Berita Nasional Terkini

Gerindra Yakin Bakal Ada Rekonsiliasi Jokowi dan PDIP, Singgung Sejarah Hubungan Prabowo dan Jokowi

Gerindra yakin bakal ada rekonsiliasi Jokowi dan PDIP. Gerindra pun menyinggung sejarah hubungan Prabowo dan Jokowi yang sempat berseberangan.

Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews.com/Jeprima
PDIP DAN JOKOWI - Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Kelima sekaligus Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri usai acara peresmian Masjid At-Taufiq di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022). Gerindra yakin bakal ada rekonsiliasi Jokowi dan PDIP. Gerindra pun menyinggung sejarah hubungan Prabowo dan Jokowi yang sempat berseberangan. 

Kan, begitu,” ungkap Said dikutip dari Kompas.id, Senin (8/4/2024).

Hasto Tuding Jokowi Ingin Ambil Alih Kursti Ketua Umum PDIP dari Megawati

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ungkap upaya Presiden Jokowi ambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri dengan mengutus menteri power full.

Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Golkar Bantah Berebut Kursi Ketua DPR dengan PDIP, Airlangga: Belum Ada Perebutan Apapun

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full.

Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi.

Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.

Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkas Hasto.

Baca juga: Kode PDIP Merapat ke Pemenang Pilpres Makin Kuat, Puan Kirim Sinyal Bertemu Prabowo Usai Lebaran

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved