Pemkot Bontang Gelontorkan Rp 4,8 Miliar untuk Mobil Dinas Baru, Penjelasan Sekda Aji Erlynawati

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Pemerintah Kota atau Pemkot Bontang tahun ini kembali menggolontorkan anggaran miliaran rupiah untuk membeli mobil dinas (mobdin) baru.

Mengutip dari layanan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP tahun anggaran 2024, nilai dari pengadaan kendaraan roda 4 ini kurang lebih Rp 3,3 miliar dengan judul 'Kendaraan Operasional Kantor dan atau Lapangan Roda 4 jenis Minibus'.

Dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan, pemerintah membutuhkan kendaraan baru untuk menunjang kegiatan operasional, lantaran mobil yang lama dinilai sudah tidak layak.

Baca juga: Pemkot Bontang Anggarkan Rp3 Miliar untuk Beli 6 Mobil Dinas Baru

"Iya kami anggarkan untuk mengganti kendaraan operasional Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang memang sudah berumur," kata Aji saat dikonfirmasi, Kamis (25/1/2024).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar untuk belanja mobil dinas instansi vertikal. Dengan jenis kendaraan doubel gardan.

Namun Aji memilih bungkam saat disinggung instansi vertikal mana yang akan mendapatkan kendaraan baru tahun ini. "Kami mengakomodir instansi vertikal yang tahun lalu belum dapat," bebernya.

Sebagai tambahan informasi, di tahun 2023 lalu Pemkot Bontang menghibahkan kendaraan dinas baru untuk beberapa instansi vertikal, di antaranya Kejaksaan Negeri Bontang, Pengadilan Negeri Bontang, Kodim 0908, Bataylon Arhanud 7/ABC, Lapas Kelas IIA Bontang, Kementerian Agama Kota Bontang.

Sebelumnya, sebanyak 93 kendaraan dinas baru untuk Ketua RT di 3 kelurahan di Kecamatan Bontang Barat, diserahkan Pemerintah Kota Bontang, (12/11/2023).

Baca juga: Pemkot Bontang Gelontorkan Anggaran Miliaran Rupiah untuk Belanja Mobil Dinas Baru

Secara rinci, 93 kendaraan ini bagikan untuk 51 RT Kelurahan Belimbing, 30 RT di Kelurahan Gunung Telihan dan 12 RT untuk Kelurahan Kanaan.

Penyerahan tersebut akan langsung diberikan Walikota Basri Rase secara simbolis, kepada perwakilan ketua RT, yang diundang hadir di Aula Kecamatan Bontang Barat.

Dalam kesempatan sambutannya, Basri Rase mengatakan penyerahan kendaraan dinas untuk RT ini, adalah bukti bahwa komitmen atau janji politiknya semasa mencalonkan diri sebagai pasangan kepala daerah bersama Najirah, pada 2019 lalu bisa direalisasikan.

"Kami buktikan hari ini, bahwa janji politik kami satu motor satu RT bisa direalisasikan dan kita mulai di Bontang Barat," terang Basri Rase.

Ia berharap motor tersebut dapat menunjang kinerja para ketua RT untuk melayani masyarakat. Sementara 2 kecamatan lainnya akan menyusul dan menunggu ketersediaan stok motor dari penyedia.

Baca juga: Pemkab PPU Adakan 24 Mobil Dinas Baru untuk Para Lurah, Penyerahan Tunggu Hasil Asesmen

Dirinya berharap dalam waktu dekat semua RT dengan total 499 orang bisa mendapat motor. "2 kecamatan masih menunggu. Di sana masih banyak yang perlu disiapkan. Jadi akan dibagi secara bergiliran," pungkasnya.

Bahkan, anggota DPRD Bontang Faisal mengusulkan agar pemerintah juga melakukan pengadaan motor dinas baru, untuk 25 pengawas sekolah tahun depan.

Hal tersebut disampaikan kepada Tribunkaltim.co saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, pengadaan motor dinas untuk pengawas sekolah sama pentingnya dengan kebutuhan 499 Ketua RT di Bontang.

Sebab, mereka juga membutuhkan fasilitas tersebut untuk menunjang mobilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas. Para pengawas sekolah diharuskan melakukan kunjungan ke setiap sekolah setiap harinya.

Baca juga: Basri Rase Larang Pegawai yang Mudik Lebaran Pakai Mobil Dinas Pemkot

"Ini aspirasi mereka (pengawas sekolah) yang disampaikan ke saya. Dan saya pikir ini realistis untuk menunjang kinerjanya," kata Anggota Komisi III ini.

Menurutnya, dengan hanya 25 kendaraan motor baru tidak akan membebani pemerintah, jika dibandingkan dengan pengadaan motor untuk ketua RT se Kota Bontang, beberapa waktu lalu yang diketahui anggarannya kurang lebih Rp 11 miliar.

"Saya pikir tidak sulit bagi pemerintah. Motor RT saja bisa," ungkapnya.

Apalagi tahun depan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 2,6 triliun. "Jika anggaran murni tidak bisa. Perubahan bisa diusulkan," pungkasnya. (mrd)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya