Hasto Wardoyo Optimis pada Pembangunan Kependudukan Kaltim karena Magnet IKN Nusantara

"Kami optimistis penyusunan GDPK Kalimantan Timur ini menarik karena ada magnet IKN," tandas dr Hasto Wardoyo.

Kepala Daerah Harus Tahu

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, setiap kepala daerah harus tahu urgensi penyusunan GDPK.

Kata dia, terkadang, kepala daerah tidak mengetahui urgensi GDPK yang disusun, sehingga tidak saling support dengan pusat.

"Ini penting dalam penyusunan kebijakan di daerah, khususnya dalam hal pembangunan kependudukan. Ketika sinkron, masyarakat bisa menikmati hasilnya,"
kata Bonivasius.

Baca juga: Rocky Gerung Isi Diskusi di Samarinda, Singgung Bonus Demografi hingga Lapangan Kerja

Bonivasius menjelaskan, setiap kabupaten/kota diminta untuk membuat GDPK yang akan dilegalkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati atau wali kota.

"Kami baru meluncurkan blue print kependudukan yang merupakan bagian dari GDPK untuk memberi update isu kependudukan yang belum masuk," katanya.

Bonivasius menguraikan, salah satunya, bagaimana pemindahan IKN Nusantara ini berdampak pada pilar keempat GDPK, yakni antara lain:

- Pilar penataan;

- Persebaran;

- dan pengarahan mobilitas penduduk.

Ketimpangan gender

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kalimantan Timur mencapai 3,77 juta jiwa.

Sementara, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,28 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia (lansia) di Kalimantan Timur berada di angka 6,22 persen atau meningkat dari yang sebelumnya 4,02 persen pada 2020.