Curhat Warga saat LPG 3 Kg Langka di Balikpapan, Sampai Pikir-pikir Mau Masak Karena Takut Gas Habis

TRIBUNKALTIM.CO - Sejak siang, puluhan warga memadati Kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (13/1).

Pasalnya, Kantor Kelurahan tersebut menjadi lokasi gelaran operasi pasar gas subsidi LPG 3 kg.

Warga rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan gas subsidi. Belakangan fenomena susah dan mahalnya gas LPG subsidi membuat resah warga di kota Minyak.

Salah satunya Edi yang turut mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3kg dalam kurun waktu hampir sebulan.

Baca juga: Wajah Adjo Harus Keliling Seharian Cari LPG 3 Kg di Kukar, Wajib Tunjukkan KTP dan KK

Sedangkan jika di penjual eceran, harga gas subsidi tersebut ia beli seharga Rp40 ribu. 

"Pas tahun baru ada tahu berita di TV, yang kalau beli (gas LPG 3 kg) harus pakai KTP sama KK (Kartu Keluarga). Sudah itu nggak ada lagi yang jual (gas LPG 3 kg), biasa banyak saja yang jual," tuturnya.

Selama sebulan merasakan dampak fenomena langka pasokan gas subsidi, Edi turut meminimalisir penggunaan gas di rumah. 

Ia pun sempat pikir-pikir jika ingin memasak.

"Jadi kalau perlu saja masak, kalau nggak perlu, nggak berani masak. Karena takut gasnya habis," ucapnya.

Gas LPG 3 kg pada operasi pasar tersebut dijual sesuai SK Gubernur Kaltim Nomor 500/K.572/2022 dengan harga eceran tertinggi (NET) untuk kota Balikpapan Rp19 ribu.

Edi merasa bersyukur lantaran merasa terbantu.

Bahkan, ia berharap operasi pasar bisa diagendakan minimal dua kali dalam satu bulan.

"Dengan dijatah 1 tabung per KK bagus aja sih, tapi kalau bisa per KK 2 tabunglah jangan 1 tabung," tandasnya.

Susahnya mendapatkan LPG subsidi juga diceritakan oleh Mulyana, selaku pedagang gorengan di Gang Setia RT 4 Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ia membeberkan kelangkaan LPG bersubsidi ini sudah mulai dirasakan sejak 1 bulan terkahir.

Sehingga dirinya kerap kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg untuk berjualan.

"Hampir sebulan langka (gas LPG 3 kg). Kalau kita beli di pedagang ecer, paling murah itu Rp50 ribu, pernah juga dapat Rp70 ribu," beber Mulyana yang turut mengantre

Mengandalkan pendapatan dari berjualan gorengan dengan menitipkan di warung-warung setempat, setidaknya ia butuh 1 tabung gas LPG 3 kg setiap harinya untuk menjalankan usahanya.

Adanya kelangkaan sejak sebulan terakhir, Mulyana lantas terpaksa beralih menggunakan gas LPG 12 kg dengan banderol harga Rp235 ribu, agar usahanya bisa terus berjalan.

"Itu karena sudah kesulitan cari (gas LPG 3kg). Apalagi saya buat (gorengan) juga berdasarkan pesanan yang seharinya bikin 300-400 gorengan, jadi mau nggak mau beli (gas LPG) yang 12 kg," ucapnya.

Mulyana juga menyambut baik gelaran operasi pasar gas LPG 3 kg, dengan harga eceran tertinggi (NET) Rp19 ribu.

"Alhamdulillah merasa terbantu sekali. Tapi kalau bisa per KK dijatah dua tabung lah. Kasian kita pedagang kalau cuma dapat satu tabung per KK," tuturnya.

Sebab bagi Mulyana, meski kelangkaan gas LPG 3 kg tidak berpengaruh terhadap pendapatannya berjualan.

Namun membuat dirinya merasa rugi dalam hal waktu.

"Alhamdulillah nggak berpengaruh di pendapatan. Tapi kalau sudah langka pasokan gas itu ribet cari tabungnya, kita jadi rugi waktu," tandasnya.

Terlebih saat ini, waktu yang seharusnya ia pakai untuk mengolah bahan membuat gorengan terpakai dengan mengantre dalam gelaran operasi pasar.

"Hampir tiga jam kita ikut antre. Rugi di waktu kita, otomatis setelah istirahat baru mulai berjualan lagi," pungkasnya.

Baca juga: HET LPG 3 Kg di Samarinda Hanya Rp 18.000, Balikpapan - Kukar Rp 19.000, Ada Pelanggaran Hubungi 135

Untuk diketahui, operasi pasar ini merupakan inisiasi Pertamina dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Guna mengantisipasi potensi kelangkaan, serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan gas LPG 3 kg.

Pantauan TribunKaltim.co, meski terik matahari menerpa, warga tampak sabar mengantre hingga operasi pasar berjalan tertib.

Tak lupa, secarik kertas fotokopi KK turut dalam genggaman mereka.

Lantaran menjadi persyaratan untuk mendapatkan jatah 1 tabung gas LPG 3 kg.

Untuk diketahui, operasi pasar oleh Pertamina dan Pemerintah Kota (Pemkot) mulai berlangsung 13-14 Januari 2024.

Operasi pasar ini total menyasar 22 Kelurahan di kota Balikpapan.

Dengan Masing-masing kelurahan menyediakan pasokan 560 tabung gas LPG 3 kg.

Stok Aman

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan bahwa di awal tahun ini, stok LPG subsidi aman.

"Sebenarnya stok dan kuota di pangkalan resmi Pertamina tidak ada masalah, apalagi saat ini baru pergantian tahun 2024,” kata Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra.

Sesuai keputusan Pemerintah bersama Pertamina menetapkan per tanggal 1 Januari 2024 yang dapat membeli LPG 3 kg hanya masyarakat yang terdaftar.

Masyarakat diimbau untuk mendaftarkan diri menggunakan KTP kepada Sub-Penyalur atau pangkalan resmi untuk memperoleh LPG subsidi 3kg.

Setiap pangkalan resmi Pertamina memiliki papan petunjuk (sign board) di tempat usaha mereka.

Hal ini untuk memudahkan masyarakat mengenali yang mana pangkalan resmi atau bukan. Jika merujuk angka realisasi penyaluran LPG 3 Kg di Kaltim Tahun 2023 yang sebesar 99persen, artinya kuota cukup.

"Dari kuota kurang lebih sebanyak 39,42 juta tabung telah tersalur 39,02 juta tabung sampai akhir Desember 2023. Hal ini membuktikan jika dikaitkan dengan stok dan kuota LPG 3 kg tidak ada masalah di Kaltim," katanya. 

Baca juga: Gelar Operasi LPG 3 Kg di 22 Kelurahan di Balikpapan, Hanya Siapkan 560 Tabung Tiap Lokasi

Daftar di Pangkalan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melakukan transformasi penyaluran subsidi LPG dari yang sebelumnya ke barang menjadi ke orang.

Perubahan sistem ini dilaksanakan secara bertahap di mana proses pendataan dan verifikasi masih bergulir.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Tutuka Ariadji menjelaskan transformasi pendistribusian LPG 3 kg sudah dimulai sejak setahun lalu.

Tahap 1 dimulai pada Maret 2023, telah dilaksanakan proses pendataan pengguna LPG Tertentu oleh PT Pertamina ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi secara bertahap.

Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah pengguna yang tercatat telah melakukan transaksi sebesar 31,5 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) di mana 24,4 juta NIK merupakan konsumen data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan 7,1 juta NIK merupakan konsumen on demand
atau belum terdaftar.

Khusus konsumen on demand ini, lanjut Tutuka, kalau ada masyarakat datang ke pangkalan dan datanya belum tercatat dalam sistem, pemerintah masih membuka pendaftaran supaya orang tersebut dapat membeli LPG 3 kg.

“Pelaksanaan transformasi subsidi ini, dicanangkan tahun ini. Terhitung mulai 1 Januari 2024 bagi pengguna yang belum terdata wajib melaksanakan pendataan sebelum membeli LPG 3 kg. Kami mohon Pertamina dapat memfasilitas ini sampai semuanya terdaftar,” ujarnya.

