Akhirnya Pengadilan Rakyat Dimulai, BEM Unpad Sorot Hak Angket Lambat, Minta BEM Lain Beraksi Juga

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi Pengadilan Rakyat dimulai.

Adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjajaran (Unpad) yang memulai Pengadilan Rakyat tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Rakyat diutarakan dosen dan guru besar di UGM untuk merespon dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Terbaru, BEM Unpad bakal menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senin (18/3/2024).

Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza mengatakan, aksi tersebut diberi tema 'Pengadilan Rakyat'.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024 Hari Ini, Suara AMIN Menurun Ganjar Bukan 16 Persen, Sisa 5 Provinsi

Baca juga: 3 Pakar Pimpin 1.000 Pengacara AMIN Bongkar Kecurangan Pilpres, Ada Refly Harun, Mengacu Dirty Vote

Tak hanya BEM Kema Unpad, Fawwaz menyebut, kegiatan ini rencananya akan diikuti seluruh mahasiswa se-Jawa Barat.

"Aksi nanti juga akan melibatkan Aliansi Mahasiswa se-Bandung Raya, tema kami adalah untuk keadilan rakyat di rezim pada saat ini khususnya pada Presiden Joko Widodo," katanya ditemui di Sekretaris BEM Kema Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (17/3/2023).

Ia mengaku konsolidasi sudah berlangsung selama dua kali dengan mahasiswa pelbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

Menurutnya, aksi tanggal 18 besok bukan merupakan puncak, namun pemantik bagi mahasiswa di provinsi lain, seperti Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, dan Papua.

"Kita akan berangkat ke Jakarta dan kemungkinan besar kita akan mencoba ada aksi di Bandung setelah itu kita coba koordinasi dengan wilayah lain yang mana nanti kita akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta," ujarnya.

Fawwaz mengungkapkan, ada beberapa hal yang disoroti oleh BEM Kema Unpad terhadap rezim Jokowi.

Ia memandang Istana sudah penuh dengan kebohongan, bahkan penuh dengan intrik politik serta kepentingan politik.

"Kita melihat kemarin bansos dipolitisasi kita juga melihat rezim ini mengotak-atik banyak hal, dan demokrasi sedang direduksi dan tambah diperparah rakyat sedang menjerit karena harga bahan pokok sedang naik," tuturnya.

Baca juga: Zainal Arifin Mochtar-Guru Besar UGM Dorong Pengadilan Rakyat, Refly Harun Serukan Parlemen Jalanan

Baca juga: Respons Kapolri Listyo Sigit Saat Tim Ganjar-Mahfud Mau Hadirkan Kapolda di MK, Usut Pemilu Curang

Ia melihat, tak ada itikad baik atau mitigasi dari pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang tengah beredar di masyarakat.

"Padahal masyarakat sudah menjerit kesakitan.

Oleh karena itu kami melihat ini dan mencoba mengkomunikasikan dan mengaudiensikan tapi memang tidak ada itikad baik dari pemerintah," ungkapnya.

Fawwaz beranggapan, tak bergemingnya pemerintah merupakan sinyal bahwa mahasiswa harus turun ke jalan untuk kembali mengingatkan pemerintah.

"Sehingga kami turun ke jalan dengan menggunakan aksi massa merupakan satu-satunya jalan untuk kita lakukan karena pemerintah sudah tidak ingin mendengarkan kami lagi," beber dia.

Sorot DPR

Menghadapi situasi nasional terutama pasca-pemilu, tak sedikit masyarakat atau mahasiswa yang berharap pada hak angket yang rencananya akan digulirkan beberapa fraksi partai politik di legislatif.

Namun, sambung dia, legislator cenderung terlambat menggulirkan hak angket.

"Hak angket itu ingin betul-betul dilakukan seharusnya sudah dilakukan dari tahun kemarin.

Karena banyak pelanggaran yang dilakukan rezim atau eksekutif sudah terlampau banyak," ucap dia.

Baca juga: Anies Tak Tinggal Diam Luhut Minta Pihak yang Terus-Terusan Kritik Pemerintah Pergi dari Indonesia

Baca juga: Terbaru Hasil Real Count Pilpres 2024, Ganjar Dapat Telur, Prabowo Menang di 33 Provinsi, Anies?

Dia menilai, tahun ini banyak terjadi pembangkangan konstitusi, mulai Mahkamah Konstitusi (MK) dan Udang-Undang Dasar (UUD).

"Tapi nampaknya dari DPR itu tidak melakukan pengawasan dengan benar.

Oleh karena itu apabila lembaga-lembaga formal seperti DPR dan DPRD tidak dapat bekerja dengan baik, maka kami mahasiswa dan masyarakat akan siap untuk menjadi orang yang mengawasi pemerintah dan menuntut kepada pemerintah itu sendiri," ungkapnya.

"Oleh karena itu kami bertekad untuk membuat sebuah Pengadilan Rakyat untuk mengadili rezim pada saat ini," pungkasnya.

Zainal Arifin Mochtar Dorong Pengadilan Rakyat

Dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus disuarakan.

Kali ini datang dari Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar yang mendorong adanya Pengadilan Rakyat.

Sebelumnya, muncul wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, hingga kini wacana hak angket tersebut terkesan jalan di tempat.

Terbaru, Zainal Arifin Mochtar menyerukan perlunya gerakan pengadilan oleh rakyat untuk menyikapi kondisi bangsa saat ini.

Seruan itu disampaikan dalam acara gerakan Kampus Menggugat di Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (12/3/2024).

Perwakilan dari sejumlah universitas turut hadir dalam acara ini.

Baca juga: Demokrat dan PAN Langsung Respons Isu Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Terjawab Alasan Airlangga Minta Jatah 5 Menteri, 90 Persen Pemilih Golkar Coblos Prabowo, Sikap PAN

Tak hanya Zainal Arifin Mochtar, Wakil Rektor UGM Arie Sudjito juga terlihat hadir.

Ia pun sempat menyampaikan orasi dalam acara, begitu pula dengan Guru Besar Psikologi UGM Prof Koentjoro.

Kemudian, seniman Butet Kartaredjasa hadir pula mengenakan pakaian berwarna merah jambu.

Gerakan Kampus Menggugat mengajak kalangan akademisi dari setiap universitas untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang dinilai terkoyak selama lima tahun terakhir. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hari Ini, BEM Kema Unpad Gelar Aksi 'Pengadilan Rakyat' di Jakarta"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.