Yenny Wahid-Sekjen PBNU Kompak, Ajak Tak Pilih Capres yang Didukung Abu Bakar Baasyir, Respon Pakar

Persentase tersebut dikategori sebagai sangat rendah (very low) dan jauh lebih rendah (far lower) ketimbang residivisme kejahatan umum," ujarnya, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, ABB sendiri telah menyatakan kembali ke NKRI.

Pihak yang masih menyebut ABB sebagai penolak Pancasila, perlu memperbarui pengetahuannya.

Baca juga: 2 Hasil Survei Elektabilitas Capres Terkini, Pilpres 2024 Cuma 1 Putaran, Cek 6 Jajak Pendapat Lain

Pernyataan terbuka ABB menunjukkan perubahan mindset-nya, "Indonesia berdasarkan Pancasila itu mengapa disetujui ulama? Karena dasarnya tauhid, Ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya, Pancasila itu syirik. Tapi, setelah saya pelajari selanjutnya, ndak mungkin ulama menyetujui dasar negara syirik, itu ndak mungkin. Karena ulama itu mesti niatnya ikhlas.”

Kementerian Hukum dan HAM juga tentu telah melakukan risk assessment (RA) terhadap ABB.

RA adalah mekanisme untuk menakar antara lain risiko residivisme terpidana. Seandainya hasil RA menunjukkan ABB berisiko tinggi mengulangi tindak pidana, dan itu menjadi ancaman besar bagi masyarakat, Kemenkumham dan lembaga-lembaga negara lainnya niscaya akan memberikan rekomendasinya agar ABB–dengan cara apa pun–tidak dikeluarkan dari lapas.

"Alhasil, kalau ada pihak yang ketakutan bahwa ABB akan melakukan aksi pidananya kembali, pihak tersebut perlu diinsafkan bahwa ketakutannya itu terlalu berlebihan. Sekaligus, ketakutan itu menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kerja pemasyarakatan Kemenkumham."

Kedua, dukungan ABB terhadap paslon tertentu.

Anggaplah, risk assessment sebatas menangkap indikator. Sementara, dukungan ABB tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadi disengagement ABB dari elemen-elemen terorisme yang pernah didakwakan kepada dirinya.

Disengagement itu merupakan kabar baik. Bahwa, bukan sebatas reprogramming pada level berpikir, ABB sudah memperlihatkan perubahan pada tataran perilaku.

Dukungan ABB itu pun selaras dengan anjuran Bung Karno sekian puluh tahun silam. Menentang pembentukan negara agama, Bung Karno mendorong rakyat agar memilih wakil-wakilnya yang dinilai mampu memperjuangkan nilai dan norma keagamaan di parlemen.

Wakil-wakil semacam itu pada gilirannya akan memberikan warna relijius pada produk legislatif yang dihasilkan, sehingga pada gilirannya memperkokoh nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara.

"Itu pula yang secara analogis ABB lakukan. Keinginannya agar Indonesia berwarna lebih hijau ia coba realisasikan bukan dengan melalui jalur ilegal. Sebaliknya, demi mewujudkan harapannya itu, ABB memilih aktif menggunakan hak konstitusionalnya selaku warga negara," katanya.

Baca juga: Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Hari Ini, Elektabilitas Masing-masing Paslon Menurut 7 Lembaga

Menurut Reza, narasi 'jangan mendukung paslon yang didukung ABB' pun mengandung logika yang membingungkan. Narator menunjukkan sikap anti terhadap individu tertentu, tapi rekomendasi yang ia keluarkan justru bernuansa politik praktis.

"Kekacauan logika serupa bisa terjadi pula seandainya ada narasi 'jangan mendukung paslon yang didukung oleh TikToker yang mengancam melakukan pembunuhan/penembakan'. Begitu pula, 'jangan mendukung paslon yang diusung oleh parpol yang di dalamnya ada eks koruptor', atau lainnya."