Tutuka menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum sampai pada pembatasan pembelian LPG 3 kg karena proses pendataan masih terus berjalan. Dia menyatakan, program ini akan dilaksanakan dahulu secara nasional sambil terus dievaluasi.

“Kita masih dalam tahap pertama. Di sini kita tetap membuka pendaftaran, data ini bisa dinamis. Kalau yang belum terdata kami imbau untuk daftar terus sehingga ini bisa jadi data pegangan kami,” terangnya.

Setelah proses tahap pertama rampung, transformasi penyaluran subsidi ini akan lanjut di tahap dua di mana pensasaran pengguna LPG tertentu mulai berjalan. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Mustika Pertiwi menjelaskan terkait dengan 7,1 juta NIK yang belum terdaftar pemerintah dan Pertamina akan melakukan verifikasi.

“Data ini akan diverifikasi apakah memang konsumen atau masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi atau tidak,” jelasnya.

Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution menyatakan sistem pendataan ini akan memberikan peringatan dini (early warning) pada Pertamina jika terjadi pembelian LPG subsidi yang tidak wajar.

“Kalau dahulu kita tidak bisa mendata jika ada pembelian tidak wajar. Melalui sistem ini, setiap NIK yang membeli akan tersambung ke KK nya, dia berasal dari rumah tangga yang sama atau bagaimana,” ujarnya.

Menurutnya sistem digitalisasi membuat Pertamina mudah melakukan pelacakan (tracing) sehingga penyelewengan dapat langsung ditindak.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menyatakan, di masa transformasi penyaluran LPG 3 kg ini pihaknya terus meningkatkan ketersediaan LPG non subsidi.

“Kami juga melakukan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis bahan bakar non PSO (public service obligation) yang asli atau original di mana kita beritahukan juga bahaya-bahayanya (oplosan),” kata Riva.

Saat ini jumlah total sub penyalur PT Pertamina sebanyak 253.384 yang tersebar di 411 kabupaten/kota.

Sebanyak 252.381 pangkalan atau 99,4persen pangkalan telah siap melakukan transaksi pada sistem Merchant Apps MyPertamina dan 507 pangkalan terkendala sinyal telekomunikasi sehingga belum on-boarding.

Adapun, sebanyak 240.892 pangkalan atau 95persen pangkalan telah melakukan pencatatan transaksi pembelian melalui sistem. 

News analysis

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata

Mulai 1 Januari 2024, masyarakat membeli LPG 3 kilogram (kg) wajib menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), agar terdata.

Tujuannya adalah agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran, alias kepada masyarakat yang memang benar membutuhkan.

Kebijakan pembelian LPG 3 kg tersebut memang dapat menjadi solusi subsidi yang kurang tepat sasaran tersebut.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut memiliki risiko untuk menjadi kurang efektif.

Saya khawatir, ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum.

Misalnya, bisa saja ada orang dari kelompok yang tidak berhak mendapatkan LPG 3 kg kemudian menghalalkan berbagai cara.

Bisa saja dia membayar orang yang berhak mendapatkan LPG 3 kg tersebut dan kemudian menggunakan KTP dan KK mereka yang berhak.

Selain itu, perlu dipertanyakan benefit yang didapat oleh agen penjual.

Pasalnya, bila tidak ada insentif yang didapat, bisa saja tidak semua agen penjual patuh dalam pendistribusiannya.

Soal database juga belum lengkap.

Sehingga pendaftaran KTP dan KK yang sudah dilakukan menjadi tidak efektif. Saat ini masih banyak masyarakat golongan miskin yang tidak memiliki KTP dan/atau KK.

Belum lagi ada permasalahan data lainnya.

Saya mengimbau agar pemerintah memperkuat antisipasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Cara yang tempuh bisa dengan, antara lain, meningkatkan kualitas database kelompok sasaran yang memang berhak menerima subsidi.

Termasuk, lewat sinkronisasi database antar pihak atau pemangku kepentingan, dan pemanfaatan teknologi digital yang lebih maju untuk mempermudah verifiikasi dalam proses distribusi atau pembelian. 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.