Tahun Lalu Beri Kritik, Kini AHY sebut Siap Ikut Jokowi Tinggal di IKN Nusantara

Adapun hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 9 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan 10 paket pengadaan tanah.

Sementara yang masih dalam tahap pengerjaan ada 11 paket pengadaan tanah yang terus diakselerasi penyelesaiannya.

"80 persen sudah tuntas (pengadaan tanahnya) masih tersisa 20 persen yang perlu dikawal dengan baik, sehingga harapannya 100 hari kerja Menteri ATR/Kepala BPN yang baru ini bisa kita tuntaskan," ujar AHY dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN pada Kamis (29/02/2024).

Dengan selesainya seluruh paket pengadaan tanah IKN, ia berharap memperlancar pengembangan kawasan.

"Mudah-mudahan itu semua bisa mendukung secara penuh pengembangan kawasan dan kita berharap bukan hanya KIPP tetapi juga lokasi pendukung strategis lainnya," tuturnya.

Selain itu, dengan menyiapkan lahan yang clean and clear di IKN, ia berharap kepastian hukum hak atas tanah bisa mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

"Dengan demikian, IKN bukan hanya menyedot investasi tetapi bisa mengembangkan ekonomi, bukan hanya tentunya di sekitar IKN tapi juga secara nasional," pungkas AHY.

Baca juga: 9 Petani di Penajam Dituduh Ancam Pekerja Bandara VVIP IKN, JPKP Minta Penangguhan Penahanan

Kritik AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia menganggap, pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.

“Semangatnya kita enggak ada masalah.

Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” sebut AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Maka, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurutnya, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang).

Baca juga: Reaksi LBH Samarinda soal 9 Orang Ditangkap Polisi karena Polemik Pembangunan Bandara VVIP IKN