Terbongkar! Jatah APBN Buat IKN Nusantara di Era Prabowo Cuma Rp 20 Triliun, Mustahil tak Ditambah

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara menyedot rupiah tak sedikit.

Kekhawatiran penggunaan APBN yang berlebihan untuk pembangunan IKN Nusantara telah diingatkan sejak lama oleh para ekonom dan akademisi.

Saat ini saja, total anggaran IKN Nusantara dari APBN selama 2023-2024 sudah mencapai Rp 70 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah berkomitmen hanya menggunakan APBN 20 persendari total anggaran pembangunan IKN Nusantara.

Nah, 20 persen dari total anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun, kira-kira sekitar Rp 90 triliun.

Terbongkarlah, jatah APBN buat pembangunan IKN Nusantara di Era Prabowo cuma Rp 20 Triliun.

Mustahil penggunaan APBN tak ditambah saat Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

Baca juga: JPKP Minta Status Tersangka 9 Petani Dibatalkan, tak Berniat Halangi Bandara VVIP IKN Nusantara

Baca juga: OIKN Ungkap Sosok Bandung Bondowoso di Proyek IKN Nusantara: Bekerja Nonstop selama 24 Jam

Baca juga: Profil Apansyah, Kini Terpilih jadi Ketua AMPI Kaltim, Ambil Peran dalam IKN Nusantara

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diprediksi bakal meningkat di zaman Presiden Prabowo.

Prabowo yang terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029 telah berulang kali menyebutkan akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad memprediksi, alokasi pendanaan IKN dari APBN sebesar 20 persen akan meningkat pada zaman Prabowo.

Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah hanya akan menggunakan 20 persen dari APBN untuk pembangunan IKN. Sisanya berasal dari investasi swasta.

Menurut Tauhid, hal itu tidak akan berlaku di zaman Prabowo. Sebab, total anggaran IKN dari APBN selama 2023-2024 saja sudah mencapai Rp 70 triliun.

20 persen dari total anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun, kira-kira sekitar Rp 90 triliun. Jadi, mustahil Prabowo tak meningkatkan alokasi penggunaan APBN untuk penggunaan IKN karena

"Janji pemerintah itu 20 persen dari APBN berarti kan sekitar Rp 80-90 triliun. Sudah dipakai Pak Jokowi Rp 70 triliun. Berarti Pak Prabowo hanya boleh mengalokasikan Rp 20 triliun. Di 2025 langsung habis tuh. 2026? Lah bapak sudah lebih dari 20 persen," katanya dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

"Artinya, nantinya menjadi tidak konsisten bahwa pendanaan APBN itu untuk IKN pasti lebih besar dari 20 persen," lanjutnya.

Baca juga: 25 Instansi yang Siap Pindah ke IKN Nusantara, Ingin Tetap di Jakarta DPR Tak Ada Dalam Daftar