3 Calon Komisioner Diduga Cacat Administrasi, Masyarakat Demo di Kantor KPU Malinau Kaltara

MALINAU, TRIBUNKALTIM.CO - Proses seleksi Komisioner KPU Malinau periode 2024-2029 diwarnai penolakan dari kelompok masyarakat mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi Malinau (FPDM).

Aspirasi disampaikan perwakilan massa di halaman Kantor KPU Malinau. Mereka menolak hasil seleksi komisioner periode 2024-2029.

Mereka menilai ada tiga nama calon yang telah lulus hingga tahap akhir. Ketiga calon itu diduga cacat administrasi dan etik.

Baca juga: KPU Malinau di Kalimantan Utara Prioritaskan Logistik ke Apau Kayan dan Pujungan

Koordinator Aksi FPDM, Kuanan Dhira Prasida menyebutkan dugaan cacat administrasi dan etik tersebut telah disampaikan sejak tahap penjaringan bakal calon komisioner.

Massa juga menilai Tim Seleksi (Timsel) tidak memiliki etikat baik untuk mengakomodir calon komisioner putra daerah. Mengingat sebagian besar peserta berdomisili di luar Malinau.

"Tiga nama tersebut sudah kami sampaikan di awal. Mereka ini tidak ber-KTP di Malinau. Rata-rata calon komisioner putra daerah sudah digugurkan di awal. Dugaan kecurangan kami terbukti. Karena ketiga nama ini masuk sampai akhir," ujarnya kepada TRibunKaltim.co, Jumat (26/1/2024).

Kuanan menduga proses seleksi yang dilakukan Timsel rawan kecurangan. Dari sepuluh besar calon Komisioner sudah ditentukan sebelum tahapan seleksi dimulai.

Menurutnya, putra daerah sebaiknya masuk ke dalam tahapan seleksi Calon Komisioner. Sebab komisioner sebagai ujung tombak pelaksanaan Pemilu harus mereka yang betul-betul memahami seluk beluk daerah. Hingga kondisi sosial kemasyarakatan.

Baca juga: 4 Bacaleg Daftar Lebih 1 Parpol, KPU Malinau: Silahkan Pilih 1 Parpol Saja

FPDM akan mengawal proses seleksi sebab rawan pelanggaran dan kecurangan. Ketiga nama yang disebut adalah BR, RC dan AN. Satu diantaranya berstatus komisioner aktif.

"Ini akan kami kawal. Kami menolak proses ini yang banyak kejanggalan. Tiga nama ini kita lihat nanti akan lolos dan ini menguatkan kalau nama-nama sudah ditentukan sebelumnya," katanya.

Adapun tuntutan massa aksi ditujukan kepada KPU RI untuk memeriksa dugaan kecurangan proses ini. Termasuk memeriksa latar belakang ketiga nama tersebut.

FPDM juga menilai, tidak hanya administrasi, calon-calon disebut cacat etik. Dikarenakan sejumlah persoalan hukum serta penilaian kinerja oleh KPU RI.

Terpisah, Ketua Timsel Anggota KPU Kabupaten se-Kaltara periode 2024-2029 Ardiansyah mengatakan penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat.

Baca juga: Hari Ini Mulai Pendaftaran Caleg, KPU Malinau Ingatkan Berkas Fisik Wajib Diserahkan

Menurutnya, Timsel sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami sudah berupaya maksimal melaksanakan proses seleksi sesuai ketentuan. Timsel juga telah membuka ruang, melalui tanggapan publik terkait calon yang berpartisipasi selama tahapan," ujarnya.

Terkait sejumlah persoalan yang disampaikan kelompok massa Forum Peduli Demokrasi Malinau (FPDM) dalam aksi demo di Kantor KPU Malinau diapresiasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Terkait dengan prioritas calon putra daerah, Timsel menurutnya telah mengakomodir hal tersebut. Dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen kependudukan bakal calon.

"Kami juga sudah memeriksa dokumen kependudukan, KTP dan para calon ini memang berdomisili di Malinau. Verifikasinya, kami periksa. Di mana domisili yang bersangkutan dan semua sudah sesuai," katanya.

Timsel mempersilahkan masyarakat memeriksa larar belakang sepuluh calon yang lulus dan secara administrasi calon terdaftar berdomisili di Malinau.

Demikian halnya dengan dugaan calon cacat administrasi dan etik, Ardiansyah mengatakan proses kurasi yang ketat telah dilakukan.

Sehingga nama-nama yang lolos tahapan juga telah sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tim juga telah menggalang partisipasi publik melalui tanggapan terhadap bakal calon komisioner. Sehingga hal tersebut telah melewati tahapan berlapis.

"Ada tanggapan masyarakat juga. Memang kami ada mendapatkan terkait domisili calon. Dan setelah kami crosscek, yang bersangkutan juga ber-KTP Malinau. Jadi, nama-nama yang lolos ini sudah melalui proses panjang," ungkapnya.

Terkait upaya hukum yang bakal diajukan dan surat kepada KPU RI dan Ombudsman yang dilayangkan, Ardiansyah mengatakan, ini merupakan hak masyarakat.

Timsel telah berupaya maksimal menjamin proses seleksi komisioner berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan.

"Ini hak masyarakat dan kami apresiasi. Hanya dari Timsel kami sudah berupaya semaksimal mungkin menjamin proses seleksi sesuai aturan," ungkapnya.

ISI TUNTUAN FPDM
1. Menolak seleksi Komisioner KPU Malinau periode 2024-2029
2. Penolakan diduga adanya cacat administrasi dan etik
3. Diduga tiga komisioner cacat etik
4. Calon lokal diduga sudah gugur dari awal penjaringan
5. Diduga 10 besar calon komisioner sudah ditentukan sebelum tahapan seleksi dimulai  (mohammad supri)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya