Guru Besar IPB Sebut Bansos Jelang Pilpres 2024 adalah Bantuan Terselubung Jokowi untuk Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi terus berlanjut.

Kali ini, giliran kubu pasangan calon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang menghadirkan saksi ahli.

Seperti kubu 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, saksi 03 juga banyak menyorot pembagian bansos oleh Presiden Jokowi.

Pembagian bansos oleh Jokowi dinilai menguntungkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Baca juga: Ketua MK Tegur Ketua KPU Diduga Tidur Saat Kesaksian Saksi Kubu 03, Suhartoyo: Pak Hasyim Tidur Ya?

Baca juga: 4 Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli Politik Beda Pandangan Soal Peluang AMIN dan 03 Menang di MK

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin Damanhuri menilai, kebijakan bantuan sosial jelang Pilpres 2024 adalah bentuk kampanye terselubung Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Didin saat dihadirkan sebagai ahli oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK, Selasa (2/4/2024).

"Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi, Gibran Rakabuming Raka," kata Didin, Selasa siang.

Menurut Didin, kebijakan tersebut efektif untuk merebut hati rakyat karena sebagian besar publik kondisi ekonominya belum pulih setelah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, bansos yang dibagikan oleh Jokowi dipandang sebagai obat atas krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat miskin dan rentan miskin.

Para penerima bansos, menurut Didin, kebanyakan adalah warga dengan literasi politiknya masih rendah.

"Sebagian besar masyarakat memandang Bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih (kandidat) yang didukungnya," ujar Didin.

Baca juga: Terjawab Siapa Romo Magnis, Profil Saksi Ganjar-Mahmud di Sidang MK Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Terbaru, Terjawab Cagub Terkuat di Pilkada Jatim, Jabar dan Jateng

Didin juga menuding Jokowi memanfaatkan fasilitas negara dengan ikut langsung dalam pembagian bansos, begitu pun dengan sejumlah ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

Ia menilai, hal tersebut menandakan bahwa bansos yang semestinya menjadi hak orang miskin malah diklaim sebagai bantuan dari Jokowi dalam rangka memenangkan Prabowo-Gibran.

"Politisasi penggelontoran bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan ketua umum-ketua Umum partai politik yg mengusung pasion 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anakya, tanpa mengambil cuti, yang pada prakteknya, telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral," kata Didin.

Faisal Basri Bongkar 3 Menteri Politisasi Bansos

Timnas AMIN (Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar) menghadirkan 12 saksi dan 7 ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Salah satunya adalah Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Di sidang MK, Faisal Basri menyorot pembagian bansos oleh Presiden Jokowi di masa kampanye.

Baca juga: Mengapa MK Larang Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Bertanya ke 4 Menteri? Ini Penjelasannya

Baca juga: Refly Harun Kaget Pertanyaan Yusril di Sidang MK Terlalu Sederhana, Kok Bisa Tanya Begitu?

Faisal Basri juga membongkar 3 sosok Menteri yang paling vulgar memolitisi bansos tersebut adalah pemberian Jokowi.

Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; dan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini lho yang ngasih, secara demonstratif, Airlangga Hartarto, misalnya, dan banyak menteri lagi lah."

"Tapi yang paling vulgar itu, ya, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," jelasnya, Senin, dilansir YouTube Mahkamah Konstitusi RI.

Ia mencontohkan, di mana Airlangga pernah mengatakan bahwa bansos berasal dari sumbangan Jokowi.

Oleh sebab itu, masyarakat harus berterima kasih dengan cara memilih pasangan calon (paslon) yang didukung oleh presiden.

"Ini yang saya tunjukkan, misalnya, Airlangga Hartarto yang mengatakan, 'Ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi'," tuturnya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Zulhas, yang pernah meminta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena sudah diberikan bansos.

"Dikatakan juga Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa 'Silakan aja bikin sendiri Bu Risma'. Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak. Tidak mau mempolitisasi bansos," terang Faisal.

Pada kesempatan ini, Faisal selaku ahli yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menerangkan bansos yang dibagikan jelang Pilpres 2024 merupakan bentuk penerapan politik gentong babi atau pork barrel di Indonesia.

Ini karena hampir separuh penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin.

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Bakal Dipanggil di Sidang Mahkamah Konstitusi, Ketua MK: Mahkamah yang Memerlukan

Baca juga: Jadwal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK, Majelis Hakim Bantah Berpihak ke Kubu Anies

"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," paparnya.

Sebagai informasi, kubu Anies-Muhaimin dalam gugatannya di MK menilai bansos merupakan bentuk kecurangan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahli Kubu Ganjar: Pemberian Bansos Kampanye Terselubung Jokowi Menangkan Gibran"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.