Tahun 2023, IKN Nusantara sudah Sedot APBN Rp 26,7 T, Banggar DPR Ingatkan Kurangnya Minat Swasta

TRIBUNKALTIM.CO - Pembiayaan IKN Nusantara kembali menjadi sorotan mengingat proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini menyedot dana APBN besar.

Sepanjang tahun 2023 ini, Pemerintah telah menyedot dana APBN untuk IKN Nusantara sebesar Rp 26,7 Triliun.

Terkait anggaran APBN untuk IKN Nusantara, Banggar DPR menyoroti kurangnya minat swasta terhadap megaproyek Pemerintahan Jokowi ini, 

Dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut realisasi sementara anggaran pembangunan IKN Nusantara pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 26,7 triliun atau setara 97,6 persen dari pagu anggaran.

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Cerita Thomas Lembong soal IKN, Pernah Dimintai Saran oleh Jokowi dan Rekomendasikan Balikpapan

Baca juga: Penjelasan Anies soal IKN Nusantara Bukan Prioritas, Bereskan Kebutuhan Dasar supaya Kalimantan Maju

Sri Mulyani mengatakan, “IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp 26,7 triliun, anggaran total Rp 27,4 triliun.” 

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Sepanjang 2023, IKN Telan Dana APBN Rp 26,7 Triliun, realisasi anggaran sebesar Rp 26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 24,3 triliun serta noninfrastruktur Rp 3,0 triliun.

Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN.

Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.

Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp 72,8 triliun.

Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp 26,7 triliun, dan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 40,6 triliun.

“Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun,” ujar Sri Mulyani.

Dana pembangunan IKN non-APBN

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) optimistis target 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari APBN dapat tercapai.

Kepala OIKN Bambang Susantono yakin tahun ini akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara.

"Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi," kata Bambang di Penajam, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, sekitar 19-20 persen dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia ini berasal dari APBN.

Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sepanjang 2023 sebut Bambang, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp 41 triliun.

"Selanjutnya sektor komersil di antaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang Kota Nusantara," ucapnya.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara Bagi Kukar, BRIN Soroti DBH Belum Adil, Potensi Hilang Penerimaan Rp5,8 Triliun

Berdasarkan data OIKN, sekitar 15 investor bakal melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia, pada Januari sampai Februari 2024.

"OIKN sangat terbuka kepada investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara masa depan Indonesia menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, serta kota yang nyaman dan indah untuk ditinggali," kata Bambang Susantono.

Sorotan Banggar DPR

Dilansir dari laman resmi DPR, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan IKN Nusantara seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

Dari perhitungan Ketua Banggar DPR RI, hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran. 

“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama.

IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang.

Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta,” kata Said Abdullah.

Baca juga: Anies Kritik Pembangunan IKN, Sebut Bisa Ciptakan Ketimpangan Baru, Begini Respon Ganjar dan Gibran

Said menjelaskan bahwa secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak.

Pertama, dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.

“Terkait hal ini, sejauh yang sama pahami selaku Ketua Badan Anggaran di DPR, bahwa direncanakan pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang IKN,” jelas Politisi Fraksi PDIP.

Adapun rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan, yaitu:

- Dana APBN Rp 90,4 triliun

- Badan Usaha/Swasta Rp123,2 triliun

- KPBU Rp 252,5 triliun.

Dengan jumlah yang disampaikan, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha. 

“Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN.

Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun.

Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” rinci anggota Komisi XI DPR RI itu.

“Investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan”

Namun, dari hasil pengamatannya, ia merasa belum adanya realisasi konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BMN dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Ia pun lantas dengan gamblang menyatakan kekhawatirannya apabila skema KPBU tak berjalan dengan baik maka justru menambah beban APBN.

“Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan, selain itu skemanya juga model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya,” ungkap analisanya.

Peraturan terkait sumber pendanaan pembangunan IKN telah termaktub dalam Undang-Undang No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Baca juga: Heboh di X, Biaya Hidup di IKN Nusantara Lebih Mahal daripada Jakarta, Respon Juru Bicara Otorita

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.