Ketum Parpol Pengusung Dukung Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi, Sebut Rempang Jadi PR Menkopolhukam

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana mundurnya cawapres Mahfud MD dari kursi Menkopolhukam masih menjadi perbincangan.

Mahfud MD sudah menegaskan dirinya akan meninggalkan Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, tapi pada waktu yang tepat.

Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum bisa memastikan kapan Mahfud MD mundur dari jabatan Menkopolhukam.

Hasto menyebut Mahfud baru akan mundur setelah beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab Menkopolhukam tuntas dikerjakan.

Baca juga: Terjawab Sudah Alasan Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam, Adian Sindir yang Dikawal Paspampres

Baca juga: Survei Elektabilitas Terbaru, Capres Terkuat di Jatim, Jabar, dan Jateng 16 Hari Menuju Pencoblosan

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan (terkait mundur) dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang didukung oleh seluruh ketua umum partai politik (pengusung)," Hasto usai menghadiri Kampanye Terbuka PDIP di Lapangan Sawah Brebes, Bandar Lampung, Minggu (27/8/2024).

Hasto mengatakan, Mahfud masih memiliki "pekerjaan rumah" sebagai Menkopolhukam yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

"Jadi Prof Mahfud ini abdi negara, beliau bertanggung jawab, jadi sebelum mundur segala sesuatunya akan diselesaikan terlebih dahulu," katanya.

Secara spesifik Hasto menjabarkan "pekerjaan rumah" Menkopolhukam yakni kasus tanah dan kejahatan koorporasi serta keuangan.

Meski tidak secara detail menyebut kasusnya.

"Banyak tugas mendesak juga dari Prof Mahfud, persoalan ketidakadilan terkait tanah, kejahatan di dunia koorporasi, keuangan, harus diselesaikan oleh Prof Mahfud," katanya.

"Misalnya ada tuntutan terkait kasus tanah di Rempang, itukan harus diselesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak," tambahnya.

Terkait kapan waktunya Mahfud mundur dari jajaran kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Hasto hanya menyebut menunggu "momen" yang tepat.

"Tentu saja akan kita lihat momentumnya. Sudah ada kesepakatan dengan Pak Ganjar.

Kalau dari pembahasan itu kita cari momentum yang terbaik," katanya.

Luhut Respon Isu Menteri Mundur

Isu bakal mundurnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi, menuai pro dan kontra.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur dikaitkan dengan motif politik tertentu.

Luhut mempersilakan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet.

Bahkan, kata dia, ada yang sudah ditawarkan mundur, namun, tak kunjung mengundurkan diri dari kabinet.

Baca juga: Mahfud MD Buka Suara Usai Dilapor ke Bawaslu Soal Dugaan Penghinaan kepada Gibran Rakabuming

"Silakan aja mundur, sudah ditawarin mundur, enggak mundur-mundur," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Sementara itu, Luhut membantah isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikabarkan akan mengundurkan diri dari kabinet.

"Enggak ada (Sri Mulyani mundur), baik-baik saja," ujarnya.

Respon Maruf Amin

Wakil Presiden Maruf Amin menilai, kinerja kabinet pemerintah tidak bakal terganggu meski Menkopolhuman Mahfud MD mundur dari jabatannya.

Sebab, Presiden Jokowi segera menunjuk pelaksana tugas atau menteri definitif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mahfud kelak.

"Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang terkait dengan polhukam.

Karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Semarang, Jumat (26/1/2024).

Walaupun demikian, Ma'ruf tidak mau mencampuri mengenai siapa yang bakal menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud jika mengundurkan diri karena itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Nanti Presdien akan mempertimbangkan, apa memang perlu menko baru atau sementara dijabat saja sampai akhir, itu hak prerogatif presiden yg menentukan saya kira," kata dia.

Ma'ruf pun mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Mahfud mundur dari kabinet karena menurutnya itu merupakan hak setiap orang.

"Saya kira seperti dikatakan Presiden, kala seseorang mau mundur kan memang haknya ya, artinya tidak ada masalah," ujar Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengakui bahwa ia bakal mundur dari jabatan menko polhukam.

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal.

Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud di Semarang, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Turun Gunung Bantah Muhaimin dan Mahfud MD, Luhut Mau Ajak Cak Imin ke Pabrik Nikel

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Penjelasan Adian Napitupulu

Politikus PDIP Adian Napitupulu menjelaskan alasan Mahfud MD akan mundur dari Pemerintahan Jokowi.

Menurut Adian, pihaknya ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan terhormat.

Adapun Mahfud merupakan cawapres dari Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan PPP.

“Kita mau kemenangan yang benar, kemenangan yang terhormat,” kata Adian dalam talkshow Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (24/1/2024).

Adian mengaku pernah berkomunikasi dengan Mahfud MD melalui sambungan video call.

Saat itu, guru besar hukum tata negara tersebut meminta saran mengenai jabatannya di pemerintah.

Adian pun menyarankan untuk mundur.

Tindakan ini dinilai perlu dilakukan untuk menutup sesedikit mungkin peluang orang yang menggugat atas dugaan konflik kepentingan.

Baca juga: Reaksi Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Gibran sol Pernyataan Jokowi bahwa Presiden Boleh Memihak

“Dan ketika dia sampaikan kemarin sebelumnya ganjar juga ngomong bicara sama pak Mahfud untuk mundur, saya setuju,” ujar Adian.

Adian mengkritik para pihak yang mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan atau pemerintah daerah namun tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

Kemudian, ketika mereka gagal terpilih atau kalah kembali ke jabatannya yang semula.

“Jangan kita enggak mau ninggalin di sini, jadi kalau kalah balik lagi,” tuturnya.

Adian lantas mencontohkan pejabat yang menjadi capres-cawapres maupun ikut berkampanye menjadi blunder ketika mereka tidak mengundurkan diri.

Presiden yang menyatakan ikut berkampanye misalnya, saat ia berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ketentuan ini membuat posisi dan keberadaan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menjadi tidak jelas, apakah mereka tetap boleh melekat pada presiden.

“Yang melekat sama dia Paspampres pergi semua gitu?

Kalau dia jalan ke mana? Enggak boleh.

Itu kan bertentangan dengan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan presiden,” tutur Adian. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen PDI-P Sebut Seluruh Ketum Parpol Pengusung Dukung Mahfud Mundur dari Menkopolhukam"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.