Nasdem, PKB, PKS yang Usung Anies-Muhaimin Siap Gabung PDIP Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pilpres

TRIBUNKALTIM.CO - Tiga partai politik (parpol), Nasdem, PKB dan PKS yang mengusung paslon nomor urut 01, Anies-Muhaimin siap gabung PDIP untuk menggulirkan Hak Angket kecurangan Pilpres 2024. 

Pernyataan kesiapan parpol pengusung Anies-Muhaimin untuk bergabung dengan PDIP menggulirkan Hak Angket kecurangan Pilpres 2024 ini disampaikan usai pertemuan tiga Sekjen parpol di Nasdem Tower, Kamis (22/2/2024).

Sebelumnya, capres 03, Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan PPP telah menyuarakan untuk menggulirkan Hak Angket kecurangan Pilpres 2024.

Menurut Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan tiga sekjen parpol pengusung Anies-Muhaimin itu, satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo.

Baca juga: Terjawab Alasan Denny Indrayana Sebut Usulan Hak Angket dari Ganjar-Anies Layu Sebelum Berkembang

Baca juga: Hitungan Akbar Faisal Soal Peta Kekuatan Peluang Hak Angket, Sorot Keseriusan PPP, PKB, Nasdem

Baca juga: Ganjar Dorong Hak Angket dan Interpelasi Kecurangan Pemilu, AHY Ajak Ganjar dan Anies Move On

Hak angket DPR digulirkan guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

“Kemudian kita sharing seperti yang anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi dalam konferensi pers, Kamis.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi.

Semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelas dia.

“Mengapa hak angket kita dukung, kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapapun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” kata Hermawi.

Namun, Nasdem, PKS dan PKB meminta kepada PDIP selaku inisiator, agar sama-sama menghormati dan memberikan kesetaraan dalam urusan pengguliran hak angket ini.

“Dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada kesamaan equal.

Itu yang kami inginkan kalau nanti kami bersama PDIP dan mungkin PPP kalau sama-sama menggulirkan hak angket,” ungkap dia.

Siapkan Data

Baca juga: Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, lewat Hak Angket DPR atau Gugatan ke MK, Mana Lebih Berpeluang?

Nasdem, PKS, dan PKB pun kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya.

Tiga partai kini menunggu tindak lanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.

“Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya.

Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Langkah Politik Jokowi Gaet Demokrat Masuk Kabinet, Counter Upaya Hak Angket, AHY: Harus Move On

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Maka, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara.

Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.

Ganjar juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban.

Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada.

Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar.

Baca juga: Jika Hak Angket Digulirkan, Ini Hitung-hitungan Jumlah Kursi di DPR, Apa Jokowi bisa Dilengserkan?

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 3 Parpol Pendukung Anies-Muhaimin Siap Gabung PDIP Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 dan Nasdem Siap Gabung PDIP Gulirkan Hak Angket: Kami Siap Sekutu dengan Siapapun yang Punya Itikad Baik.