Kampus Ingatkan Presiden, Koalisi Dosen Unmul Tuntut Jokowi tak Boleh Memihak di Pemilu 2024

Tuti mengatakan apa yang terjadi saat ini sudah membuat resah karena sikap dan perilaku para pejabat, elit politik serta hukum yang mengingkari sumpah jabatannya.

Ia menilai para pejabat negara memilih untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang Pemilu.

"Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Tuti mengajak seluruh Sivitas Akademik Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan.

Wanita yang kenakan toga itu ingin Pemilu 2024 ini bisa dikawal agar menghadirkan demokrasi yang adil, jujur dan bermartabat.

"Kami mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan," terangnya.

"Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," tambahnya.

Deklarasi dari Unhas

Sedangkan dari Makassar, Forum Guru Besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) juga menyatakan sikap melihat kondisi demokrasi di Indonesia. Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi
memimpin deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2) Para guru besar Unhas ini membuka deklarasi menyanyikan lagu "Padamu Negeri".

Mereka mengingat perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.

"Setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden/Wakil Presiden R.I. 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional, maka Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap," ujar Prof Triyatni Martosenjoyo.

Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

"Kedua Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," tegas Prof Triyatni

Ketiga, Meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.

"Keempat menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," lanjut Prof Triyatni.

Baca juga: Pengganti Mahfud MD Diprediksi Sosok yang Loyal ke Jokowi, Ini Nama yang Mengemuka Versi Pengamat