Civitas Akademika Universitas Mulawarman Berkumpul di Rektorat Nyatakan Sikap Awasi Pemilu 2024

Kemudian, meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024 ini.

"Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu," sambung Prof. Aswin.

Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.

"Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita," tandas Prof. Aswin

Istana itu Bebal 'Punya Telinga tetapi Tidak Bisa dengar Keluhan Publik'

Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah juga turut menambahkan terkait kritik kepada Presiden Jokowi dari kalangan kampus yang kini tengah bergulir.

Menurut pria yang akrab disapa Castro ini, bahwa pihak istana yakni Presiden sendiri dibantu oleh staf-nya dan Menteri-nya kembali merespon apa yang kini dilakukan para civitas akademika.

"Apa yang disampaikan istana yang seolah-olah ingin membusukkan gerakan teman-teman di kampus ini, dengan mengatakan bahwa gerakan partisan dan ditunggangi atau sebagainya, bentuk respon ini menggambarkan kekuasaan panik atas aksi teman-teman ini, kita akan terus sampaikan pesan dan kritik ke pemerintah," tegas Castro.

Tekanan yang bergulir juga diduga sampai melibatkan aparat penegak hukum (APH) yang mendatangi rektor-rektor untuk meminta membuat testimoni terkait pemerintahan Jokowi yang berjalan baik.

"Sampai sejauh ini belum (ada tekanan) tetapi memang, ada juga yang terpengaruh karena pihak istana yang menegaskan bahwa ini gerakan partisan dan ditunggangi. Misal, ada polisi yang mendatangi rektor-rektor untuk membuat testimoni juga," tukasnya.

Castro menegaskan, pihak istana yang malah menuding balik gerakan kampus ini, tentu dilihatnya bahwa pemerintah sangat anti kritik.

"Presiden atau istana mau mendengar mestinya terbuka dengan kritik. Tetapi selama ini istana seolah-olah bebal, seperti punya telinga tetapi tidak mendengar apa yang jadi keluhan publik. Kalau istana akomodatif, pasti mendengar seluruh keluhan publik," kritiknya.

Potensi Pelanggaran Pemilu Ada tapi Presiden sudah Menabrak Aturan

Begitu pula dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unmul, Saiful dari analisanya mengungkapkan bahwa potensi pelanggaran sangat kuat terjadi.

Mengapa demikian? Menurutnya, potensinya besar melihat posisi incumbent yang tidak terkendali, sudah diluar batasan normal.