Banggar DPR RI Soroti Dana APBN untuk IKN Nusantara, OIKN Yakin Target 80 Persen Non-APBN Tercapai

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek Jokowi pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara terus menjadi perhatian mengingat ini adalah salah satu mega proyek pemerintah yang juga menyerap dana APBN.

Kali ini sorotan penggunaan dana APBN untuk IKN Nusantara disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.

Meski penggunaan dana APBN mendapat sorotan dari Banggar DPR RI namun Otorita IKN Nusantara (OIKN) tetap yakin target 80 persen dana non-APBN bakal tercapai.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan 80 persen dana pembangunan IKN Nusantara adalah dari investor atau dana non-APBN. 

Baca juga: Cerita Thomas Lembong soal IKN, Pernah Dimintai Saran oleh Jokowi dan Rekomendasikan Balikpapan

Baca juga: Dampak IKN Nusantara Bagi Kukar, BRIN Soroti DBH Belum Adil, Potensi Hilang Penerimaan Rp5,8 Triliun

Baca juga: Heboh di X, Biaya Hidup di IKN Nusantara Lebih Mahal daripada Jakarta, Respon Juru Bicara Otorita

Kepala OIKN Bambang Susantono yakin tahun ini akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara.

"Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi," kata Bambang di Penajam, Senin (1/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul OIKN Yakin 80 Persen Dana Pembangunan IKN Non APBN Bakal Tercapai.

Menurut dia, sekitar 19-20 persen dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia ini berasal dari APBN.

Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sepanjang 2023 sebut Bambang, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp 41 triliun.

Dia memaparkan, investasi di IKN tersebut antara lain untuk sektor pengembangan energi hijau dan transportasi hijau, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 50 mega watt (MW) untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Nusantara.

Kemudian sektor kesehatan di antaranya, pembangunan Rumah Sakit (RS), di antaranya RS Kementerian Kesehatan, RS. Hermina, RS Mayapada, dan RS Abdi Waluyo, sektor pendidikan antara lain, pembangunan Nusantara International School (NIS) dan revitalisasi SD Negeri 02 Sepaku.

"Selanjutnya sektor komersil di antaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang Kota Nusantara," ucapnya.

Berdasarkan data OIKN, sekitar 15 investor bakal melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia, pada Januari sampai Februari 2024.

"OIKN sangat terbuka kepada investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara masa depan Indonesia menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, serta kota yang nyaman dan indah untuk ditinggali," kata Bambang Susantono.

Sebelumnya, dilansir dari laman resmi DPR, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan IKN Nusantara seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.