Kota Netral Karbon

Oleh: Myrna Safitri
Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

KOMITMEN dan aksi global, nasional dan subnasional pada perubahan iklim terus menyebar dan menguat. Tak terkecuali pada Ibu Kota Nusantara (IKN). Dibangun untuk menjadi kota berkelanjutan, IKN memiliki target menjadi Kota Netral Karbon (net zero city) pada 2045 mendatang. Target ini lima belas tahun mendahului target nasional.

Guna mengawali aksi pengendalian perubahan iklim, pada 3 Desember 2023, bertempat di arena Konferensi Para Pihak (COP) Perubahan Iklim ke-28 yang sedang berlangsung saat ini di Dubai, Uni Emirat Arab, pagi hari pukul 11.00 waktu Dubai, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, meluncurkan dokumen peta jalan strategi Kota Netral Karbon IKN atau dikenal pula sebagai Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC). Dokumen ini memberikan arah bagi upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca serta adaptasi perubahan iklim di IKN.

Dengan RLDC, IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki dokumen subnasional yang akan mendukung pencapaian target-target NDC Indonesia serta pelaksanaan Paris Agreement di jurisdiksi subnasional Proses penyusunan RLDC dilakukan kurang lebih setahun, di bawah koordinasi Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN. Pada COP 27 di Mesir, diumumkan dimulainya inisiatif ini. Kini pada COP 28, dokumen peta jalan telah diselesaikan dan diluncurkan.

Upaya pengendalian perubahan iklim IKN meliputi sektor FOLU, sampah, konstruksi, energi dan pertanian. Dengan mengikuti rencana induk dan perincian rencana induk serta kebijakan tata ruang IKN, target netral bahkan negatif karbon dapat dipenuhi jika dilaksanakan secara konsisten.

Namun demikian, target lebih ambisius dapat ditetapkan. Sekali lagi, kuncinya adalah konsistensi antara rencana dan aksi. Di luar itu, kolaborasi yang baik dan efektif antara OIKN dengan daerah-daerah mitra di Kalimantan Timur juga akan menjadi penentu keberhasilan. Isu-isu krusial seperti transisi energi, pengelolaan sampah dan daerah aliran sungai, misalnya, memerlukan koordinasi dan kerja sama antardaerah yang baik.(*)