Bahlil Sindir Capres Kritik IKN Nusantara, Co Captain Timnas AMIN: Investor Ragu Sebelum Ada Capres

TRIBUNKALTIM.CO - Jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 ini, mega proyek IKN Nusantara termasuk salah satu yang disoroti dari para capres.

Belum lama ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyindir capres yang mengkritik proyek pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Menanggapi sindiran Bahlil terkait capres yang kritik IKN Nusantara ini, Thomas Lembong, Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin atau Timnas AMIN membantah kritikan membuat investor ragu.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan.

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Alasan PKS Tetap Menolak IKN Nusantara, Mardani Ali Sera Akui Fraksinya Sendirian di DPR

Baca juga: Investor IKN Nusantara bisa Pegang HGU Hampir 2 Abad, KPA: Bukan Tanah Kosong, Ada Masyarakat Adat

Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari Kompas TV.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul "Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik", Bahlil memang tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud.

Co-Captain Timnas AMIN yang biasa disapa Tom Lembong menyinggung soal pembuatan undang-undang IKN Nusantara yang menurutnya terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat.

"Suatu pagi kita bangun, tahu-tahu sudah jadi undang-undang, tanpa konsultasi publik," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari YouTube kompas.com. 

Hal ini disampaikan Tom Lembong saat diskusi CSIS mengenai industri dan hilirisasi, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, (6/12/2023).

Tom juga menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal adanya calon presiden yang menolak IKN membuat calon investor menjadi ragu.

Menurutnya, para calon investor sudah ragu sejak awal sebelum adanya calon presiden menolak pembangunan IKN.

"Non sense, investor kan sudah ragu dari awal bukan baru mulai ragu sekarang," kata Thom Lembong.

Selanjutnya Thom Lembong menyebut sejumlah fakta terkait investor IKN Nusantara. 

"Buktinya sudah diumumkan bahwa Softbank akan inves, ternyata tidak

Sudah diumumkan Uni Emirat Arab akan masuk, tanam modal di IKN, ternyata kan tidak," katanya.

Co Captain Timnas AMIN juga menyinggung soal investor lokal yang menjadi disebut menjadi fokus namun ada fakta lainnya. 

"Sekarang oh kita fokus ke investor yang lokal aja dulu.

Faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN APBN saat ini," katanya.

Menurutnya sejumlah fakta ini menjadikan proyek IKN Nusantara tidak menarik minat investor sejak awal.

"Saya kira kepercayaan investor yang lemah pada proyek IKN itu dari dulu, dari awal, bukan dari sekarang," kata Thomas Lembong lagi.

Baca juga: Pemerintah Obral Insentif agar ASN Pindah ke IKN Nusantara, KPOOD sebut tak Cukup Menarik Minat ASN

Sindiran Bahlil

Dalam sindirannya Bahlil memang tidak menyebut sosok capres yang mengkritik IKN Nusantara.

Namun, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

"Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," ujarnya.

Menurut Bahlil, ketika UU IKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setuju.

Dengan adanya undang-undang ini, kata dia, siapa pun pimpinan pemerintahan ke depan, wajib untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya.

Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.

“Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan," tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.

Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian panjang dengan melibatkan para ahli.

Baca juga: Dorong Kepindahan Masyarakat ke IKN, ASN dan Karyawan Swasta Bebas Pajak Penghasilan hingga 2035

Pemerintah pun tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN.

Katanya, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di bagian tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kita baru.

Bahlil juga menyebut, pembangunan IKN sudah berjalan.

Sejauh ini, tengah dikerjakan pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.

"Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana.

Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap," ungkapnya.

IKN diklaim akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur.

Oleh karenanya, menurut Bahlil, jika ada yang tak setuju dengan pembangunan IKN, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan.

"Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju," katanya. 

Sebagaimana diketahui, capres nomor urut 1 Anies Baswedan berulang kali melempar kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara.

Terbaru, ia menyebut, IKN merupakan proyek yang tidak urgen.

“Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," kata Anies dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung dia.

Menurut Anies, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Misalnya, membangun kota yang saat ini belum berkembang, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum.

Masuk Setelah HUT RI 2024

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sudah ada investor asing yang menyampaikan minatnya untuk masuk ke IKN Nusantara.

Hanya saja, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), investor lokal harus diutamakan terlebih dahulu masuk ke IKN sampai gelaran upacara HUT RI 2024.

"Tapi mereka akan masuk dalam  tahap kedua. Setelah tahap pertama ini selesai, habis itu tahap kedua.

Setelah kita upacara di 17 Agustus. Tapi tanahnya sudah di clear-kan," ujar Bahlil kepada awak media di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Ada IKN Nusantara, Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden atas Usulan DPRD, Masuk Pasal RUU DKJ

(*)

Update Ibu Kota Negara

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H

Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.