Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 60 Persen di Saat Timnas AMIN Gencar Usulkan Pembatalan

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur di tengah pro dan kontra.

Diketahui, lanjut atau tidaknya IKN setelah Presiden Jokowi lengser nanti, menjadi perdebatan.

Pasalnya, salah satu capres yakni Anies Baswedan menegaskan akan mengkaji ulang pembangunan IKN.

Tim pemenangan Anies yakni Timnas AMIN juga mengusulkan pembatalan pembangunan IKN.

Sementara, PKS, partai yang mengusung Anies secara tegas menolak dan ingin membatalkan IKN menjadi ibu kota Indonesia.

Baca juga: IKN Nusantara Terancam Kepentingan Politik, NU Bulat Dukung Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan

Baca juga: Andi Harun Surati Maskapai, Perbanyak Penerbangan Domestik dari Samarinda, Tatap IKN Nusantara

Terbaru, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan, progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN sudah mencapai 60 persen per akhir November 2023.

"Kantor Presiden, Sekretariat Negara (Setneg), Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) semua sudah kita bangun.

Tahap pertama ini sudah sampai 60 persen menuju selesai," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah membangun empat kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk kantor kementerian-kementerian dengan berbentuk sharing office.

"Masing-masing itu kan akan membawahi beberapa kementerian.

Yang belum dibuat itu nanti akan berkantor di Kantor Kemenko-kemenko," imbuh Basuki.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Basuki memastikan akan menjadi menteri pertama yang pindah ke IKN.

"Insya Allah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN, walaupun mungkin cuma beberapa bulan," kata dia dalam acara PSN Sewindu di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Terancam Mangkrak? Timnas AMIN Usulkan Dana IKN Dialihkan Bangun 14 Kota

Baca juga: Jawaban Jokowi terkait Kritik PKS tentang IKN Nusantara akan Dibatalkan jika Anies Jadi Presiden

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN tahap pertama bisa dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Juga diharapkan, Upacara Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 bisa dilaksanakan di IKN.

Usul Kebun Binatang Endemik Indonesia

Guru Besar Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengusulkan pengadaan kebun binatang endemik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menjadi pembicara dalam acara ESG Lecture di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Saya pernah berpikir Pak Bas, di IKN ada tempat pelestarian hewan asli Indonesia.

Itu harus kita pikirkan, karena tidak mungkin kita pelihara seperti biasa," ucapnya.

Usulan tersebut muncul setelah dirinya melihat kondisi kebun binatang di Indonesia yang didominasi satwa luar negeri, seperti harimau benggala, jerapah, hingga pelikan.

"Kenapa tidak kita taruh binatang Indonesia yang jumlahnya banyak sekali, ada binturong, kanguru pohon, tapir, itu banyak sekali dan itu harus kita selamatkan," imbuh Rhenald Kasali.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Sebut Alokasi Anggaran untuk IKN Tahun Depan Capai Rp40,6 Triliun

Baca juga: Ketua Umum PBNU Gus Yahya Dukung IKN Nusantara, Jangan Dirusak Kepentingan Sesaat

Timnas AMIN Usul Batalkan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terancam mangkrak.

Adalah Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN yang mengusulkan pembangunan IKN dihentikan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi merespon langsung penolakan PKS dan kritik Anies Baswedan terhadap IKN Nusantara.

Jokowi mengingatkan, pembangunan IKN sudah ada dasar hukum berupa UU IKN.

Terbaru, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Achmad Nur Hidayat mengatakan, timnya mengusulkan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara dihentikan.

Anggaran yang sudah diteken triliunan rupiah juga diusulkan untuk direstrukturisasi untuk pengembangan 14 kota di luar Pulau Jawa.

Hal itu disampaikan Achmad dalam Konsolidasi Dewan Pakar AMIN di Bimasena, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

"Usulan di klaster kami (klaster ekonomi Dewan Pakar AMIN) mengatakan, bahwa IKN ini dananya besar dan multiyears.

Target (pembangunan untuk) mengurangi ketimpangan tidak tepat," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Tegaskan IKN Nusantara Sudah Ada UU, Legowo Ditolak PKS dan Anies-Cak Imin?

Baca juga: OIKN Ajak Amerika Serikat untuk Berinvestasi di IKN Nusantara

Achmad mengatakan, IKN yang sudah terbangun nantinya akan dibuat untuk kawasan khusus namun tak akan dilanjutkan sebagai pembangunan ibu kota.

Anggaran yang sudah ditekan, katanya, akan dialihkan untuk reurbanisasi kota-kota yang dinilai belum berkembang.

"Jadi kota-kota yang belum punya fasilitas kesehatan, belum punya kawasan industri itu kita arahkan dan kita sudah mapping ada 14 kota dan itu sudah ada exercise.

14 itu di luar Jawa," tuturnya. Menurut Achmad, dengan menarik anggaran IKN untuk mengembangkan 14 kota di luar Jawa, cita-cita pemerataan akan lebih cepat diwujudkan.

"Kita sudah hitung dengan dana yang sama (membangun 1 IKN untuk 14 kota), hasilnya akan membuat ketimpangan menjadi lebih sempit," tutur dia.

Akan tetapi Achmad tidak menyebutkan secara rinci 14 kota yang dimaksud.

Gagasan menghentikan IKN ini, kata dia, baru sebatas usulan.

Baca juga: Komitmen Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran Jelas, IKN 100 Persen Harus Dilanjutkan

Dia berharap usulan ini nantinya diterima di sidang pleno Timnas Amin dan menjadi salah satu program Anies jika jadi Presiden. Kata Anies. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rhenald Kasali Usulkan Pengadaan Kebun Binatang Endemik di IKN"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kabar Terkini, Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Tembus 60 Persen"