Program Jaksa Masuk Sekolah untuk Cegah Pelajar di Kubar Langgar Hukum

TRiIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat bekerjasama dengan beberapa sekolah menggelar program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Kepala Sub Seksi B Bidang Intelijen Kejari Kubar Dicky Rachman Perdana, mengatakan, program Jaksa Masuk Sekolah bertujuan memberi pengenalan, serta pembinaan hukum sejak dini.

Sehingga anak didiknya tidak terjerumus dan terlibat dalam pelanggaran hukum, seperti tawuran, narkoba, kriminal, serta pelanggaran Undang-undang ITE.

“Melalui kegiatan ini, kita mendekatkan siswa dengan pihak aparat penegak hukum, khususnya dengan Kejari Kutai Barat. Supaya anak itu lebih tahu dan melek hukum. Terlebih dengan UU ITE, seperti penggunaan media sosial.

Agar anak didik kami bermedia sosial yang bijak dan tidak menyebarkan atau membuat berita-berita hoaks, serta tidak membuat tulisan-tulisan yang menyinggung dan melanggar UU ITE,” tegasnya, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Penghitungan Kerugian Negara Keluar, Penyidik Kejari Kubar Langsung Tetapkan Tersangka Dana Hibah

Baca juga: Mantan Petinggi Kampung Linggang Merimun Ditahan Kejari Kubar, Korupsi Dana Desa Rp809 Juta  

Ia menjabarkan beragam kegiatan telah dilakukan. Di mana kegiatan pertama dilaksanakan pada Rabu, 24 Januari 2024 di Aula SMP N 1 Sendawar Barong Tongkok. Dan dilanjutkan pada 25 Januari 2024 di Ruang Aula SMA NEGERI 1 Linggang Bigung Kutai Barat.

Pada program Jaksa Masuk Sekolah ini diikuti oleh puluhan siswa dan para guru yang mengikuti penyuluhan hukum dari Kejari Kutai Barat.

Dicky mengatakan, di samping fungsi penegakan hukum, Kejari Kubar juga melakukan fungsi preventif, yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan penerangan hukum.

Materi yang paling ditekankan dalam kegiatan adalah potensi pelanggaran terhadap Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik/UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik.

“Bagaimana pentingnya wadah ini, untuk pemahaman UU ITE, jadi di UU ITE terbaru nomor 19 Tahun 2016 ada pasal-pasal yang dapat menjerat beberapa pelanggaran, seperti pencemaran nama baik, fitnah dan judi online,” tegasnya.

Ivana menyebutkan, pelanggaran yang paling banyak dilakukan kalangan pelajar adalah pelanggaran pencemaran nama baik melalui platform-platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, Telegram dan lainnya.

Materi lainnya terkait pencagahan penyalahgunaan narkoba, dan penyuluhan hukum, serta pengenalan kejaksaan.

Mengenai narkoba, Dicky menyampaikan tentang bahaya narkoba. Apalagi bagi remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan barang berbahaya ini.

Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk memperluas wawasan dalam menambah pengetahuan, mengenalkan, dan menanamkan nilai-nilai kejujuran bagi para pelajar. Sehingga dapat membentuk karakter yang berbasis hukum.

“Sebagai manusia itu mempunyai kebebasan, namun kebebasan atau hak asasi manusia itu yang harus dibatasi, karena kita sebagai individu tidak boleh melanggar hukum,” tandasnya.