. Sehingga tidak menyerap SDM terlalu banyak, dan mampu menyelesaikan kegiatan lebih awal," tandas Sunggono. (*)