Bukan Karena Stok BBM Langka, Ini Penyebab Antrean di SPBU Versi Patra Niaga dan Polres Balikpapan

Dengan berbagai sanksi termasuk pemberhentian suplai sementara.

"Itu adalah otoritasi tertinggi kita untuk menindak. Tapi sanksi ini tidak menyelesaikan masalah. Misalkan stop suplai Pertalite selama 2 Minggu. Tapi akhirnya antrian juga pindah ke tempat lain," ungkapnya.

Meski begitu, pihak Pertamina juga telah melakukan investigasi langsung di lapangan.

Baca juga: Tangani 3 Kasus Dugaan Penyelewengan BBM di Balikpapan, Polisi Ungkap Modus Pengetap

Tercatat beberapa kendaraan yang telah menyalahi aturan. Sehingga, mereka masih menunggu regulasi yang ditetapkan untuk menindaklanjuti penyelewengan yang dilakukan.

"Kami tidak boleh menindak konsumen. Untuk aturan-aturan BPH migas yang mengatur, itu masih draf. Sehingga yang ditakutkan adalah kita menindak konsumen sementara wewenang atau hak konsumen jadi disalahkan. Kita tinggal tunggu regulasinya. Jadi bukan Pertamina tidak menindak, tapi ada keterbatasan,"
pungkasnya.

Bukan Kelangkaan BBM

Pertamina menyebut antrean panjang di SPBU yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM.

Arya Yusa mengungkapkan, jumlah SPBU di Balikpapan hanya sekitar 14 unit dari total luas kota hampir 500 km2.

Dengan begitu, ia memperhitungkan 1 unit SPBU mengcover sepanjang 30 km.

"Makanya saya menyayangkan, ketika SPBU tidak bertambah, demand-nya nambah. Otomatis terjadi antrean. Jadi bukan karena kelangkaan, tapi ada stok tapi yang dibeli terlalu banyak," jelasnya.

Ia juga membeberkan, Kaltim mendapatkan kuota sekitar 688 juta liter Pertalite pertahunnya.

Dari angka tersebut, kota Balikpapan mendapat sekitar 130 juta liter atau sekitar 20 persennya.

"Ada anggapan masyarakat/stakeholder bilang kalau kota minyak tapi sulit minyak. Sebenarnya gak sulit minyak kalau nyari non subsidi. Tapi kalau nyari yang subsidi dan penugasan pasti sulit karena ada kuotanya," ungkapnya.

Untuk diketahui, BBM pertalite merupakan barang penugasan dengan subsidi dan kompensasi.

Sehingga memiliki kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Beda dengan solar yang full subsidi pemerintah. Pertalite ini ada dari Pertamina dan pemerintah yang bayar. Jadi patungan untuk selisihnya. Meski Pertalite di harga pasar mirip dengan harga Pertamax. Bedanya hanya 500 rupiah saja. Akhirnya ada kuota disitu. Sehingga mau gak mau harus dibatasi, agar tidak jebol," tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan IKN yang menjadi magnet pertambahan penduduk di kota penyangganya, Balikpapan dan Samarinda, bagi Arya akan menjadi perhatian yang lebih.

Terlebih menurutnya, dengan jumlah penduduk dan kendaraan yang kian meningkat, serta suplai yang terbatas.

"Sementara kalau kita telat membangun SPBU atau Pertashop, itu pasti antrian makin panjang. Jadi bukan masalah stok, karena stok selalu ada," pungkasnya. 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.