BKKBN Ungkap Ancaman Bonus Demografi Semu Kemungkinan Terjadi di IKN Nusantara dan Kalimantan Timur

Kata dia, terkadang, kepala daerah tidak mengetahui urgensi GDPK yang disusun, sehingga tidak saling support dengan pusat.

"Ini penting dalam penyusunan kebijakan di daerah, khususnya dalam hal pembangunan kependudukan. Ketika sinkron, masyarakat bisa menikmati hasilnya," kata Bonivasius.

Bonivasius menjelaskan, setiap kabupaten/kota diminta untuk membuat GDPK yang akan dilegalkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati atau wali kota.

"Kami baru meluncurkan blue print kependudukan yang merupakan bagian dari GDPK untuk memberi update isu kependudukan yang belum masuk," katanya.

Baca juga: Keuntungan Adanya IKN Nusantara dan Bonus Demografi Bagi Anak Muda Kukar

Bonivasius menguraikan, salah satunya, bagaimana pemindahan IKN Nusantara ini berdampak pada pilar keempat GDPK, yakni antara lain:

- Pilar penataan;

- Persebaran;

- Pengarahan mobilitas penduduk.

Ketimpangan Gender

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kalimantan Timur mencapai 3,77 juta jiwa.  Sementara, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,28 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia (lansia) di Kalimantan Timur berada di angka 6,22 persen atau meningkat dari yang sebelumnya 4,02 persen pada 2020.

Anggota KKI Kalimantan Timur Siswanto mengatakan, disparitas pendidikan dan ekonomi antarwilayah memang menjadi isu yang terus dibahas hingga kini.

“Jumlah pernikahan pada usia muda cukup tinggi dan ketimpangan gender terlihat dengan meningkatnya jumlah janda," tutur Siswanto.

Sementara itu, Ketua KKI Kalimantan Timur Harihanto mengaku, pihaknya sangat berkomitmen untuk mewujudkan pengendalian penduduk.

Lebih lanjut, perwakilan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur Bidang Pengendalian Penduduk Syahrul mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana (OPDKB) berperan menguatkan regulasi dalam pembangunan kependudukan.