Pembangunan IKN Nusantara Terancam Mangkrak? Timnas AMIN Usulkan Dana IKN Dialihkan Bangun 14 Kota

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terancam mangkrak.

Adalah Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN yang mengusulkan pembangunan IKN dihentikan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi merespon langsung penolakan PKS dan kritik Anies Baswedan terhadap IKN Nusantara.

Jokowi mengingatkan, pembangunan IKN sudah ada dasar hukum berupa UU IKN.

Baca juga: Jawaban Jokowi terkait Kritik PKS tentang IKN Nusantara akan Dibatalkan jika Anies Jadi Presiden

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Sebut Alokasi Anggaran untuk IKN Tahun Depan Capai Rp40,6 Triliun

Terbaru, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Achmad Nur Hidayat mengatakan, timnya mengusulkan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara dihentikan.

Anggaran yang sudah diteken triliunan rupiah juga diusulkan untuk direstrukturisasi untuk pengembangan 14 kota di luar Pulau Jawa.

Hal itu disampaikan Achmad dalam Konsolidasi Dewan Pakar AMIN di Bimasena, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

"Usulan di klaster kami (klaster ekonomi Dewan Pakar AMIN) mengatakan, bahwa IKN ini dananya besar dan multiyears.

Target (pembangunan untuk) mengurangi ketimpangan tidak tepat," ucapnya.

Achmad mengatakan, IKN yang sudah terbangun nantinya akan dibuat untuk kawasan khusus namun tak akan dilanjutkan sebagai pembangunan ibu kota.

Anggaran yang sudah ditekan, katanya, akan dialihkan untuk reurbanisasi kota-kota yang dinilai belum berkembang.

"Jadi kota-kota yang belum punya fasilitas kesehatan, belum punya kawasan industri itu kita arahkan dan kita sudah mapping ada 14 kota dan itu sudah ada exercise.

14 itu di luar Jawa," tuturnya. Menurut Achmad, dengan menarik anggaran IKN untuk mengembangkan 14 kota di luar Jawa, cita-cita pemerataan akan lebih cepat diwujudkan.

"Kita sudah hitung dengan dana yang sama (membangun 1 IKN untuk 14 kota), hasilnya akan membuat ketimpangan menjadi lebih sempit," tutur dia.

Baca juga: Ketua Umum PBNU Gus Yahya Dukung IKN Nusantara, Jangan Dirusak Kepentingan Sesaat

Baca juga: Akhirnya Jokowi Jawab Langsung Kritik Anies Baswedan dan PKS Soal IKN Nusantara, Indonesia-Sentris

Akan tetapi Achmad tidak menyebutkan secara rinci 14 kota yang dimaksud.

Gagasan menghentikan IKN ini, kata dia, baru sebatas usulan.

Dia berharap usulan ini nantinya diterima di sidang pleno Timnas Amin dan menjadi salah satu program Anies jika jadi Presiden. Kata Anies

Sikap Anies Baswedan

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebutkan, proyek pembangunan IKN akan menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dailog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Momen Wisuda di Uniba Balikpapan, Rektor Berkomitmen Lawan Kampanye Negatif Terkait IKN Nusantara

Baca juga: Jokowi Tegaskan IKN Nusantara Sudah Ada UU, Legowo Ditolak PKS dan Anies-Cak Imin?

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Respon Jokowi

Presiden Jokowi akhirnya merespon penolakan PKS dan kritik Anies Baswedan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Jokowi menargetkan IKN menjadi ibu kota pengganti Jakarta pada 2024 mendatang.

Sementara, PKS ingin menggagalkan rencana tersebut dan berupaya agar ibu kota Indonesia tetap di Jakarta.

Menurut Jokowi, menyampaikan opini soal hal itu boleh-boleh saja.

Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022.

"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silakan.

Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Rabu (29/11/2023).

Baca juga: OIKN Ajak Amerika Serikat untuk Berinvestasi di IKN Nusantara

Baca juga: Komitmen Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran Jelas, IKN 100 Persen Harus Dilanjutkan

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur bertujuan mengalihkan konsep Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.

Sebab saat ini 58 persen nilai produk domestik bruto (PDB) ekonomi nasional ada di Pulau Jawa.

"Sehingga kita ingin Indonesia-sentris.

(Agar) Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi.

Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Yang kita harapkan itu," kata Jokowi.

"Juga penduduk, populasi indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa.

Terus (penduduk) yang 17.000 (pulau) yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggarisbawahi pembangunan IKN di luar pulau Jawa bertujuan melakukan pemerataan secara keseluruhan.

Baca juga: Pj Gubernur Soal Kuota BBM di Kaltim, Pertamina Harus Hitung Ulang Karena Ada Proyek IKN Nusantara

Baca juga: BSDE Menjajaki Potensi Pembangunan di IKN Nusantara

Namun, Jokowi mengakui pembangunan perlu waktu panjang.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," tambahnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dewan Pakar Timnas Anies-Cak Imin Usul Anggaran IKN Dialihkan untuk Kembangkan 14 Kota di Luar Jawa"