Terkesan Dipaksakan, Rencana Upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara Dinilai Banyak Kekurangan

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara menjadi sorotan.

Wacana menggelar Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara ini sudah lama digagas Presiden Jokowi.

Namun melihat perkembangan pembangunan IKN Nusantara saat ini, rencana Upacara Kemerdekaan HUT RI 17 Agustus 2024 menjadi terkesan dipaksakan.

Simak perkembangan terkait rencana Upcara HUT Kemerderkaan RI 17 Agustus 2024 di IKN NUsantara. 

Baca juga: IKN Nusantara akan Jadi Ibu Kota, PKS Yakin Rakyat Berontak Jika Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Baca juga: Perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kemensetneg Jelaskan Persiapannya

Baca juga: Persiapan Upacara 17 Agustus di IKN Nusantara Mulai Dibahas, Paskibra sudah Terbentuk Maret

Pihak Otorita IKN baru-baru ini telah memberikan konfirmasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Menurut OIKN, Jokowi akan memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 dikarenakan pembangunan tahap pertama IKN hampir selesai.

Menyikapi pernyataan OIKN tersebut, Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, menganggap wacana tersebut terkesan dipaksakan. 

 "Kalau saya melihat ini seperti dipaksakan karena ini wacana sudah lama bahwa presiden akan melaksanakan upacara di IKN.

Karena itu kan segala skema dan skenario diarahkan kesana," kata Trubus, Selasa (12/3/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Namun, dari segi efektivitas kesiapan, masih ada kekurangan.

Pada bulan Juli 2024, hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baru akan selesai sebanyak 12 tower. 

Sementara itu, bulan September 2024 akan melanjutkan dengan 21 tower, dan pada November 2024 akan selesai 14 tower lagi.

Total hunian ASN yang akan rampung adalah 47 tower sekitar akhir November 2024.

Trubus juga menyoroti bahwa data yang ada masih belum lengkap dan fasilitasnya juga belum tersedia sepenuhnya.

Baca juga: Alasan Khusus Jokowi Minta Upacara 17 Agustus 2024 Harus Digelar di IKN Nusantara Terungkap

Misalnya, tempat perbelanjaan masih belum dibangun.

Dia menambahkan bahwa insentif atau dukungan yang ditawarkan pemerintah untuk ASN yang akan dipindahkan masih belum cukup meyakinkan mereka untuk memulai kehidupan baru di sana.

Meskipun telah ada tawaran berupa tunjangan atau uang saku, detailnya masih belum jelas.

Pemerintah rencananya akan memindahkan 3.246 ASN ke IKN pada tahap pertama dari Juli hingga November 2024, sementara hunian yang siap hanya mencapai 1.740 unit.

Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan Undang-Undang IKN dibagi menjadi lima fase:

- Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggaraan pemerintahan,

- Fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN,

- Fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government,

- Fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0, dan

- Fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan kecerdasan buatan (AI).

Tambah 6 Ribu Pekerja Jelang 17 Agustus

Kementrian PUPR terus mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca juga: Persiapan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, PLN Pasok Listrik 100 Persen Berbasis Energi Bersih

Diketahui, 6 bulan lagi upacara 17 Agustus pertama akan digelar di Istana Presiden yang baru di IKN.

Akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur di IKN pun dilakukan.

Terbaru, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra, Selasa (27/2/2024) mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi tertarik berkantor di IKN, membersamai Menteri Basuki yang akan tinggal di RTJM pada Bulan Juni.

"Dengan demikian kami harus mempersiapkan kediaman presiden.

Mungkin Maret mulai dibangun, dan Juli 2024 ditargetkan tuntas," ucapnya.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan sejumlah strategi akseleratif guna mengejar target yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama Sekretariat Presiden (Setpres) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Menurut Indra, tahapan percepatan pembangunan infrastruktur dibahas pada setiap pekan dalam rapat koordinasi dengan Setpres dan Tim Gabungan Percepatan Pekerjaan Infrastruktur IKN.

Ada skenario khusus untuk upacara peringatan HUT ke-79 RI dengan langkah-langkah percepatan yang telah disepakati bersama.

"Hal ini karena pembangunan IKN adalah tanggung jawab bersama, lintas sektor, lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Otorita IKN (IKN).

Jadi koordinasi, sinergi, dan integrasi demikian penting," papar Indra.

Dia mengungkapkan strategi akseleratif tersebut adalah dengan menambah peralatan kerja, jam kerja dalam tiga giliran (shift), dan jumlah pekerja konstruksi.

Tambahan pekerja konstruksi diestimasikan sekitar 6.000 orang dari yang ada saat ini yang sudah mencapai 15.000 orang.

Baca juga: Sekprov Sri Wahyuni Sebut Lawatan Komisi II DPR Pastikan 17 Ribu ASN Upacara 17 Agustus 2024 di IKN

Untuk mengakomodasi tambahan jumlah pekerja konstruksi ini, akan dibangun 12 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) dengan kapasitas 500 pekerja per tower.

"Sebanyak 8-9 tower HPK akan mulai dikerjakan konstruksinya pada Juli 2024, seraya menunggu kepastian dari OIKN," sebut Indra.

Indra mengemukakan, para pekerja tambahan ini akan melaksanakan percepatan di infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas yang target penyelesaiannya paling dekat yakni di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Mereka akan mengerjakan Kawasan Istana Presiden yang mencakup pengaspalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Barat, Istana Negara, Istana Presiden, dan Lapangan Upacara.

"Teman-teman Direktorat jenderal (Ditjen) Bina Marga yang melaksanakan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Barat sebagai akses upacara sudah sampai pada tahap top level atau final treat aspal, kami bersama-sama mengerjakan ini dengan akurasi tinggi," beber Indra.

Demikian halnya dengan komponen utilitasnya seperti jaringan listrik, air bersih layak minum, serat optik untuk jaringan internet nirkabel, yang dibangun dalam multi utility tunnel (MUT) juga paralel dikejar penyelesaiannya.

Masing-masing dari bangunan dan infrastruktur tersebut harus siap digunakan pada April 2024.

Kapasitas 8.700 Peserta

Terkait jumlah peserta yang akan mengikuti upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Indra mengatakan sedang dipersiapkan dengan matang segala kebutuhannya.

Termasuk hunian untuk pasukan keamanan dengan jumlah total sekitar 1.500-2.000 orang.

Sedangkan peserta upacara VVIP sekitar 5.000 orang. Sejatinya, Lapangan Upacara dirancang dengan kapasitas 8.700 orang.

"Tapi rasanya kan tidak mungkin semua dari ribuan orang itu tinggal di IKN.

Sebagian besar akan mengandalkan Balikpapan dan Samarinda. Ini tugas desk lain dalam Tim Gabungan yang dibentuk Setpres ya," ungkap Indra.

Pendek kata, tegas Indra, tugas yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR yakni persiapan infrastruktur sudah ditargetkan Juni sudah tuntas untuk kemudikan dilakukan comissioning pada Juli.

Dia memastikan, pembangunan infrastruktur difokuskan pada kualitas, keberlanjutan, kecermatan, ketepatan, berbasis teknologi dan sains, serta memiliki estetika tinggi.

"Sehingga laik untuk digelarnya upcara kemerdekaan 17 Agustus 2024 nanti," tuntas Indra.

Baca juga: Swasta Masuk, IKN Nusantara Sudah Ramai Bangunan Saat Upacara 17 Agustus 2024

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menuju Peringatan HUT ke-79 RI, Jokowi Direncanakan Tinggal di IKN"