Bahas Film Dirty Vote, Hasto Tak Menyangka Jokowi Berubah Seperti Itu, Bongkar yang Dialami PDIP

Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.

“Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis.

Baca juga: Terjawab Sudah Siapa Connie Bakrie Sebenarnya, Bongkar Prabowo akan Digantikan Gibran Dalam 2 Tahun

Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” kata Joni.

20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Film ini dibintangi oleh Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Dalam film ini ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu sekalipun menabrak tatanan demokrasi.

Koalisi masyarakat sipil mengatakan, penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data.

Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.

Pesan yang Ingin Diungkap Bivitri dan Feri Amsari dalam Dirty Vote

Film dokumenter Dirty Vote yang baru saja dirilis menjadi perbincangan di lini masa hingga memicu perdebatan disejumlah pihak.

Lalu pesan apa yang ingin diangkat dalam film di masa tenang pemilu ini?

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut, film dokumenter Dirty Vote menjadi rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi Indonesia saat ini.

"Kekuasaan disalahgunakan terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (12/2).

Dalam karya besutan Dandhy Laksono ini ada dua pesan yang ingin diangkat.

Baca juga: Tak Terdaftar di DPT, Apakah Bisa Tetap Nyoblos ke TPS? Simak Ketentuan KPU pada Pemilu 2024

Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana proses pemilu berlangsung, apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi.