Nobar Debat Kelima Pilpres 2024, Chemistry 01 dan 03, 02 Pastikan Kelanjutan Pembangunan IKN

Bahkan kata dia, Presiden Jokowi hanya mengumbar janji untuk mendatangkan investor di IKN.

"Jadi kita tidak boleh terjebak pada persoalan mendukung dan menolak IKN, tapi kita evaluasinya harus objektif tadi sumber dana kemudian manfaat IKN itu apa sih buat rakyat Kaltim? Saya ingin tahu aja apa manfaatnya IKN buat Kaltim," pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Partai Hanura Kaltim, Surpani Sulaiman dan Ketua Partai PKB Kaltim, Syafruddin mendukung revisi UU Cipta Kerja saat Nobar Debat Capres putaran terakhir yang digagas Tribun Kaltim, Minggu (4/2/2024).

Menurut Surpani, pasangan capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki kesamaan.

Baca juga: Kemeriahan Nobar Debat Capres di Rumah Pemenangan AMIN Samarinda, Bukan Hanya Oke, Tapi The Best

Untuk diketahui, dalam nobar ini, Syafruddin mewakili tim pemenangan daerah capres 01 Anies-Muhaimin.

Sementara Surpani mewakili tim pemenangan daerah capres 03, Ganjar-Mahfud.

"Ada chemistry dan kesamaan antara 01 dan 03. Sama-sama dilahirkan dari kluster kepala daerah yang notabenenya memiliki pengalaman dalam memimpin daerah itu," ungkapnya.

Saat ditanyai Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim sekaligus pemandu diskusi, Ibnu Taufik Juwariyanto terkait pendapatnya tentang rencana revisi UU Cipta Kerja, Surpani mengaku telah mengunjungi sekitar 52 desa di Penajam Paser Utara.

Ia mendapati adanya pergusuran lahan secara paksa sehingga hak-hak warga terabaikan. Jadi, menurutnya, undang-undang Cipta Kerja harus direvisi.

“Jadi kalau ada calon presiden yang menyatakan pro terhadap IKN, tapi di satu sisi sebenarnya melakukan penindasan terhadap warga sekitar, ini agak naif sebenarnya," jelasnya.

Baca juga: Tim Pendukung Saling Bersorak Saat Nobar Debat Capres, Pendukung Prabowo-Gibran Paling Nyaring 

Sebab, menurut dia, pasal demi pasal undang-undang Cipta Kerja hampir 80 persen merugikan masyarakat dan menguntungkan pengusaha.

Bahkan, ia menganggap, UU ini lahir secara "prematur" sehingga harus diubah baik dari sistem hingga lembaga politiknya.

"Makanya lembaga politik itu harus diubah sistem dan orangnya. Kalau di dalamnya orang-orang yang dikontrol dengan kekuasaan dan duduk di legislatif karena uang, bisa dipastikan negara akan hancur. Karena bukan bicara kepentingan rakyat, tapi kepentingan siapa yang memberikan kekuasaan itu," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.