Kampus Ingatkan Presiden, Koalisi Dosen Unmul Tuntut Jokowi tak Boleh Memihak di Pemilu 2024

Petisi Bulaksumur

Presiden Jokowi yang panen kritikan bermula dari Guru Besar UGM dan sivitas akademika yang menyoroti kepemimpinannya melalui Petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1).

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.

Petisi Bulaksumur itupun menjadi trending x pada Kamis (1/2).

Menurut Koentjoro, petisi dari civitas akademika UGM disampaikan setelah mencermati banyaknya penyimpangan prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

Menyusul Petisi Bulaksumur dari UGM, sejumlah kampus lain ramai-ramai mulai menyuarakan kritik terhadap Presiden. Seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kemudian kemarin dari Jakarta, sivitas akademika Universitas Indonesia (UI), dari Padang, Universitas Andalas dan dari Banjarmasin,

Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) juga melayangkan kritik kepada Jokowi.

Pembacaan pernyataan dari kampus Unlam diwakili Ketua Senat sekaligus Guru Besar dari Fakultas Hukum, Prof Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat Unlam Banjarmasin, Jumat (2/2).

Dalam pernyataannya, para sivitas akademika ULM mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 agar menjalankan proses demokrasi berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Bangsa itu berdiri di atas negara hukum dan demokrasi, demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, rakyat itu berpegang pada negara hukum atau konstitusi. Pada saat konstitusi sedang proses dikoyak- koyak, maka kita harus menyikapi, jangan dibiarkan,” katanya.

Kritik terhadap Jokowi masih akan berlanjut, mengingat sejumlah kampus dan sivitas akademika lainnya telah menyusun agenda demokrasi.

Hari ini, Sabtu (3/2), Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung menggelar agenda Seruan Padjajaran dengan tema Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat di Gerbang Utama

Kampus Dipati Ukur

Selain Unpad, Universitas Muhammmadiyah Yogyakarta juga mengundang seluruh sivitas akademika untuk berkumpul di Bundaran Air Mancur, Bundaran AR Fachruddin UMY dengan acara bertema Mengawal Demokrasi Indonesia Berkeadaban.

Selanjutnya, Senin (5/2) Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta akan menggelar Seruan Moral Menyelamatkan Demokrasi Indonesia di Halaman Islamic Center Kampus 4 UAD.

Respons Jokowi 

Sementara itu Jokowi tidak banyak komentar menyikapi pernyataan yang dikeluarkan oleh sivitas akademika UGM dan UII.

Presiden yang didampingi Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana dan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo tak banyak bicara saat dimintai tanggapannya di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2024) lalu.

"Itu hak demokrasi ya,” ujar Jokowi sambil tersenyum kecil.

Mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Solo itu terus berlalu meninggalkan wartawan untuk menyapa pedagang dan warga yang berada di Pasar Kota Wonogiri.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai kritikan terhadap Presiden Jokowi adalah vitamin untuk melakukan perbaikan.

Ari menilai, perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar, terlebih terjadi jelang Pemilu. (uws/tribunnetwork)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.