Bukan Karena Stok BBM Langka, Ini Penyebab Antrean di SPBU Versi Patra Niaga dan Polres Balikpapan

Namun persoalan ada pada pendistribusian.

Jadi di beberapa titik karena distribusinya kurang, muncul antrean itu.

Kuota BBM

Lebih lanjut, Arya membeberkan, kuota untuk Pertalite telah diperhitungkan oleh Pertamina dan pemerintah daerah sejak awal tahun.

Hanya saja, beberapa permasalahan di atas tak dapat diprediksi.

"Jadi sudah ada perhitungannya. Cuman kita tidak tau apa yang terjadi di pertengahan tahun karena kuota ditentukan di awal tahun. Tapi 2 tahun terakhir, memang apa yang diusulkan dengan yang disetujui itu berbeda. Lebih di bawah," lanjutnya.

Dengan begitu, Pertamina tetap menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditentukan.

Sehingga, di antara 5 provinsi di Kalimantan, 'antrian panjang' Kalimantan Timur yang paling 'terlihat'.

Dengan begitu, Arya menjelaskan, baik tindak pidana, pembuatan regulasi, hingga wewenang di luar SPBU bukan otoritas Pertamina.

"Mau tidak mau, ada diskusi dengan semua instansi. Karena kalau dilihat dari suplai BBM, sepertinya Pertamina akan sulit mencari jalan keluar karena otoritasnya yang hanya sebagai perusahaan," katanya.

Bukan Pemerintah

Dengan begitu, Pertamina menegaskan, mereka terbatas pada regulasi dan kewenangan terkait.

"Akhirnya kita berkali-kali katakan, bahwa Pertamina adalah perusahaan. Bukan regulator pembuat aturan, ataupun penegak hukum. Kami perusahaan milik negara, bukan pemerintah," jelasnya.

Meski begitu, Arya membeberkan, sepanjang 6 bulan terakhir lebih dari 30 sanksi diberikan pada sejumlah SPBU di Kalimantan Timur.

Baik terkait penyelewengan seperti tindakan nakal operator, hingga beberapa kesalahan kecil seperti fasilitas yang kurang lengkap, tak ada pemadaman api ringan dan lainnya.