Blak-Blakan, Hasto Akui Ada Jurang Pemisah Antara Jokowi dan PDIP Soal Isu Golkar, Singgung Karakter

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming menyeberang ke Golkar jadi perbincangan.

Pasalnya, selama ini diketahui Jokowi dan Gibran merupakan kader PDIP.

Soal isu ini, Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto buka suara.

Hasto bahkan menyinggung soal karakter dalam berpolitik.

Menurutnya, isu bergabungnya Jokowi dan Gibran merupakan bagian dari dinamika politik Pemilu 2024, sebelum akhirnya menyinggung soal karakter seseorang.

Baca juga: Viral Pria Meninggal Diduga Usai Diadang Paspampres Jokowi saat Mau Shalat Jumat, Asintel Membantah

"Tapi apa yang terjadi di PDI Perjuangan, saya pikir juga akan membangun kesadaran elite bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik.

Politik itu bukan sekadar elektoral, politik itu membangun peradaban," kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Saat ditanya apakah PDIP akan rela melepas Jokowi dan Gibran, Hasto mengatakan bahwa saat ini ada jurang yang membedakan antara kedua sosok itu dengan PDIP.

"Sudah kami sampaikan ada satu jurang yang membedakan.

Karena ini berkaitan dengan karakter," jelasnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini berpandangan, PDIP adalah partai yang memiliki tanggung jawab sejarah dengan membawa nilai-nilai perjuangan Presiden Pertama RI Soekarno.

Tanggung jawab itu, menurut Hasto, sudah dibuktikan melalui perjuangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menentang rezim Presiden Kedua RI Soeharto yang dinilai otoriter.

"Dan itu mewarnai menjadi kultur dan karakter dari PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dengan menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Usulan ini disuarakan oleh sejumlah kader Golkar yang menganggap Jokowi telah menjadi bagian dari Golkar karena pernah memimpin asosiasi pengusaha di bawah partai beringin pada masa Orde Baru.

Namun demikian, mencuatnya usulan ini tak serta-merta mendapat sambutan positif dari sejumlah kader di daerah karena mereka berkeinginan supaya Airlangga kembali melanjutkan tampuk kepemimpinannya.

Baca juga: Wacana Jokowi Bakal Gabung, Wakil Ketua Umum Golkar sebut Menanti PDIP, Perlu Pernyataan Tegas

Analisis Pengamat

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehingga akan terasa tidak lumrah jika di akhir jabatannya justru bergabung ke Partai Golkar.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024).

“Yang ingin saya katakan adalah apa pun judulnya, per hari ini Jokowi masih kader PDIP.

Jadi wali kota, jadi gubernur, kemudian jadi presiden dua periode, wajah Pak Jokowi itu adalah wajah PDIP,” jelasnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Jika pada masa akhir kepemimpinannya dan tidak lagi menjadi presiden, Jokowi kemudian bergabung ke Golkar, maka akan ada anggapan bahwa itu sesuatu yang tidak lumrah.

“Kalau di end of the day-nya atau di masa akhir pengurusan Pak Jokowi atau ketika Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya tak lagi jadi presiden kemudian ke Golkar, orang tentu menganggap ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita.”

“Seakan-akan memang ada sesuatu yang serba mudah yang dialami oleh Pak Jokowi, tak lagi di PDIP kemudian ada tempat berlindung namanya beringin,” ujarnya.

Awalnya, dalam dialog tersebut, Adi menjawab pertanyaan apakah ia melihat bahwa Golkar seperti membeli karpet merah kepada Jokowi untuk bisa menjadi ketua umum.

“Kalau saya  membaca statement-nya Abu Rizal Bakrie (Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar) dan Bang Ridwan Hisjam (anggota Dewan Pakar Partai Golkar) ini sebenarnya bahwa ada peluang dari pihak outsider kalau yang dipersoalkan adalah terkait dengan hal ihwal administratif seperti AD/ART dan kepengurusan,” bebernya.

Baca juga: Jokowi vs Airlangga? Harumnya Takhta Tertinggi Partai Golkar, DPD Golkar Solid Bersama Airlangga

“Karena keputusan puncak terkait apakah seseorang bisa maju atau tidak di Golkar sebagai ketua umum itu kan kuncinya ada di AD/ART yang saya kira memang keputusan tertingginya ada di munas.”

Menurut Adi, hal itu merupakan kabar baik karena itu berarti siapa pun sosok di luar Golkar berpeluang menjadi ketua umum jika AD/ART diubah dan disetujui oleh pengurus daerah.

“Ini yang menurut saya kan kabar baiknya, artinya, jadi siapa pun sebenarnya di luar Golkar itu sangat mungkin untuk menjadi ketua umum.

Tapi kan footnote (catatan kaki)-nya agak tebal menurut saya, harus mengubah AD/ART yangdisetujui oleh seluruh daerah.”

Per hari ini, lanjut Adi tak ada satu pun pengurus di daerah, terutama DPD tingkat I yang memberikan pernyataan secara terbuka mendukung Jokowi atau mengusulkan perubahan AD/ART untuk mengakomodasi isu-isu yang berkembang, terutama tentang Jokwi yang dikait-kaitkan dengan Ketua Umum Golkar.

“Kedua, yang ingin saya katakan adalah ini akan menjadi satu preseden yang menurut saya pertama dalam sejarah, terutama di Golkar, ya,” kata dia.

“Sekali pun disebut tadi bahwa Pak JK, Pak Ical bukan Golkar seperti yang dibayangkan orang, awalnya juga adalah misalnya hanya sebatas kader biasa, pengurus biasa, atau terafiliasi dengan Golkar tapi bisa menjadi ketua umum.”

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan Jokowi merupakan kader Golkar.

“Nah, Pak Jokowi ini adalah kader Golkar. Saya sudah menyampaikan, sejatinya Pak Jokowi kader Golkar,” tuturnya.

“Memang tidak pernah duduk di kepengurusan, tapi dia melaksanakan yang namanya Karya Siaga Gatra Praja, jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan,” tegasnya.

Baca juga: Dugaan Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024 Jadi Sorotan di Sidang PBB, Timnas AMIN: Harusnya Malu

Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Jokowi pernah menjadi pengurus asosiasi mebel Indonesia pada tahun 2002, yang artinya merupakan kader Golkar. Pada saat itu, lanjut Ridwan, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar.

“Pak Jokowi ini pengurus asosiasi mebel Indonesia di tahun 2002, mulai 1997, zaman Orde Baru.”

Dalam dialog tersebut, Ridwan juga menjawab pertanyaan host tentang pernyataan Abu Rizal Bakrie, mantan Ketua Umum Golkar, yang menyebut AD/ART bisa  diubah jika pengurus di daerah setuju.

“Jadi begini ya, Golkar itu partai terbuka, jadi semua bisa, tidak ada masalah. Saya sudah pernah bersdiskusi juga dengan Mas Adi.”

“Yang namanya Pak JK itu juga bukan lima tahun jadi pengurus DPP Partai Golkar. Pak Abu Rizal Bakrie pun juga bukan pengurus DPP Partai Golkar selama lima tahun,” tambahnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDIP"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.