Projo Sindir Balik Hasto Usai Sekjen PDIP sebut Jokowi Ingin Ambil Kursi Ketua Umum dari Megawati

TRIBUNKALTIM. CO - Pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih kursi Ketua Umum dari Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan. 

Selain tudingan ingin mengambil alih PDIP, menurut Hasto, Jokowi juga ingin menguasai Partai Golkar demi melanggengkan kekuasaannya. 

Terkait pernyataan Hasto tersebut, Jokowi menjawab dengan santai, sementara Projo (Relawan Pro Jokowi) memberi pembelaan dengan menyindir balik Sekjen PDIP tersebut. 

Presiden Joko Widodo menanggapi dengan santai tudingan akan mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP dari tangan Megawati Sorkarnoputri.

Baca juga: Pengamat Bongkar Motif PDIP-Ganjar Gugat Gibran ke MK dan PTUN, Bukan Cari Menang Tapi Balas Jokowi

Baca juga: Resmi PDIP Gugat KPU ke PTUN, Isi 4 Petitum: Minta Cabut SK tentang Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres

Baca juga: Hasto Ungkap Upaya Jokowi Singkirkan Megawati dari Kursi Ketua Umum PDIP, Utus Menteri Power Full

Tidak main-main, tudingan itu dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto juga menyebut Jokowi juga ingin menguasai Partai Golkar untuk melanggengkan kekuasaannya.

Jokowi pun mengaku heran dengan kabar-kabar yang menyebut ia ingin merebut kursi ketua umum sejumlah parpol.

"Bukan (merebut kursi ketua umum) Golkar?," jawab Jokowi spontan saat ditanya wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," jelasnya.

Saat wartawan meminta penegasan apakah kabar upaya pengambilalihan itu tidak benar, Presiden kembali menyatakan agar jangan ada anggapan seperti itu.

"Jangan seperti itu," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu terungkap saat dia menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Baca juga: Terjawab Isi Pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Timses Prabowo-Gibran, Tengok Respons PAN dan PDIP

Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan, dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerfull dan menteri superpowerfull.

Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri powerfull.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi.

Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.

Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Baca juga: Petinggi Gerindra Balas Hasto PDIP yang Ibaratkan Gibran Seperti Sopir Truk

Pembelaan Projo

Bantahan yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko.

Menurut Handoko, pernyataan Hasto tersebut hoaks.

Sebagai Presiden yang telah menjabat selama dua periode, Jokowi dinilai tak mungkin ingin merebut kursi pimpinan partai.

“Wong Pak Jokowi sudah jadi Presiden RI, kok disebut mau jadi ketum partai.

Gimana sih?” kata Handoko dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (3/4/2024).

Handoko menilai, tudingan Hasto tidak masuk akal.

Sebab, sejak dahulu Jokowi sangat menghormati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoutri.

Hasto diminta kerja

Penghormatan tersebut, kata dia, terlihat dari tidak adanya konfrontasi terbuka antara Jokowi dan Megawati, meskipun pilihan politik putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, berbeda dengan PDIP pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Saksi Ahli Bahas Penunjukkan Pj Kepala Daerah, Yusril Beber Sikap PDIP dan Politik Balik Arah Jokowi

Ketimbang menyebarkan berita tidak benar, Handoko menyebutkan, lebih baik Hasto bekerja lebih keras lagi untuk membenahi PDIP.

Apalagi, perolehan suara partai banteng menurun pada Pemilu 2024 ini.

“Kerja, kerja, kerja Mas Hasto," tuturnya.

Harus Kenal Jokowi sejak di Solo

Hasto PDIP makin berani 'sentil' Presiden, sebut untuk jadi pejabat Indonesia, harus kenal Jokowi sejak di Solo.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto makin berani dan terang-terangan menyindir bahkan 'menyentil' Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto menyindir kebiasaan Presiden Joko Widodo menunjuk orang-orang dekatnya ketika menjabat sebagai wali kota Solo untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Hasto menyebut sikap Jokowi merupakan antimeritokrasi.

Hasto menilai, salah satu syarat untuk mengisi jabatan strategis dewasa ini adalah harus mengenal Jokowi sejak ia menjadi wali kota Solo.

"Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan," kata Hasto dalam acara dikusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024).

Hasto pun menuding Jokowi berkhianat pada nilai-nilai yang mengedepankan proses dan perjuangan, tetapi malah melakukan nepotisme.

"Muncullah hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," kata dia.

Hasto mencontohkan, perwira TNI AU Marsekal Madya Tonny Harjono yang digadang-gadang akan menjadi Kepala Staf TNI AU berikutnya ternyata punya hubungan keluarga dengan istri Jokowi, Iriana.

Di samping, Marsdya Tonny memang juga pernah bertugas sebagai ajudan Jokowi dan sekretaris militer di Kementerian Sekretaris Negara.

Contoh lain, sekretaris pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, kini digadang-gadang akan menjadi calon bupati Boyolali.

"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita.

Misalnya sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.

Ia mengatakan, sikap Jokowi tersebut merupakan tindakan yang anti terhadap meritokrasi dan hukum.

Untuk diketahui, ada cukup banyak pejabat di posisi strategis yang sudah dekat dengan Jokowi sejak sama-sama bertugas di Solo, bahkan mereka disebut sebagai Geng Solo.

Beberapa di antaranya adalah Menko Polhukam dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo pada 2010-2011.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta.

Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merupakan kapolres Kota Surakarta pada tahun 2011.

Baca juga: PDIP Blak-blakan Sebut Jokowi Antimeritokrasi dan Lakukan Abuse of Power di Sisa Masa Jabatannya

(*)

Sebagian dari artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Respons Jokowi saat Dituding Hasto Ingin Dongkel Megawati dari PDIP: Katanya Golkar?